tuhoe 15 geulanggang cut - investor

Pasca MoU Helsinki 2005 kondisi Provinsi Aceh berangsur aman dari konflik perang antara GAM-RI yang disambut meriah oleh seluruh rakyat Aceh di seantero negeri dengan melakukan sujud syukur kepada Allah swt dan suka cita yang amat dalam.

Semangat perjuangan yang membara belum menjadikan Provinsi Aceh bangkit dari keterpurukan setelah sekian lama hidup di bawah ketidakadilan pembangunan dan selalu berada di bawah bayangan ekonomi Sumatera Utara.

Persoalan mendasar kehidupan masyarakat adalah pada penguasaan lahan sebagai aset dasar ekonomi rakyat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dewasa ini konflik pertanahan semakin marak, baik secara vertikal maupun horizontal. Antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan perusahaan, maupun antar individu di dalam masyarakat itu sendiri. Semua konflik ini semakin berkembang meluas dan menajam akibat lambannya pemegang kekuasaan dalam mengatasinya.

Timpangnya distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah juga diperparah dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Filosofis yang menjadi petunjuk dan arahan (amanat) UUD 1945 telah dijabarkan dengan UU Agraria No.5  tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang nasionalis, populis, dan mendasarkan pada hukum adat Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan marak dan luasnya konflik-konflik agraria karena tidak ada upaya secara sistematis dari para pihak pemangku kepentingan (baca pemerintah) untuk menyelesaikan konflik-konflik itu, terutama dalam rangka, pemenuhan rasa keadilan dan hak asasi manusia.

Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menugaskan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik-konflik di bidang pertanahan dan memperbaiki struktur kepemilikan tanah di Indonesia.

Pascatsunami dan MoU, Aceh seperti tambang emas yang baru terbuka dan menjadi rebutan beberapa negara yang mempunyai modal besar untuk mengeruk hasil alam Aceh. Sepanjang pantai barat, selatan, bahkan daerah timur telah dilirik oleh beberapa investor. Hasil alam yang sempat teridentifikasi antara lain bijih besi, timah putih, emas, batu bara, termasuk tambang minyak, sudah mulai menjadi perbincangan di seluruh Aceh bahkan sampai manca negara.

Posisi Aceh sebagai objek yang menjadi incaran pengusaha dan pemodal dari negara-negara maju menjadi ancaman dan tantangan berat bagi pemerintah dan rakyat Aceh dalam menyambut dan menjembatani sebuah proposal investasi, yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan dan tatanan sosial budaya rakyat Aceh, struktur politik dan arah kebijakan pembangunan.

Ladang “emas” investasi di Aceh antara lain di bidang kehutanan dan pertambangan yang belakangan ini menjadi pembicaraan publik karena banyak menyinggung ruang keadilan rakyat dan tubrukan terhadap regulasi.

KEHUTANAN

Pada masa orde baru berkuasa lahan dikuasai oleh private sector dan corporate, penguasaan areal lahan yang luas dengan menggunakan cara kekerasan dan intimidasi, hal ini terlihat pada banyaknya perusahaan HPH dan HGU yang menguasai ruang lahan cukup luas di Provinsi Aceh.

Rezim penguasa memainkan peran penting dalam konstribusi terhadap koflik lahan dengan memanfaatkan ke “awaman” masyarakat dalam memahami regulasi dan penyusunan substansi regulasi yang “pro” pengusaha.

Seperti contoh Sekjen Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan masalah konflik lahan merupakan gangguan dalam perkembangan suatu industri. “Iklim usahanya sih stabil, tapi jika menuju besar itu pasti cuaca ada gangguannya dan tidak mulus terus,” katanya.

Meskipun begitu, Hadi meminta pengusaha tak perlu takut dalam berusaha di sektor kehutanan. Selama ada hukum dan undang-undang, maka ketidakpastian di kawasan hutan bisa diminimalisir. “Selama ada kedua hal itu jangan takut, tenang saja,” katanya. (Senin, 30 Januari 2012).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan konflik seperti menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah, dan alih-alih mengembalikan kepada supremasi hukum dan undang-undang akan mampu menetralkan konflik, padahal belum teruji secara realistis ketika pilihan tersebut akan berhasil jika pemerintah tidak bertindak secara aktif menyelesaikannya.

Dalam SK Gubernur No. 19 tahun 1999 tanggal 19 Mei, tentang arah dan fungsi hutan kita dapat melihat dan mengukur ruang yang tersedia dan menjadi objek pembangunan daerah Provinsi Aceh.

