tuhoe xx14 Geulanggang Cut IMG_0699-----

tuhoe—Musyawarah Besar (Mubes) V JKMA Aceh telah selesai dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 5-7 Desember 2017. Acara itu berlangsung dengan lika-liku dan dinamika kearifan.

Hari pertama merupakan pembukaan yang dilanjutkan dengan sarasehan. Hari kedua mendengar laporan pertanggungjawaban Koordinator dan Badan Pelaksana JKMA Aceh periode 2013-2017 yang dilanjutkan dengan pembahasan statuta JKMA Aceh. Hari ketiga, peserta menentukan dan memilih calon pengurus JKMA Aceh, mulai dari dewan adat sampai sekretaris pelaksana.

Tentu saja banyak suka-duka yang selama perjalanan Mubes kali ini. Semua dilalui peserta Mubes dengan antusias demi kedaulatan adat dan masyarakat adat Aceh ke depan.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Pang Yuriun selaku Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh menyampaikan sejumlah program kerja JKMA Aceh yang sudah berhasil dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Ada tujuh program unggulan yang telah sukses dilakukan JKMA Aceh, di samping program-program non-unggulan.

Ketujuh program tersebut adalah audiensi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait kedaulatan hutan adat; pendampingan lembaga mukim dan gampông terkait pengelolaan sumber daya alam; pengawalan Qanun Hutan Adat; advokasi tata ruang wilayah Aceh; menyukseskan Mubes JKMA Simeulue; pendampingan lembaga mukim untuk penguatan aturan mukim; dan advokasi pencabutan izin konsesi HTI di wilayah Aceh Besar dan Pidie.

Setelah mendengar laporan dari Koordinator Dewan Adat dan Badan Pelaksana JKMA Aceh, peserta Mubes merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disepakati bersama. Rekomendasi tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh JKMA Wilayah.

tuhoe xx13 Geulanggang Cut DSCN6518.MOV_snapshot_00.02_[2018.01.08_12.23.21]

Pada hari ketiga, Mubes V JKMA Aceh mencoba menjaring calon Dewan Adat JKMA Aceh untuk periode 2017-2022. Sedikitnya, ada 14 kriteria yang ditetapkan bagi Calon Dewan Adat JKMA Aceh ke depan.

Perumusan kriteria calon berlangsung alot, terutama untuk masalah PNS sebagai anggota dewan adat. Ada yang mengusulkan PNS boleh menjadi anggota dewan adat selama dia memiliki waktu untuk berada di Banda Aceh. Namun, sebagian memilih PNS ataupun tidak, yang sudah punya kesibukan, tidak perlu menjadi anggota dewan.

“Setiap orang punya aktivitas tertentu. Kalau PNS tidak bisa hadir dengan alasan sedang bertugas, ini susah menjadi pembela hak-hak masyarakat adat,” ujar Abdul Manaf, perwakilan JKMA Suloh Tamiang.

Setelah musyawarah penetapan kriteria calon dewan adat selesai, akhirnya disepakati setiap regional mengirimkan satu nama yang akan duduk pada posisi Dewan Adat JKMA Aceh ke depan. Selain itu, disepakati pula empat orang perwakilan perempuan sebagai Dewan Adat JKMA Aceh periode 2017-2022 sebagai bentuk apresiasi JKMA Aceh kepada kaum Hawa.

Dari anggota dewan adat yang sudah ditetapkan itulah dipilih satu orang sebagai Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh. Hasil musyawarah menetapkan Muhammad Hasyim Usman, S.Ag. sebagai Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh periode 2017-2022.

Selain itu, Dewan Adat JKMA Aceh mengadakan rapat untuk memilih Sekretaris Pelaksana. Sidang memutuskan Zulfikar Arma sebagai Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh periode 2017-2022. Artinya, Arma masih tetap di posisi pelaksana harian JKMA Aceh. Hanya saja, namanya bukan lagi Badan Pelaksana (Bapel), melainkan Sekretaris Pelaksana (Sekpel), mengikuti statuta lama. Keputusan tersebut dibacakan oleh sekretaris pimpinan sidang, Nirwanuddin, disaksikan pimpinan sidang Amru dan anggota Zahara.

Bagian akhir dari proses Mubes tersebut, Hasyim dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata sebagai koordinator dewan adat terpilih. Dalam ucapannya, Hasyim menyampaikan rasa haru yang mendalam. Ia mengaku tidak pernah bermimpi menjadi Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh.

“Saya tidak pernah menelepon siapa pun dan memang tidak pernah berpikir akan menjadi Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh. Rasanya, ini semua karena karunia Allah subhanahu wa taala. yang telah menggerakkan hati nurani kita semua. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk semua,” ujarnya dengan suara serak.

Sembari menahan sesak dan haru, Hasyim kemudian menceritakan sekilas napaktilas berdirinya JKMA Aceh pada 31 Januari 1999. Perjuangan demi menegakkan hak-hak masyarakat adat yang penuh onak dan duri dituturkan Hasyim dengan suara bergetar. Harapannya, ke depan JKMA Aceh benar-benar bisa menjadi perahu yang membawa seluruh komponen masyarakat adat di Aceh menuju kedaulatan: daulat adat, daulat masyarakat, dan daulat ulayat.[Herman]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017