Banda Aceh – UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menetapkan mukim sebagai pemerintahan sah di Aceh. Maka harusnya hak kelola kawasan mukim diakui dalam semua kebijakan Pemerintah Aceh dan kab/kota. Namun, sayangnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh yang sedang dibahas oleh DPRA tidak mengakui adanya wilayah kelola mukim, baik hutan, laut, blang, seunebok, krueng dan sebagainya.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majlis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar, Mahmud Abdullah dalam diskusi “Peluang dan Tantangan Penguatan Pemerintahan Mukim dalam Tata Hukum Nasional” dengan nara sumber , HM. Ali Yakob, Anggota DPR-RI asal Aceh, dan Sanusi M. Syarif, SE, M.Phil Direktur Yayasan Rumpun Bambu Indonesia Banda Aceh.

Diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Pengurus Duek Pakat Mukim Aceh Besar, dihadiri oleh lebih kurang limapuluhan Imeum Mukim di Aceh Besar juga diihadiri oleh beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap penguatan Mukim di Aceh anatara lain YRBI, JKMA Aceh dan Perkumpulan Prodeelat.

Rapat Kerja Majlis Duek Pakat mukim Aceh Besar telah berhasi membahas dan menghasilkan Program Kerja pengurus periode 2012 sampai 2015 yang fokusnya adalah untuk pencapaian visi Majlis Duek Pakat mukim Aceh Besar “Beusapeu kheun, beusaban Pakan, Tapeuriwang Mukim Meudeelat.”

Dalam diskusi tersebut juga mengemuka beberapa tuntutan para tuha mukim se Aceh Besar sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris MDPM, Asnawi diantaranya:

  1. Pemerintah Aceh harus segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengakui keberadaan mukim.
  2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus segera memproses upaya pengakuan kedaulatan mukim atas kawasan hutan sejauh si uro jak wo (sehari pulang-pergi-red).
  3. Mukim secara kelembagaan diberi kewenangan yang jelas atas wilayah, harta kekayaan dan sumber daya mukim, penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan adat.
  4. Pemerintah dan semua pihak terkait wajib memberikan perlindungan atas sumber daya alam mukim (hutan, sungai, bineh pasee, laot, dan lain-lain) dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek eksploitatif yang merusak dan mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana.
  5. Haria Peukan dan pengelolaan Pasar Rakyat dalam wilayah mukim harus diserahkan kembali kepada pemerintahan mukim dari pihak pemerintah kecamatan.[release/TM]

Sumber: Bongkarnews.com