LHOKSEUMAWE –  Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menghapus 12 desa dalam lima kecamatan di Kabupaten Aceh Utara karena alasan minim penduduk, mendapat reaksi dari beberapa kalangan. Pihak Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Pase, berharap Pemkab Aceh Utara menunda rencana tersebut, guna menghindari efek buruk, termasuk penentangan dari masyarakat.

Pengurus JKMA Pase, Zulfadli Kawon kepada Serambi Kamis (19/8) mengatakan, pemkab sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Menurut dia, penghapusan sebuah desa tidak bisa dilakukan secara serta merta, melainkan harus melalui sebuah kajian mendalam dari berbagai sisi.

“Soalnya di antara desa yang ingin dihapus tersebut ada yang memiliki sejarah yang kuat, bahkan nama desa itu lebih tua dibandingkan nama provinsi dan negara ini. Kami pikir tidak muda menghapus desa seperti ini, meski penduduknya minim,” ujar dia.

Terkait dengan minimnya penduduk yang menjadi salah satu alasan desa-desa itu akan dihapus, Zulfadli mengatakan, hal itu juga masih butuh kajian. Soalnya, berdasarkan pengalaman dan pemantauan pihaknya ke lapangan, minimnya jumlah penduduk di beberapa desa dimaksud terjadi karena banyak warga desa pedalaman itu memilih pindah pada saat konflik. “Jadi tidak tepat jika alasan penghapusan nama desa karena penduduknya minim. Kami pikir, selain itu ada faktor sejarah nama desa yang tidak mungkin dihilangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah lebih mengendepankan UUPA dibandingkan PP sebagai salah solusi untuk menyelematkan penghapusan nama desa. Karena jika ini terjadi besar kemungkinan, akan terjadi hal hal yang tidak baik, karena setiap warga pasti berkeinginan nama desanya yang digunakan setelah nama desa tersebut dihapus.

“Bahkan kini warga semakin gelisah setelah mendengar informasi tersebut, kami berharap rencana dihentikan dulu, karena minim penduduk di kawasan itu pengaruh besar karena konflik,” ungkap Zulfadli  Diberitakan sebelumnya, 12 desa dalam lima kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dalam waktu dekat akan dihapus. Pasalnya, jumlah penduduk di desa-desa tersebut dinilai tak ideal untuk kategori suatu desa, karena tidak mencapai 1.000 orang atau 200 Kepala Keluarga (KK).

Ke-12 desa itu adalah Ujong Kuta Bate yang berpenduduk 76 jiwa, Lhok Tuwe (74 jiwa), Bare Blang (63 jiwa) di Kecamatan Meurah Mulia. Desa Keudee Aron (93 jiwa) di Kecamatan Syamtalira Aron.

Desa Pulo Blang (43 jiwa), Tumpok Aceh (56 jiwa), Ulee Buket (95 jiwa), Leupon Siren (98 jiwa), dan Alue Sijuek (81 jiwa) di Kecamatan Tanah Luas. Desa Beuracan Rata (94 jiwa) di Kecamatan Pirak Timu, serta Desa Darul Aman (99 jiwa) dan Desa Uram Jalan (100 jiwa) di Kecamatan Geureudong Pase.

“Idealnya satu desa tersebut jumlah penduduknya 1.000 jiwa dengan 200 kepala keluarga. Namun, di 12 desa itu jumlah penduduknya tak mencapai angka tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat ke 12 desa itu akan kita hapus,” kata Kasubbag Aparatur Gampong Sekdakab Aceh Utara, Mansur SH, kepada Serambi, Kamis (12/8) lalu.(c37)

Sumber: http://www.serambinews.com/news/view/37490/pemkab-diminta-tunda-rencana-penghapusan-12-desa