MENYUSUL disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) PP No.3/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan yang Bersifat Nasional untuk Aceh dan Peraturan Presiden (Perpres) No.23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pertanahan dari Pusat kepada Pemerintah Aceh (Serambi, 4/3/2015), penting bagi semua kalangan masyarakat dan pemerintahan untuk memahami konsepsi wilayah pemerintahan di Aceh, karena sangat terkait dengan tindak lanjut pengaturan tentang tanah, sumber daya alam, kewenangan pemerintahan dan berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.

Memahami konsep wilayah pemerintahan di Aceh menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan bermamfaat secara sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh. Selain itu juga akan meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di masing-masing susunan pemerintahan, terutama mencegah terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat terkait sengketa pertanahan dan sumber daya alam.

Menurut UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 2, menegaskan bahwa susunan wilayah pemerintahan di Aceh terdiri dari Aceh, kabupaten/kota, kecamatan, mukim dan gampong. Namun wewenang masing-masing susunan pemerintahan tersebut sangat berkaitan dengan pengakuan dan ketentuan konsepsi masing-masing wilayah pemerintahan.

Setelah membaca dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UUD 1945 khususnya Pasal 18, UUPA, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 6/2014 tentang Desa, UU 39/2014 tentang Perkebunan, UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 41/1999 tentang Kehutanan pascaputusan Mahkamah Konstitusi, UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan berbagai Qanun Aceh dan kabupaten/kota tentang Adat, gampong dan mukim. Maka dapat disimpulkan konsepsi wilayah pemerintahan di Aceh terdiri atas wilayah daerah otonom, wilayah administratif, wilayah kerja dan wilayah adat.

Daerah otonom
Menurut UU 23/2014 tentang Pemda, pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. UUPA dalam ketentuan umum Pasal 1, menegaskan pengertian Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum, sedangkan kecamatan hanya sebagai wilayah kerja camat. Dengan demikian, susunan wilayah pemerintahan yang memiliki wilayah daerah otonom hanya Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong, sedangkan Kecamatan bukan wilayah daerah otonom, hanya wilayah kerja.

Prinsip dari wilayah daerah otonom adalah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari susunan pemerintahan di atasnya menurut asas desentralisasi dengan memperhatikan asas otonomi masing-masing susunan wilayah pemerintahan. Menurut peraturan perundang-undangan, Aceh menganut asas otonomi khusus atau istimewa, kabupaten/kota menganut asas otonomi daerah sedangkan mukim dan gampong menganut asas otonomi asli berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisionalnya.

Menurut UU 23/2014 tentang Pemda, wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pPemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Sedangkan UUPA dalam Pasal 1, hanya menegaskan pengertian kecamatan saja sebagai wilayah kerja camat. Sedangkan Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong tidak ada ketentuannya.

Prinsip dari wilayah administratif adalah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala wilayah daerah otonom di atasnya menurut asas dekonsentrasi dengan memperhatikan asas otonomi masing-masing susunan wilayah pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan wilayah administratif berhimpitan dengan wilayah daerah otonom atau dapatkan disebutkan juga bahwa batas-batas wilayah administratif sama dengan batas-batas wilayah daerah otonom. Artinya Aceh, Kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong juga merupakan wilayah administratif.

Konsekwensi dari pengakuan dan ketentuan sebagai wilayah adminitratif, maka kepala wilayah pemerintahan yang melimpahkan kewenangan kepada susunan wilayah pemerintahan di bawahnya wajib menyertai dengan alokasi dana. Juga, konsekwensi dari pengakuan dan ketentuan sebagai wilayah administratif, maka Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong berhak untuk melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.

Pengakuan dan ketentuan tentang Wilayah Kerja dapat di lihat dalam UUPA Pasal 1 yang menyebutkan kecamatan sebagai wilayah kerja camat dengan bunyi: “Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.”

Menurut UU otonomi khusus Aceh tersebut, dapat disimpulkan, bahwa hanya Kecamatan saja yang ditegaskan sebagai wilayah kerja pemerintahan. Sedangkan Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong tidak ada ketentuannya. Prinsip dari wilayah kerja adalah sebagai wilayah pelaksanaan kewenangan dari daerah otonom dan wilayah adminitratif oleh perangkat pemerintahan masing-masing susunan wilayah daerah otonom dan wilayah administratif.

Wilayah adat
Pengakuan dan ketentuan tentang wilayah adat dapat dilihat dalam UU No.39/2014 jo UU No.1/2014 Pasal 1 yang menyebutkan “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No.6/2014 tentang Desa, juga menegaskan satu prasyarat penetapan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup dan harus memiliki wilayah serta paling kurang memenuhi satu atau gabungan unsur adanya: (1) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (2) Pranata pemerintahan adat; (3) Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (4) perangkat norma hukum adat.

Sedangkan UUPA dan berbagai Qanun Aceh dan kabupaten tentang Adat, Mukim dan Gampong mengakui adanya lembaga adat di tingkat Gampong dan Mukim. Konsekwensi dari pengakuan dan ketentuan tentang lembaga adat adalah mukim dan gampong mesti memiliki wilayah adat dan aturan adatnya baik berupa hukum adat (memiliki sanksi hukum) dan adat istiadat (tidak memiliki sanksi hukum) serta peradilan adat.

Oleh Muhammad Taufik Abda

* Muhammad Taufik Abda, Koordinator Forum Studi dan Advokasi Kebijakan Aceh (Forsaka). Email: mtaufikabda@yahoo.com

Sumber: Serambi Indonesia