Simeulue – Pemerintah Kabupaten Simeulue melarang penebangan liar terhadap hutan bakau di kawasan pantai Kecamatan Alafan yang kondisinya saat ini memprihatinkan.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Simeulue Ibnu Abas saat dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (9/11/2012), menyatakan mulai hari ini pihaknya melarang penebangan hutan bakau di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Alafan.

Sekitar 30 hektare hutan bakau di pesisir pantai Kecamatan Alafan sudah ditebangi warga untuk lokasi perkebunan.

Dikatakan, penebangan hutan bakau itu diduga telah berlangsung lama, padahal pihaknya sudah memberi peringatan, namun diabaikan.

“Sebenarnya, kita sudah peringatkan namun mereka abaikan. Pada Kamis (8/11/2012), saya langsung turun ke lokasi dan memberi peringatan keras penebangan bakau yang berada di pinggir pantai,” katanya.

Ibnu Abas menambahkan penebangan hutan bakau itu masih pengecualian, yakni yang berada di pinggir pantai, sedangkan untuk bakau yang menuju arah kaki pegunungan dibenarkan untuk ditebang dan digunakan sebagai areal kebun plasma kelapa sawit.

“Ada pengecualian, karena hutan bakau itu dibatasi jalan. Sebelah arah pantai dilarang untuk ditebang, sedangkan di sebelah jalan yang arahnya menuju kaki gunung, boleh ditebang,” jelasnya.

Ia merincikan tingkat kepadatan pohon bakau di kawasan itu untuk satu hektare ditumbuhi 3.000 batang.

Areal hutan bakau yang terlanjur ditebang warga tersebut, dinas terkait akan melakukan rehabilitasi ulang hingga menjadi hutan bakau, dengan jangka waktu lama, 4-5 tahun ke depan, katanya.

Ia menyatakan, penanaman ulang tersebut karena daratan wilayah kawasan pinggir pantai di Kecamatan Alafan telah mengalami kenaikan 1,5 meter, sehingga akan menyulitkan tumbuhnya pohon bakau, yang harus berintegrasi dengan air laut langsung.

Penebangan puluhan hektare pohon bakau di sejumlah kawasan pinggir pantai desa yang ada di Kecamatan Alafan tersebut, mendapat sorotan tajam dari LSM Jaringan Komunitas Masayarakat Adat (JKMA) Kabupaten Simeulue.

Riduanto, Manajer Program JKMA Simeulue menilai penghentikan penebangan itu sangat terlambat dan dikhawatirkan akan terjadi bencana kepunahan biota laut yang berimbas bencana kemanusiaan, karena kekurangan sumber daya alam di laut.

“Syukurlah kalau sudah dihentikan, karena kalau tidak dihentikan bencana yang lebih besar sedang menunggu kita. Saya kira pihak dinas kehutanan sangat terlambat dengan antisipasi ini, maka bencana sedang mengintai kita,” kata Rudianto.

Ia juga mempertanyakan kelayakan areal lokasi hutan bakau, apakah cocok untuk berkebun kelapa sawit. “Apakah sudah layak dan cocok kelapa sawit dikembangkan di tempat bakau, yang setahu saya berlumpur,” katanya.[antara]

Sumber: Wartaaceh.com