Geulanggang Rayek Pola Ruang Aceh

tuhoeACEH sebagai provinsi yang punya undang-undang pemerintahan sendiri memiliki kekhususan dalam segala sektor pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan dan pengembangan tata ruang wilayah. Hal ini menjadi kekhususan dan kekhasan Aceh.

Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma, kepada tuhoe, menyebutkan bahwa kekhususan Aceh telah memberikan peluang bagi Aceh dalam mengatur pemerintahan dan tata ruang wilayah Aceh. Hal ini, kata Arma, harus diperhatikan semua pihak dan mesti dimanfaatkan.

Menurut Arma, kekhususan Aceh dalam memanfaatkan undang-undang untuk mengatur tata ruang Aceh harus benar-benar dilaksanakan. Arma mengatakan hal tersebut menyikapi rencana revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang sampai saat ini belum jelas juntrungnya.

Hingga penghujung tahun 2018 ini, draf maupun naskah akademik tentang revisi Qanun Aceh 19/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang merupakan usulan dari Pemerintah Aceh yang sudah masuk dalam Proleg 2018 namun hingga kini belum ada kabar akan dibahas dalam tahun ini, sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Prolega Prioritas Tambahan Tahun 2019 Qanun RTRW Aceh masuk untuk dibahas kembali pada tahun 2019.

Perubahan ini penting dilakukan agar wilayah mukim (masyarakat hukum adat) termasuk di dalamnya hutan adat harus dimasukkan karena sesuai dengan Putusan MK 35 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara, melainkan Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Adat.

“Mestinya revisi Qanun RTRW Aceh harus disesuaikan dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada BAB XX Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang pada Pasal 141 ayat 3 menyebutkan “Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah.”

Jadi seharusnya Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh, sesuai dengan Pasal 143 ayat 2” ujarnya.

Seperti diketahui, kemelut Qanun RTRW Aceh sudah dimulai sejak dua tahun terakhir. Pasalnya, dalam qanun yang sudah disahkan tidak dimasukkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai salah satu ruang yang harus mendapat perhatian. Padahal, KEL termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Sejalan dengan itu, pada bulan Mei 2018 lalu, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur, juga menyebutkan betapa pentingnya KEL masuk ke dalam Qanun RTRW Aceh. Bahkan, Walhi Aceh sudah pernah mendesak Pemerintah Aceh agar melakukan tinjauan ulang terhadap Qanun RTRW Aceh untuk tahun 2013-2033 yang tidak memuat Kawasan Ekosistem Leuser di dalamnya.

Menurut Direktur Walhi Aceh, hal ini sangat penting bagi Aceh bahkan bagi Indonesia, karena KEL juga termasuk ke dalam kawasan perhutanan nasional. Dengan tidak masuknya KEL dalam Qanun RTRW Aceh, ucap Nur saat itu, negara bisa mengalami kerugian besar karena para mafia hutan bisa bebas bermain dalam KEL.

Sangat Penting

Revisi Qanun RTRW Aceh dinilai banyak pihak sangat penting dan mendesak. Apalagi, qanun yang ditetapkan pada tahun 2013 sudah sangat lama dan dapat dianggap kadaluarsa. Namun, sejauhmana sudah perjalanan revisi qanun tersebut, sampai sekarang masih menjadi pertanyaan banyak orang.

Para akademisi dan aktivis lingkugan menilai Qanun RTRW Aceh harus memperhatikan keramahan lingkungan dan hutan adat Aceh. Menurut mantan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Yusni Sabi, M.A., Qanun RTRW Aceh harus membawa keselamatan bagi rakyat Aceh, bukan kehancuran dalam kehidupan masyarakat.

“RTRW Aceh memang harus direvisi sehingga memenuhi standar normal dan sehat, agar kita semua hidup tentram, makmur, dan sentosa,” katanya seperti dikutip media beberapa bulan lalu.

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, menilai tidak masuknya KEL dalam Qanun RTRW Aceh sarat kepentingan cukong. Ia mengungkapkan tidak masuknya KEL dalam Qanun RTRW Aceh 2013-2018 telah membuka peluang bagi para mafia hutan beraksi. Oleh karena itu, GeRAK Aceh juga meminta legislatif dan eksekutif segera merevisi Qanun RTRW Aceh.

