tuhoe 15 pakat tabila - land useMasyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade ini. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasi, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik di tingkat nasional maupun propinsi bahkan tingkat kabupaten. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat secara gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai “masyarakat terasing”, “peladang berpindah”, “masyarakat rentan”, “perambah hutan”, “masyarakat primitif”, dan sebagainya. Pengkategorian dan pendefinisian semacam itu membawa implikasi pada percepatan penghancuran sistem dan pola masyarakat adat.

Dalam proses penyusunan Tata Ruang Wilayah Aceh, di mana seharusnya dokumen tersebut harus memiliki hubungan dengan Tata Ruang Wilayah Mukim. Tata Ruang Wilayah Mukim sebagai salah satu ruang partisipasi masyarakat, saya mengutip beberapa petikan tulisan dari Sanusi M. Syarif dalam tulisannya yang berjudul “Peran Gampong dan Mukim dalam Proses Penyusunan Tata Ruang Wilayah Aceh”, di mana menurut tulisan tersebut disebutkan bahwa pada umumnya, tataruang gampong/mukim di Aceh terdiri dari tiga kawasan utama, yaitu kawasan tempat tinggal, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan bersama dalam bentuk tanah/perairan komunal.

Kawasan tempat tinggal atau perumahan penduduk merupakan pusat interaksi sosial, ekonomi dan politik antar penduduk, dengan meunasah atau mesjid sebagai tempat pengambilan keputusan dari berbagai hal. Selanjutnya mengenai kawasan budi daya yaitu kawasan yang telah digunakan terus menerus seperti tambak, sawah dan kebun dan biasanya ditandai dengan kepemilikan pribadi atau perseorangan.

Sementara dengan kawasan pemanfaatan bersama adalah kawasan yang ditandai dengan kepemilikan secara kolektif atau komunal yang dapat memberi manfaat bersama seperti: tepi pantai (bineh pasie), sungai juga hutan (uteun) dan lain-lain.

Berkaitan dengan kedaulatan atas sumber daya alam dan mereduksi bencana, maka kawasan pemanfaatan bersama atau kawasan komunal ini menjadi bagian yang sangat rentan terhadap sumber konflik dan bencana alam. Walaupun secara tradisi kawasan ini memberi manfaat kepada masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis, namun upaya untuk menjaga kelestariannya sangatlah sulit. Berbagai kepentingan sering dimunculkan di kawasan ini dengan berbagai dalih dan alasan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya yang semua itu dikemas dengan sampulnya tata ruang.

Ada dua sumber ancaman dalam pengelolaan dan kawalan kawasan komunal; pertama ancaman dari dalam yaitu berupa kurangnya pengawasan masyarakat khususnya dari lembaga adat yang mengurusi sumber daya yang bersangkutan, terjadinya pelanggaran terhadap aturan adat yang telah ditetapkan, juga tidak tegakknya aturan sanksi dan terjadinya pembiaran terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan adat. Kedua ancaman dari luar adalah: pengambilalihan hak penguasaan atas tanah komunal oleh pihak penguasa, dan yang sangat ironis adalah pengambilalihan hak tanah komunal untuk kebutuhan investasi swasta.

POTRET PENGUASAAN LAHAN DI ACEH

Karakteristik lahan di Provinsi Aceh sebagian besar didominasi oleh hutan dengan luas 3.523.925 Ha (60,37%). Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 742.511 Ha (12,72%) dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah dan pertanian lahan kering semusim mencapai 449,514 Ha (7,7%), dan selebihnya kebun, perkampungan, lahan pertambangan, dan lainnya sebagaimana.

Wilayah Aceh terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun sumber daya alam sebagai sumber penting penghidupan ini banyak dikuasai oleh investor baik asing maupun dalam negeri yang dijadikan sebagai komoditas unggulan pemerintah daerah yang gencar dipromosikan.

Dari luas wilayah (land area) ± 57.365 Km2 atau 5.837.563 Ha, 58% dari luas Aceh merupakan kawasan hutan atau seluas ± 30.924,76 Km2. Sedangkan sisanya yakni 26.440,24 Km2 atau 2.644.024 Ha adalah bukan kawasan hutan. Selain itu juga dari seluruh luas wilayah yang ada, di Aceh terdapat 1.668.264,59 Ha lahan yang saat ini sudah menjadi kritis, yang terdiri dari agak kritis 1.205.241,12 Ha, kritis 395.680,28 Ha dan sangat kritis 67.343,19 Ha.

Sebagian besar penguasaan ruang di Aceh adalah para pengusaha (swasta) termasuk negara (BUMN), dikategorikan di dalam pemanfaatan kawasan untuk berbagai kepentingan. Di antaranya untuk hak guna usaha, konsesi pertambangan, konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan konsesi untuk proyek REDD. Dari total luas Provinsi Aceh, 47,25% merupakan wilayah yang dikuasai oleh modal swasta. (Lihat Tabel Penguasaan Ruang oleh Modal Swasta di Aceh).

tuhoe 15 pakat tabila - tabel penguasaan ruang oleh modal swasta di aceh

Perbandingan tersebut perlu digarisbawahi diperoleh dari hasil perbandingan total luas wilayah Aceh, belum memperhatikan aspek luasan lahan produktif non-hutan, tumpang tindih wilayah konsesi, kawasan lindung di luar kawasan hutan, kawasan rawa, topografi wilayah ataupun populasi dan sebaran penduduk.

