Banda Aceh – Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menetapkan mukim sebagai pemerintahan sah di Aceh. Maka harusnya hak kelola kawasan mukim diakui dalam semua kebijakan Pemerintah Aceh dan kab/kota.

Namun, sayangnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh yang sedang dibahas oleh DPRA tidak mengakui adanya wilayah kelola mukim, baik hutan, laut, blang, seunebok, krueng dan sebagainya.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majlis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar, Mahmud Abdullah dalam diskusi “Peluang dan Tantangan Penguatan Pemerintahan Mukim dalam Tata Hukum Nasional” dengan nara sumber HM Ali Yakob, Anggota DPR RI asal Aceh, dan Sanusi M Syarif SE MPhil Direktur Yayasan Rumpun Bambu Indonesia.

Dalam rilis yang diterima WartaAceh.com, Kamis (24/1/2013/), diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Pengurus Duek Pakat Mukim Aceh Besar, dihadiri oleh lebih kurang limapuluhan Imeum Mukim di Aceh Besar juga diihadiri oleh beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap penguatan Mukim di Aceh anatara lain YRBI, JKMA Aceh dan Perkumpulan Prodeelat.

Rapat Kerja Majlis Duek Pakat mukim Aceh Besar telah berhasi membahas dan menghasilkan Program Kerja pengurus periode 2012 sampai 2015 yang fokusnya adalah untuk pencapaian visi Majlis Duek Pakat mukim Aceh Besar “Beusapeu kheun, beusaban Pakat, Tapeuriwang Mukim Meudeelat.”[]

Sumber: Wartaaceh.com