Luas daratan Aceh 5.356.557 Ha dan 62,74 % adalah kawasan hutan atau sekitar 3.335.613 Ha. (Lihat gambar Arahan Fungsi Hutan Aceh).

tuhoe 15 geulanggang cut - arahan fungsi hutan acehSumber: Presentasi Kadishutbun Aceh, Banda Aceh 23 April 2012.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas kawasan hutan yang masih mungkin dikelola adalah kawasan hutan produksi seluas: 638.580 Ha atau sekitar 19.14%, sedangkan sisanya sekitar 2.697.033 Ha atau 80,86% adalah kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas.

Potensi kawasan hutan produksi yang dimiliki Provinsi Aceh yang telah dikelola (masa HPH) lebih dari dua dekade belum memberikan konstribusi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, yang justru cenderung menimbulkan konflik dan bencana yang berkepanjangan.

Kebijakan pemerintah hari ini hanya dilihat dari segi keuntungan dan ekonomi saja, namun tidak melihat sumbangsihnya pada kesejahteraan masyarakat secara utuh. Yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat secara utuh adalah, di samping pertimbangan akan keuntungan ekonomi dan moneter yang dapat disumbangkan bagi pembangunan daerah, perlu juga untuk dievaluasi dampaknya terutama segi kenyamanan dan keamanan masyarakat di sekitar. Rancangan qanun investasi yang sekarang masih menjadi pembahasan di DPRA, merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendorong terjadinya eksplorasi sumber daya alam besar-besaran tanpa mempertimbangkan faktor kenyamanan masyarakat tersebut.

Kebijakan yang terlihat seperti “dipaksakan” dikhawatirkan akan mengulang sejarah pahit anak bangsa ketika hanya akan menguntungkan segelintir atau sekelompok orang dan menyisakan kesengsaraan kepada masyarakat Aceh.

Anehnya, meskipun kebijakan tersebut belum disahkan, tetapi pemerintah mulai mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Perkebunan kelapa sawit yang hampir di semua wilayah di Aceh telah dibuka, dianggap sebagai salah satu solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Fakta bahwa perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan permasalahan lingkungan baru di Aceh diabaikan.

Kebijakan tersebut tidak hanya akan berimplikasi terhadap kerusakan atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga akan semakin mematikan kehidupan alami masyarakat adat yang sangat bergantung dengan alam.  Masyarakat adat, sedikit demi sedikit akan tersingkir dan pada akhirnya mati jika pemerintah tidak menggap penting kebutuhan serta peran masyarakat adat dalam menjaga alam.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semangat menghijaukan Aceh, tidak boleh dinodai dengan proyek-proyek investasi yang justru akan menyumbang lebih banyak limbah bagi alam Aceh. Semangat ini juga harus sebanyak-banyaknya membawa keuntungan bagi masyarakat adat, dan bukan melupakannya. Yang juga tak boleh ketinggalan adalah prinsip efisiensi dan efektifitas yang penting untuk selalu diikutsertakan dalam melahirkan suatu kebijakan baru.

PERTAMBANGAN

Beberapa tahun terakhir yang banyak mengundang perhatian masyarakat tentang pertambangan di Aceh adalah perusahaan pertambangan asal Australia, Prosperity Resources; Prosperity mengumumkan proyek tambang emas mereka  berada di Aceh Selatan dengan cakupan luas areal 410 kilometer persegi yang sangat prospektif, tetapi belum dieksploitasi.

Sebelumnya, Prosperity Resources memiliki enam anak perusahaan yang melakukan eksplorasi tambang emas di Aceh Selatan. Dalam laporan tahunan 2011, Prosperity menyebutkan memiliki 83,7% saham di PT Aspira Widya Chandra, PT Arus Tirta Power, dan PT Aneka Mining Nasional.  Tiga lainnya: 64,8 persen di PT Multi Mineral Utama, serta menguasai masing-masing 41,31 persen saham di PT Mulia Kencana Makmur dan PT Bintang Agung Mining, keenam perusahaan itu beroperasi di wilayah sepanjang 60 kilometer di Aceh Selatan.

Prosperity Resources, menambah kepemilikan 10 persen saham pada tiga perusahaan yang memiliki izin eksplorasi proyek emas-tembaga di Aceh Selatan. Ketiga perusahaan yang termasuk dalam perjanjian itu adalah PT Bintang Agung Mining, PT Mulia Kencana Makmur, dan PT Multi Mineral Utama, perjanjian dengan mitra usaha joint ventures membuat kepemilikan Prosperity menjadi 90 persen sedangkan sisanya dimiliki oleh mitra.