Penguasaan lahan berdasarkan kepemilikan yang diakui secara hukum (sertifikat), berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (September, 2010) luas lahan yang terdaftar mencapai 1.051.628,39 Ha. Lahan yang terdaftar tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis status lahan yaitu hak milik (HM) seluas 20,84 persen, Hak Guna Usaha (HGS) 50,86 persen, Hak Guna Bangunan (HGB) 0,01 persen, Hak Pakai (HP) 0,22 persen, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 28,04 persen dan wakaf 0,03 persen. Sedangkan luas lahan yang belum terdaftar mencapai 4.624.221,61 Ha atau 81,47 persen dari luas Aceh (5.675.850 Ha).

POLA PEMANFAATAN RUANG DI ACEH

Penataan wilayah di Provinsi Aceh difokuskan pada penetapan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam (HSA), Hutan Pelestarian Alam (HPA), Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLDK).

Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Provinsi Aceh antara lain adalah Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 Ha) yang secara administratif wilayahnya termasuk di dalam Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara; Taman Lingge Isak (80.000 Ha) di Kabupaten Aceh Tengah; Cagar Alam Jantho (16.640 Ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (6.220 Ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie; Suaka Marga Satwa Rawa Singkil (102.500 Ha) di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil; Taman Laut Pulau Weh Sabang (2.600 Ha) di Kota Sabang (BPS, 2009).

Sedangkan penggunaan lahan untuk budi daya dan penggunaan lainnya adalah terdiri dari perkampungan (117.582 Ha), industri (3.928 Ha), pertambangan (115.049 Ha), persawahan (311.849 Ha), pertanian lahan kering semusim (137.665 Ha), kebun (305.591 Ha), perkebunan besar (691.050 Ha), perkebunan kecil (51.461 Ha), padang (padang rumput, alang-alang, semak) seluas 229.726 Ha, hutan (lebat, belukar, sejenis) seluas 3.523.925 Ha, perairan darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau, rawa) seluas 204.292 Ha dan tanah terbuka (tandus, rusak, land clearing) seluas 44.439 Ha. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan masih mendominasi yaitu 61,43 persen dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lainnya (BPS, 2009).

MASYARAKAT ADAT DALAM POLA RUANG

Jika kita melihat bahwa masyarakat adat sangat bijak dalam hal pemanfaatan ruang seperti JKMA Aceh temukan ketika melakukan penelitian tentang Pengembangan Kapasitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tahun 2009, di mana salah satu mukim di Kabupaten Gayo Lues yaitu Mukim Pining, mereka membagi beberapa kawasan kelola yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga adat yang ada di antaranya:

Pemukiman (perkampungan), merupakan tempat tinggal warga masayarakat.

Waih Aunan, wilayah ini dimanfaatkan untuk pertanian (persawahan) di mana luasan wilayah ini sekitar 500 meter dari batas rumah penduduk terakhir (ke arah hulu (hutan)).

Blang Penjemuren, wilayah ini dimanfaatkan untuk lahan perkebunan masyarakat dan ladang pengembalaan ternak masyarakat, dengan jarak wilayah 500 meter dari batas sawah terkahir.

Uten Perutemen, wilayah ini dimanfaatkan untuk perkebunan dan tempat pencarian kayu bakar.
Dari keempat kawasan tersebut di atas yang berwenang untuk mengawasi dan mengelolanya adalah geucik yang dibantu oleh imum mukim. Dalam kemukiman ini juga masih terdapat hutan adat di mana pengelolaan dan pengawasannya ada pada geucik dan imum mukim yang berada di wilayah tersebut. Peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sangat penting di mana setiap masyarakat yang akan melakukan penebangan pohon di hutan harus minta izin terlebih dahulu dengan geucik atau kepala kampong setempat.

Dengan melihat beberapa kondisi di atas terlihat bahwa masyarakat adat memiliki tata kelola dan pola pemanfaatan ruang yang sangat bijaksana. Selain itu juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa angin segar bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan jelas pada BAB. XX PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATARUANG misalnya pada Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan”. Juga pada ayat (4) yang menjelaskan tentang pentingnya informasi bagi masyarakat menyangkut dengan tata ruang.

Sehubungan dengan peluang dan ruang yang telah disediakan melalui kebijakan undang-undang berkaitan dengan rencana tata ruang di Aceh, maka gampong/mukim perlu melakukan strategi dalam mempertahankan dan melindungi kawasan komunal agar lebih teratur dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing yaitu melalui:

Pendekatan ke dalam dengan; mengidentifikasi kawasan kelola, potensi alamnya dan sistem pengurusannya baik di tingkat mukim maupun gampong; merancang ulang kawasan kelola yang wajib dipertahankan agar tetap menjadi kawasan komunal; meninjau dan memperkuat kembali aturan lokal dalam pemanfaatan ruang; dan juga merumuskan dan melaksanakan sistem pengendalian (aturan sanksi adat).

Pendekatan ke luar; yaitu bertujuan untuk membela kepentingan berbagai mukim secara bersama, sehingga proses penyusunan rencana tata ruang dengan menghormati hak-hak rakyat dapat berperan. [Zul Arma]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012