peutimang - wilayah mukimMEMBACA kembali Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta produk hukum turunannya, maka ketentuan tentang mukim diatur secara tegas dan jelas (eksplisit), baik dari segi definisinya maupun segi eksistensinya.

Dari segi definisi, secara tegas dan jelas disebutkan “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampông yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.” Dari segi eksistensinya, mukim diakui secara tegas dan jelas sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat maupun sebagai unsur wilayah. Mukim sebagai lembaga pemerintahan, diatur dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (3b) dan Pasal 114 UUPA. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No. 4/2003 tentang Mukim yang sekarang diatur kembali dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Mukim sebagai lembaga adat diatur dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 UU No. 44/1999 dan Pasal 98 UU No. 11/2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 /2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60/2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Dalam konteks sebagai lembaga adat, mukim adalah “organisasi payung” bagi semua lembaga adat yang diakui dalam Pasal 98 UUPA, kecuali Majelis Adat Aceh (MAA). Mukim sebagai unsur wilayah diakui dan diatur secara tegas dalam Pasal 2 UUPA,” (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, (2) kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, (3) kecamatan dibagi atas mukim, (4) mukim dibagi atas kelurahan dan gampông”. Kelurahan berdasarkan Pasal 267 ayat (1) UUPA dihapus secara bertahap menjadi gampông.

Model PPSDA Berbasis Adat

Masyarakat mukim telah memiliki sistem pengetahuan dan kearifan–meminjam istilah Roem Topatimasang–terkait sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam berbagai ruang penghidupan seperti kawasan hutan (uteun/uten), kebun pinggiran hutan (sineubok), padang pengembalaan (padang meurabe/pereweren), sungai (krueng/weh), sawah (blang) hingga pantai dan laut (laot). Sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat selama ini lebih mengandalkan ingatan bersama (memori kolektif) dibandingkan dokumentasi tertulis. Hal tersebut mengakibatkan sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat menjadi bias informasi bahkan hilang sama sekali.

Sejak ditetapkannya UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh keberadaan mukim mulai diakui, sebelumnya tereduksi UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat mendapat legitimasi yang kuat setelah Putusan MK 35/2012 dibaca tanggal 16 Mei 2013, antara lain berisi: (a) kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK 35/2012 tersebut yang mendasari Mukim Lango (Aceh Barat) dan Mukim Kunyet (Pidie) menetapkan aturan adat tentang penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim tersebut dalam Qanun Mukim masing-masing. Mukim Lango menetapkan Qanun Mukim Lango No. 1/2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim. Sedang Mukim Kunyet menetapkan Qanun Mukim Kunyet No. 1/2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim.

Dalam Qanun Mukim Lango misalnya, konsepsi penguasaan (tata kuasa) dan konsepsi pengelolaan (tata kelola) dipisah pengaturannya. Terkait tata kelola diatur dalam beberapa Pasal. Sedangkan tata kuasa diatur dalam Pasal 3 dengan rincian: (1) seluruh wilayah hutan adat mukim dikuasai bersama oleh masyarakat adat mukim dan dilaksanakan oleh pemerintahan mukim; (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewenangan mengatur, kewenangan menetapkan hubungan hukum (memberi izin), kewenangan memberikan persetujuan, kewenangan mengelola, kewenangan mengawasi dan kewenangan menegakkan adat; (3) Imum mukim dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan musyawarah mukim; (4) Musyawarah Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihadiri sekurang-kurangnya unsur imum mukim, tuha peut mukim, imum chik, lembaga adat mukim, para keuchik dan imum meunasah dalam wilayah mukim.

Model penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis wilayah adat mukim terdiri atas tiga bentuk. (1) Mengandalkan memori kolektif berdasarkan kesepakatan adat sebelumnya (informal); (2) Naskah kesepakatan adat berdasarkan permusyawaratan masyarakat mukim; (3) Qanun Mukim tentang Adat Masyarakat Mukim berdasarkan permusyawaratan masyarakat mukim.

Model penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah adat mukim tersebut dipastikan dapat mengurangi dampak buruk dari sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam selama ini yang tidak berbasis adat, seperti ancaman kerusakan lingkungan, konflik manusia dan satwa. Model penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis wilayah adat mukim juga akan mendorong tata kuasa dan tata kelola sumber daya alam secara lestari dan menjadi jaminan ketersediaan sumber pangan dan mata pencaharian berkelanjutan. Model ini ditinjau dari segi biaya cenderung murah karena lebih mengedepankan sikap gotong royong dalam tata kelolanya.

Lebih baik lagi, model ini jika dilengkapi dengan peta wilayah dan tata guna lahan yang disepakati bersama masyarakat mukim, termasuk membuat aturan bersama dalam tata kelolanya. Kata kunci penting untuk model ini adalah musyawarah mufakat, kebersamaan dan gotong royong. Karenanya, pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat di mukim-mukim di Aceh.

Akhirnya, dukungan dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan, karena membela mukim dengan mengadvokasi berbagai kebijakan yang memperkuat kelembagaan mukim sebagai lembaga pemerintahan adat adalah suatu keniscayaan terhadap berbagai upaya penguatan dan penegakan (peudong) adat di Aceh. Mukim dan adat seperti dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan, malah ada yang bertamsil, mukim dan adat seperti jasad dan rohnya. Mukim sebagai jasad, sedang adat sebagai rohnya. Wallahu a’lam bishawab.

muhammad taufik abdaOleh Muhammad Taufik Abda*
Fasilitator Akademi Adat beberapa Mukim di Aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016