Peta IUP yang dimiliki oleh Prosperity Resources:

tuhoe 15 geulanggang cut - Pix 2Sumber: http://www.prosperity.net.au/?page=52

Dari data di atas selain terkait penggunaan lahan yang besar oleh pertambangan yang tidak kalah mirisnya adalah kepemilikan saham 90% oleh investor dan 10% milik mitra (swasta atau pemerintah?), sehingga menyisakan tanda tanya besar berapa yang akan dinikmati oleh rakyat Aceh.

Keberadaan IUP pertambangan ini tidak terlepas dari “buruknya” regulasi nasional terkait kebijakan penguasaan sumber daya alam, penanaman modal asing, dan alokasi share benefit yang ditambah dengan “kerakusan” oknum pejabat / rezim berkuasa yang tendensius.

Pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi memberikan banyak perizinan IUP pertambangan baik untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi, beberapa di antaranya masih terus menuai konflik dengan masyarakat sekitar.

Konflik yang lazim ditemui dalam kegiatan pertambangan di Aceh adalah konflik penguasaan lahan yang banyak merugikan masyarakat sekitar, dampak lingkungan yang merubah bentang alam, rusaknya sistem drainase sekitar, debu, rusaknya infrastruktur publik dan lain sebagainya. (Lihat Data Rekapitulasi Konsesi Tambang di Provinsi Aceh).

tuhoe 15 geulanggang cut - tabel data rekapitulasi konsesi tambang di aceh

Bila kita gunakan data luas Provinsi Aceh secara keseluruhan, Luas Seluruh – Kawasan Hutan Negara = 5.356.557 Ha – 3.335.613 Ha = 2.020.944 Ha ini merupakan jumlah luas lahan yang tersedia untuk kepemilikan pribadi dan budi daya dan bila dikurangi dengan luas HGU di Provinsi Aceh adalah = 2.020.613 Ha – 351.232,816 Ha = 1.669.380,18 Ha

Maka; Luas lahan efektif yang tersedia (luas wilayah Aceh-kawasan Hutan) = 1.669.380,18 Ha – luas konsesi pertambangan (luar kawasan hutan) = 244.492,66 Ha = Sisa lahan yang tersedia untuk masyarakat adalah 1.424.887,52 Ha

Menurut data BPS Aceh hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Aceh 4.494.410 jiwa, bila digunakan asumsi satu KK memiliki empat anggota keluarga maka jumlah KK di Provinsi Aceh 1.123.603 KK.

Asumsi kepemilikan lahan masyarakat Aceh dengan menggunakan hasil penghitungan data sensus penduduk dan data penggunaan lahan yang dikeluarkan pemerintah, asumsi yang dibangun dari data luas Provinsi Aceh, RTRWA dan sensus penduduk tahun 2010, yaitu 1.424.887,52 Ha ÷ 1.123.603 KK = 1,26 Ha/KK yang berarti bahwa satu KK rakyat Aceh memiliki lahan hanya 1,26 Ha (hasil ini belum dikurangi dengan penggunaan ruang untuk kebutuhan publik dan infrastruktur pemerintah).

Hasil ini bila dikomparasikan dengan keadaan di lapangan adalah angka dilematis, ketika masih banyak keluarga rakyat Aceh yang tidak memiliki tanah sama sekali, masih banyak kita temui masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani, karena harus kita ingat bahwa tanah/lahan sebagai sumber produksi utama masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan keluarga pada generasi selanjutnya.

RTRW sebagai blue printnya pembangunan memiliki konsekuensi yang vital apabila penyusunannya tidak mengikuti kaedah lingkungan melalui kajian strategis, agar nantinya memiliki daya dukung yang maksimal bagi pengembangan wilayah.

Pemberian ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mereka adalah mutlak dan akan sangat berpengaruh bagi arah pembangunan suatu daerah/kawasan, sense of belonging sebuah produk pembangunan dari masyarakat menjadi sebuah ukuran keberhasilan bangsa dalam meniti norma kehidupan bernegara.

Provinsi Aceh yang sedang dalam lirikan investor menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi rakyat Aceh, apakah Aceh akan selamanya menjadi penonton keberhasilan kapitalisme? Atau Aceh bangun dengan memacu “libido” rakyat Aceh untuk berbenah menyongsong ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sebagai sebuah bangsa dan rakyat sebuah negara kita akan melihat bentuk-bentuk perubahan yang akan muncul sebagai akibat dari sebuah investasi, apakah investasi tersebut telah sesuai dengan daya dukung kawasan/lahan? Apakah investasi tersebut telah disetujui oleh rakyat sebagai sebuah kebutuhan mendesak? Apakah regulasi yang dibuat dan disusun telah pro kepada rakyat dengan betul-betul ingin mensejahterakan rakyat? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.

tuhoe 15 geulanggang cut - efendiOleh Efendi, Staf Bidang Riset JKMA Aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012