Banda Aceh – Majelis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) menuding RTRWA tidak mengakomodir kedaulatan mukim. Padahal dalam pasal 142 ayat 5 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), keikutsertaan masyarakat jelas diatur dalam memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Hal itu dikemukakan dalam konferensi pers MDPM-AB menyikapi pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) RTRWA di Zakir Kupi, Selasa (2/4/2013).

“Setiap ruang di Aceh itu ada aturannya dan ada yang mengelola secara adat, jadi semangat itulah kita memperjuangkan agar pembahasan Raqan RTRWA untuk dilibatkan pihak mukim sebagai salah satu pemangku adat di Aceh,” kata Sekretaris MDPM-AB, Asnawi Zainun,SH dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Asnawi, ada 4 prinsip dasar yang wajib dimasukkan dalam Raqan RTRWA tersebut. Pertama, memastikan adanya pengakuan lembaga mukim sebagai lembaga adat maupun adminitrasi pemerintah. Kedua, memastikan adanya pengakuan keberadaan wilayah kelola mukim, baik darat maupun di perairan dan juga pengakuan hutan kelola mukim. Ketiga, RTRWA juga harus mengakui Hak Kelola Mukim atas wilayahnya, baik itu aspek kepemilikan, pemanfaatan dan juga aspek pengaturan. Ketiga, mukim harus dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Raqan RTRW tersebut.

“Mukim di Aceh Besar siap memberikan masukan materi-materinya untuk dimasukkan dalam Raqan RTRWA tersebut,” imbuhnya.

Ironisnya, Raqan RTRWA yang saat ini dalam proses pembahasan tidak pernah melibatkan perangkat mukim untuk menjaring pendapat. Sehingga mukim tidak mengetahui secara persis isian dari Raqan tersebut. Oleh karenanya, penting menurut penilaian MDPM-AB untuk melibatkan secara langsung setiap imum mukim yang ada di Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, Idham salah seorang imum mukim Lampanah mengatakan, pada dasarnya adat tertinggi itu ada pada mukim. Oleh karenanya, wajib pemerintah dalam membahas Raqan RTRW itu melibatkan mukim. Demikian juga mukim yang selalu orang yang pertama menjadi penengah bila terjadi sengketa.

“Mukim itu jangan hanya digunakan saat ada masalah, tapi ketika tidak ada masalah dilupakan,” tukas Idham. [005]

Sumber: theglobejournal.com