Perkembangan Sabang secara umum terkendala pada kebijakan kepala daerah cenderung egoisme dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Melakukan berbagai intervensi-intervensi yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintahan, Sehingga masyarakat sangat dirugikan, terlantarnya kepentingan umum.

Sangat disayangkan tiada sinergi dilingkungan muspida, masing-masing unsur jalan sendiri-sendiri. Tidak saling dukung, malahan saling tuding menuding yang akhirnya tidak sempat mengurus kepentingan rakyat. Itulah dilema yang selama ini kami rasakan, anda cari dan teliti sendiri tentang kebenarannya, ucap Zamzami Juned, 45 tahun, Jumat (15/8) kepada Acehkita.

Aktivis Kemanusian Sabang ini mengatakan, sampai hari ini pemerintah belum ada keseriusan menangani lembaga masyarakat. Seperti mukim, tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal mukim adalah sebagai ujung tombak yang memiliki kekuatan tersendiri bagi sistem kehidupan masyarakat Aceh.

Hal ini diucapkan oleh aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Pulau Weh. Menurutnya pemerintah harus memperkuat dulu kedudukan kewenangan peran dan fungsi pemerintahan di tingkat mukim. Sebab awal mula kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat down to up adalah mesti dimulai penggaliannya dari lembaga mukim.

Mukim melihat langsung dan bermuara pada kehidupan masyarakat. Sehingga dengan berfungsi dan perannya lembaga mukim, maka akan lebih membantu meringankan pemerintah, ucap Zamzami.

Lebih lanjut Zamzami menambahkan sudah lama peran lembaga mukim dihilangkan oleh pemerintah ditengah-tengah masyarakat Aceh. maka harus dibangun baru kembali oleh pemerintah secara lengkap dan menyeluruh.

Apabila rencana pemerintah mulai tahun depan status pemerintah desa dikembalikan ke status Keusyik. Bagaimana mungkin Keusyik menjadi kuat tanpa di dukung oleh pemerintah mukim. Zamzami mengharapkan mukim diisi oleh orang-orang panutan, mempunyai karisma, loyalitas, performance, kapasitas dan berdedikasi tinggi dalam membangun masyarakat.

Menurut pengamatan kami para aktivis kemanusiaan, nyan keuh contoh disaat ureung Aceh man kuasa nanggroe. Rakyat phang phoe soe hiroe hana, asai pruet jih kajitem troe, jikheun mate kuh kon lakoe, rugoe pih kon hareta kuh, ucap Zamzami dalam bahasa Aceh.

Sementara itu Tgk Tamrin, 55 tahun, salah seorang warga Paya Keunekai Sabang saat diminta komentarnya, Rabu (13/8) tentang pemerintah Sabang. Teungku Gaji ini mengatakan, pemerintah telah bekerja dengan baik melayani warganya. Waktu saya menghadap Bapak Walikota beberapa waktu lalu, dia bertanya. Bapak na sehat, ucap Walikota padanya.

“Mengenai kinerja walikota Sabang, Bapak tidak mengikuti perkembangannya,” kata Tgk Tamrin, juga dipercaya sebagai ketua Pembangunan Meunasah Al-Amin Lingkungan Pantee Jaya Kelurahan Paya Keunekai Kota Sabang. [Bahagia Ishak]

Sumber: http://bahagia-ishak.blogspot.com/2009/12/pemko-sabang-kurang-peduli-mukim.html