tuhoe 10 pakat tabila Raker imum mukim hari I (181)Dok. JKMA Aceh

tuhoe | Banda Aceh – Sejak diberlakukannya UU no. 5 Tahun 1979, peran dan fungsi imum mukim dinafikan. Hal ini berimbas pada keberadaan instansi dan lembaga-lembaga adat di tingkat bawah atau dalam masyarakat Aceh disebut dengan gampông. Karenanya, upaya Pemerintah Aceh untuk mengembalikan kharismatik mukim dan gampông patut diberikan apresiasi yang tinggi.

Keinginan Pemerintah Aceh untuk kembali menghidupkan pembangunan dimulai dari tingkat gampông dan mukim terlihat dengan komitmen akan mengeluarkan qanun tentang mukim dan gampông. Hal itu semakin diperkuat dengan dikumpulkannya seluruh imum mukim di Aceh untuk membahas segala hal mengenai mukim dan gampông. Hal ini terwujud pada 19 dan 20 Oktober 2009. Pertemuan yang membahas fungsi dan wewenang imum mukim tersebut dilakukan di Hotel Regina atas kerja sama Pemerintah Aceh dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.

Gubernur Aceh, drh. Irwandi Yusuf, dalam pidatonya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Marthin Desky, menyebutkan, keinginan Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan kembali peran dan fungsi mukim adalah demi tercapainya pembangunan Aceh ke depan. Menurutnya, pembangunan daerah/bangsa akan maju jika dimulai dari bawah, dalam hal ini mukim dan gampông.

“Aceh telah diberikan kesempatan lebih luas dalam mengatur dan megurus pemerintahannya. Hal ini sesuai UUPA. Maka ke depan peran mukim dan gampông akan kembali kita berdayakan sebagai wujud membangun Aceh lebih baik dan bermartabat,” ujar Desky yang membacakan pidato gubernur.

Menurut gubernur, peran imum mukim sangat penting terutama dalam menjaga dan memelihara perdamaian masyarakat gampông. Lebih jauh disebutkan bahwa penyelenggaraan pemeritahan mukim merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Desky juga membacakan peran, fungsi, dan wewenang imum mukim yang diadopsinya dari UUPA. Setelah membeberkan wewenang mukim yang telah dilegalisasikan itu, ia juga menyatakan ada beberapa tugas Pemerintah Aceh ke depan dalam hal menghidupkan kembali kelembagaan mukim di gampông. Di antaranya, kata Desky, mesti disusun dan ditetapkan qanun tentang mukim dan gampông. “Penyusunan qanun perlu keterlibatan imum mukim-imum mukim secara partisipatif,” tegasnya.

Selain itu, tambah Putra Gayo ini, pemerintah kabupaten/kota mesti merekomendasikan tatalaksana pemerintahan mukim. “Karenanya, harus ada anggaran untuk mukim. Kantor mukim yang sudah dibangun oleh Pemerintah Aceh dan BRR beberapa waktu lalu mesti difungsikan,” tuturnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpilih, Hasbi Abdullah, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi pagi (19 Oktober) mengupas definisi mukim dan gampông. Ia juga memaparkan sejumlah lembaga adat di tingkat mukim. Selanjutnya, pemaparan Hasbi lebih kepada wewenang imum mukim yang sebenarnya sudah disebutkan dalam UUPA. Namun demikian, ia mengakui bahwa selama ini mukim sebagai lembaga adat dan pemerintahan di tingkat bawah hanya sebagai lambang sehingga Hasbi menyatakan komit memperjuangkan fungsi mukim kembali di dewan nantinya.

Keluhan Mukim

Dalam rapat kerja (raker) tersebut, puluhan imum mukim dari berbagai daerah Aceh menyampaikan keluhannya selama menjabat sebagai salah seorang di struktur mukim. Tgk. Ishak dari Aceh Tenggara, misalnya, mengeluhkan kerja lembaga adat di kemukimannya terkait penjagaan hutan.

“Adanya Polisi Hutan (Polhut) selama ini telah menyebabkan kerja Panglima Uteuen tumpang tindih dengan Polhut. Polisi pun seakan-akan punya kewenangan tersendiri dalam pengawasan hutan. Siapa saja yang bawa kayu meskipun dengan becak, selalu ditangkap oleh polisi atau TNI. Sedangkan imum mukim tidak pernah tahu tentang hal ini,” ketusnya.

Imum mukim lainnya dari Aceh Tengah, Tgk. Husein, lebih menyorot wewenang camat dan imum mukim terhadap kawasan kemukiman. Selama ini, katanya, camat dan mukim seperti air dan minyak (tidak pernah bersatu-red). Ia juga menyorot kinerja pemerintah terkait bantuan terhadap camat. “Camat diberikan anggaran, mengapa imum mukim tidak?” tandas Husein, yang diikuti sorak-sorai imum mukim lainnya.

Pesimistis terhadap peran imum mukim diungkapkan oleh Tgk. Zainal. “Kalau kita dengar pidato gubernur yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Aceh tadi, ada keharuan di hati. Namun, di daerah kenyataan yang ada adalah qanun berdiri sendiri, dan mukim berdiri sendiri,” ketusnya.

Ia juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat memberi penegasan terhadap wewenang mukim yang merupakan sebagai lembaga adat dan pemerintah tingkat bawah. Kalau tidak, katanya, pejabat lalè keudroe, masyarakat pun gadoh saboh sagoe.

Hal itu kemudian dipertegas lagi oleh imum mukim dari Aceh Jaya. “Kita sudah raker entah berapa kali. Kami sudah punya wewenang di kertas. Kami diberitahukan tentang qanun, tapi camat tidak pernah tahu apa-apa tentang ini. Selama ini, semua hanya berbicara peran mukim, wewenang mukim, NGOpun ikut-ikutan bicara wewenang mukim. Namun, semuanya nihil. Camat dan bupati tidak mengerti apa-apa tentang wewenang dan fungsi tersebut,” cecar Tgk. Anwar Ibrahim.

Rekomendasi Akhir

Setelah menjalani diskusi yang alot selama sehari penuh, pada malamnya diperoleh sejumlah rekomendasi dari peserta raker yang akan diberikan kepada DPRA untuk selanjutnya disahkan oleh gubernur. Beberapa rekomendasi yang bakal diqanunkan itu terbagi dalam tiga kategori: tentang kelembagaan mukim, kewenanganan mukim, dan keuangan mukim.

Surat rekomendasi diserahkan oleh Tgk. Zainal Abidin sebagai perwakilan para imum mukim se-Aceh pada Selasa, 20 Oktober. Surat tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, S.Ag. Dalam pidato penutupannya, Nazar sempat menyampaikan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat dan budaya lokal setempat. Dalam hal ini, katanya, peran imum mukim sangat dibutuhkan. Wagub berjanji akan mendesak bupati/walikota untuk merealisasikan wewenang mukim di daerahnya masing-masing ke dalam bentuk peraturan daerah.[RN]


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi X, Oktober 2009