Kronologi Gugatan

Sebelum Qanun RTRW Aceh diminta direvisi banyak pihak, qanun ini sudah pernah disahkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2013. Namun, setelah qanun tersebut disahkan dan dipublikasikan, banyak reaksi yang muncul. Tahun 2016, di bawah pengawasan Walhi Aceh, sempat ada gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Namun, perjuangan menggugat qanun tersebut ke MK kandas di tengah jalan. MK yang saat itu dipimpin oleh Agustinus Setia Wahyu Triwiranto didampingi hakim anggota Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya Patah menolak gugatan Walhi Aceh.

Tahun 2018 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui revisi Qanun RTRW Aceh bahkan qanun ini menjadi prioritas DPRA. DPRA menilai revisi Qanun RTRW Aceh memang sudah saatnya dilakukan.

Menurut Muharuddin yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRA, revisi Qanun RTRW Aceh, kata dia, terkait tapal batas dan KEL. “Tim pembahas sudah ditunjuk. Semoga ke depan regulasi ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” ucapnya, tiga bulan lalu.

Sejak tim pembahas Qanun RTRW Aceh dibentuk, tahap demi tahap revisi qanun tersebut mulai dilakukan. Namun, sampai akhir tahun 2018, revisi qanun itu belum dipublikasikan. Masyarakat adat Aceh sangat berharap, selain KEL, wilayah dan hutan adat juga dimasukkan dalam RTRW Aceh. semoga![Herman & Zul Arma]

Geulanggang Rayek Prolega

 

[] Kearifan Adat Mengelola Ruang

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh sudah lama melihat tata kelola ruang oleh masyarakat adat. Sejak tahun 2009, JKMA Aceh mencoba mengamati beberapa komunitas masyarakat adat di Aceh yang mengelola sumber daya alam mereka. Ternyata pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat dapat dikatakan ramah lingkungan dan menghargai tradisi sebagai kearifan lokal yang ditinggalkan oleh generasi turun temurun.

Di antara komunitas masyarakat adat yang menjadi perhatian JKMA Aceh adalah masyarakat adat di wilayah Mukim Pining. Masyarakat adat di sana membagi beberapa kawasan kelola yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga adat. Kawasan kelola tersebut antara lain permukiman (perkampungan), weh aunan, blang penjemuren, dan blang perutemen.

Wilayah permukiman merupakan tempat tinggal warga masyarakat. Dalam wilayah ini ada beberapa rumah yang didiami masyarakat. Wilayah ini menjadi tempat masyarakat berinteraksi sehari-hari.

Weh aunan adalah wilayah yang dimanfaatkan untuk pertanian (persawahan). Luas wilayah ini sekitar 500 meter dari batas rumah penduduk terakhir (ke arah hulu hutan). Pada wilayah ini, masyarakat dapat bercocok tanam padi.

Blang penjemuren merupakan wilayah yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan masyarakat. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat ladang pengembalaan ternak masyarakat. Jarak wilayah ini sekitar 500 meter dari batas sawah terakhir.

Uten perutemen adalah wilayah yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan tempat pencarian kayu bakar. Dalam wilayah ini masyarakat dapat mencari dan menebang kayu sesuai aturan yang berlaku.

Dari keempat kawasan tersebut, yang berwenang untuk mengawasi dan mengelolanya adalah kepala mukim yang dibantu oleh pengulu (kepala desa). Dalam mukim ini juga masih terdapat hutan adat yang pengelolaan dan pengawasannya ada pada kepala mukim di wilayah tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki tata kelola dan pola pemanfaatan ruang yang sangat bijaksana. Mukim Pining hanya salah satu contoh komunitas masyarakat adat di Aceh yang sudah mencoba menerapkan tata kelola wilayah sesuai aturan adat setempat. Dimungkinkan pula wilayah lain di Aceh memiliki aturan serupa dengan ciri khas masing-masing daerah.

JKMA Aceh sangat mengharapkan legislatif dan eksekutif di Aceh memahami hal ini. Hutan Aceh yang sangat luas memerlukan penetapan rencana tata ruang wilayah yang berpihak kepada masyarakat adat. Semoga!

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXII, Desember 2018