tuhoe xx24 Asoe Nanggroe DSCN6675-----

Secara administratif, Kasepuhan Karang masuk dalam Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Secara geografis, Kasepuhan Karang dikategorikan masuk ke dalam areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan berada di jalur lintas Kecamatan Sobang, Kecamatan Sajira, Kota Rangkas Bitung.

Letak Kasepuhan Karang agak jauh, sekitar 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. Kondisi jalan ke sana sudah beraspal dan sebagian berbatu. Di Kasepuhan Karang terdapat beberapa sungai yang berperan penting untuk menunjang kehidupan masyarakat untuk kegiatan bersawah dan kepentingan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan kakus.

Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Cikamarung, Cimapag, Cipondok Aki, Cibedug, Cilunglum, Cikadu, dan Cibaro. Jenis ikan yang ditemukan di sungai-sungai ini adalah lele, beunteur, regis, udang, sarompet, kehkel, bogo, dan manyeng.

Struktur kelembagaan adat pada masyarakat Kasepuhan Karang dipimpin oleh Kokolot Karang yang berperan sebagai pimpinan adat. Dalam kesehariannya, seorang Kokolot Karang dibantu oleh wakil kokolot untuk urusan dengan pihak luar; pangiwa untuk urusan pamarentahan dan ketertiban kampung; ronda kokolot untuk menjaga Imah Gede pada malam hari; amil untuk urusan keagamaan; bengkong untuk urusan khitanan dan kesehatan; paraji/ma beurang untuk urusan melahirkan dan sesudah melahirkan; palawari yang mengatur, menyediakan makanan serta melayani tamu pada saat ada acara syukuran atau hajatan.

tuhoe xx24 Asoe Nanggroe DSCN6727-----

Tataguna Lahan

Umumnya lahan pemukiman (lembur) dan sebagian lahan pertanian sudah memiliki bukti tertulis yang tertera dalam buku letter C, buku pendaftaran tanah sebagai dasar dari penerbitan girik yang kemudian diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sebagian lahan pertanian masyarakat Kasepuhan Karang atau lahan cawisan ada yang masuk dalam klaim Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Masyarakat umumnya menyebut lahan tersebut dengan lahan garapan (anu digarap ku masyarakat).

Hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi RMI (2014) menegaskan bahwa dari luas Kasepuhan Karang yang mencapai 388,572 ha, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang diklaim sebagai kawasan TNGHS, yakni mencapai 167,625 ha. Dalam sistem tata guna lahan, masyarakat Kasepuhan Karang masih mengakui areal kawasan yang harus dilindungi secara komunal. Masyarakat Kasepuhan Karang menyebut wilayah tersebut dengan istilah aub lembur.

Aub lembur adalah kawasan yang dijadikan sebagai sumber mata air dan dianggap keramat bagi masyarakat kasepuhan, termasuk dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas menebang pohon atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lainnya yang dianggap sakral adalah  leuweung kolot/paniisan (tempat istirahat). Paniisan berfungsi sebagai tempat istirahat, baik yang dimaksud sebagai tempat kasepuhan beristirahat maupun dalam kerangka mengistirahatkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan, karena kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang.

Seperti tertuang dalam filosofinya Salamet ku Peso, bersih ku Cai ‘Pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri’. Dengan kata lain, filosofi tersebut memiliki makna warga Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam setiap keadaan apa pun. Namun, jikalau terjadi kesalahan bersegeralah untuk membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Artinya, apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam. Secara umum, bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam di Kasepuhan Karang terbagi menjadi tiga hal, yaitu:  hutan, kebun, dan sawah.

tuhoe xx24 Asoe Nanggroe DSCN6697-----

Kearifan Lokal

Sebagai masyarakat hukum adat yang interaksinya sangat dekat dengan hutan, Masyarakat Kasepuhan Karang memiliki kearifan lokal dalam hal pengelolaan hutan (leuweung). Terdapat zonasi tradisional yang dibagi menjadi leuweung kolot, leuweung bukaan (kebun campuran, sawah), leuweung awisan, dan gunung haruman. Selain itu, terkait dengan pertanian tradisional dikenal leuit paceklik yaitu sistem lumbung padi yang dapat berfungsi dalam hal ketahanan pangan bagi masyarakat kasepuhan.

Selain itu, masyarakat Kasepuhan Karang masih menyimpan pengetahuan dan melakukan budi daya padi lokal, yaitu pare (Padi) lokal, yaitu rajawesi, srikuning, cere, kui, kewal, cere ketan, langkasari, ketan bogor, ketan tawa, ketan putri, ketan hideung dan gantang. Dalam kehidupan sehari-hari dan pengelolaan sumber daya alam terdapat beberapa kearifan lokal seperti tradisi kegiatan bersawah hanya diwajibkan 1 tahun satu kali. Melakukan penanaman yang kedua kali masyarakat menyebutnya ngebon (berkebun). Alasan penamaan yang kedua dianggap sebagai penghasilan tambahan sifatnya tidak diwajibkan karena di luar kebiasaan kasepuhan.

Kasepuhan Karang merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang telah mendapatkan SK Hutan Adat dari Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara. Proses penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang dilakukan berdasarkan Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Setelah proses verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, areal hutan adat Kasepuhan Karang seluas ± 486 ha di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam Peta Kawasan Hutan ditetapkan sebagai Hutan Adat.

Pengembalian hutan adat Kasepuhan Karang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai rencana dan implementasinya, yang memperhatikan tatakelola dan pengaturan hutan adat yang inklusif dan lestari. Berbagai pembenahan pengelolaan hutan dilakukan, mengingat hampir 100 tahun sejak Kasepuhan Karang tidak lagi leluasa mengelola hutan adat mereka karena pembatasan yang dilakukan pemerintah Belanda pada tahun 1920-an, yang dilakukan Jawatan Kehutanan sejak 1963, kemudian oleh Perum Perhutani sejak 1978, oleh Taman Nasional Gunung Halimun sejak 1992, dan terakhir oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak 2003.

Pelibatan berbagai kelompok masyarakat, perempuan, laki-laki, tua dan muda, menjadi fokus dalam pembenahan pengelolaan hutan adat mereka. Ekowisata berbasis masyarakat yang dikelola generasi muda menjadi salah satu pintu masuk untuk mengenal lebih dalam kekayaan hutan.

Beberapa anak muda di sana, sekembali dari perantauan di kota besar tidak sungkan menggarap sawah dan kebun mereka. Tanaman kayu diidentifikasi dan didokumentasikan kondisinya. Penggarap di hutan adat pun didata beserta jenis tanaman budidayanya. Perempuan menjadi pihak utama dalam mengelola koperasi yang ditujukan sebagai dukungan ekonomi lokal Kasepuhan Karang berbasis pengelolaan hutan adat. Anak-anak kecil mulai memanfaatkan area sekitar hutan sebagai ruang bermain. Seluruh pihak antusias dan bersemangat menyambut kembali hutan adat mereka.

tuhoe xx24 Asoe Nanggroe DSCN6760-----

Oleh Zulfikar Arma

—Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh—

 

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017