Banda Aceh – Pada abad ke 12 tahun 533 lalu, mukim memiliki kedaulatan yang besar dalam mengelola hutan di Aceh. Mukim saat itu sangat mandiri tanpa harus dibiayai oleh Pemerintah, justru mukim bisa membantu Pemerintah dalam hal keuangan. Ini terjadi disebabkan pada masa lalu ada Hutan Kelola Mukim (HKM).

Namun pada masa Orba, keluarlah UU Nomor 5, sehingga kedaulatan mukim dan fungsinya tidak sama lagi dengan masa lalu. Peraturan baru tersebut telah melemahkan fungsi-fungsi mukim didalam gampong. Hutan yang dikelola oleh Mukim sudah tidak ada lagi, sehingga semakin memperlemah fungsinya.

“Sejak keluar UU Nomor 5, mukim itu ibarat harimau tanpa taring. Padahal dulu mukim itu sangat berpengaruh dan mampu mengelola hutan yaitu adanya Hutan Kelola Mukim”, ungkap Nasruddin Mantan Ketua Mukim Aceh Besar Jumat (29/6).

Lanjutnya lagi, akibatnya sering terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat itu ketika tapal batas itu tidak ada yang jelas. Berbeda dimasa lalu memiliki kejelasan semuanya. Contohnya HKM berbatasan itu sejuah mampu berjalan kaki seharian, nah itu merupakan tanah yang dikelola oleh Mukim. Seharusnya disaat modern ini, juga harus memiliki regulasi yang jelas menyangkut batas dan fungsi mukim dalam mengelola hutan itu sendiri.

Persoalannya lagi saat ini adalah orang-orang yang terlibat didalam tata pengelolaan hutan itu generasi muda sekarang. Nisyaya mereka belum mengenal dan memahami betul seluk beluk kearifan local dimasa lalu dalam tata kelola hutan. Hingga yang terjadi adalah konflik yang tidak ada ujung dan pangkalnya. “Banyak tidak paham menyangkut dengan tata kelola hutan semestinya dilakukan seperti masa lalu”, jelas Nasruddin kembali.

Ditambah lagi, lanjutnya, qanun Mukim yang sudah dibuat di Aceh Besar belum berfungsi maksimal. Pasalnya, qanun yang sudah ada sekarang belum memiliki jutlaknya sampai saat ini. Sehingga tidak bisa diimplimentasikan serta penerjamahan qanun tersebut. “Qanun sudah ada, akan tetapi tetap belum bisa dilaksanakan akibat tidak adanya jutlak”, jelasnya lagi.

Oleh sebab itu besar harapan dari seluruh Mukim yang ada di Aceh Besar khususnya berharap banyak pada Pemerintah Aceh baru untuk mengembalikan kedaulatan Mukim seprti sediakala. Dengan adanya kedaulatan mukim, konflik tanah dan hutan ditengah-tengah masyarakat bisa diatasi oleh Mukim.

“Mukim di Aceh menuntut kembalikan kedaulatan Mukim”, pinta Nasruddin.

Nasruddin juga sempat mempertanyakan luas hutan saat ini yang mencapai 3 juta lebih data yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ini patut dipertanyakan data tahun berapa. Pasalnya, saat ini sudah berapa banyak hutan sudah gundul, apakah masih dianggap sebagai hutan bila sudah ditebang. “Makanya menyangkut dengan luas hutan harus dikaji kembali, berapa banyak penebangan liar terjadi, tidak mungkin tetap dihitung sebagai hutan bila sudah gundul”, kata Nasruddin kembali.

Tegasnya diakhir perbincangan, untuk menghingari banyaknya terjadi konflik perbatasan dan tanah di Aceh adalah diperjelasnya tapal batas. Bila ini jelas, konflik pasti bisa diminimalisir dan pelan-pelan bisa dihilangkan.

Namun yang terjadi saat ini, lanjut Nasruddin lagi, konflik menyangkut dengan tanah dan hutan terus terjadi. Namun tidak ada upaya dari Pemerintah untuk memperjelas itu semua. Bahkan konflik yang ada pun kerap kali hilang ditengah jalan tanpa berbekas.

“Bila tidak segera diselesaikan, takut konflik akan terus berkepanjangan”, ketusnya.