tuhoe xx7 Geulanggang Rayek IMG_20171205_111425-----

tuhoe—Sejak pertama berdiri, Januari 1999, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh sudah empat kali menggelar Musyawarah Besar (Mubes). Sebelumnya, untuk forum musyawarah tingkat tinggi ini diberi nama Kongres JKMA Aceh. Kata “Mubes” mulai digunakan dalam “Kongres” IV tahun 2013 kemarin di Aceh Tamiang.

Sebagai sebuah komunitas yang ingin membangun kekuatan dan kedaulatan masyarakat adat mulai tingkat bawah, JKMA Aceh membuka jejaring hingga ke tingkat wilayah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh. Jejaring tersebut tidak selalu harus berdasarkan kabupaten/kota, tetapi lebih kepada kewilayahan.

“JKMA Aceh hadir sebagai lembaga pergerakan yang siap memperjuangkan pengakuan terhadap hukum, sosial, politik, dan hak-hak atas sumber daya alam di Aceh. Untuk itu, JKMA Aceh membuka jaringan di daerah-daerah sehingga terbentuklah JKMA wilayah,” ujar Zulfikar Arma, Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh periode 2013-2017.

Sejalan dengan cita-cita tersebut, JKMA Aceh terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua JKMA Wilayah dan pemerintah kabupaten/kota. Beberapa capaian yang membanggakan telah berhasil diraih JKMA Aceh untuk Aceh antara lain, sudah mulai mendapatkan pengakuan fungsi dan wewenang imum mukim.

“Kita tahu, sejak diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1979, semua pemerintahan tingkat bawah di seluruh Indonesia diseragamkan menjadi “desa”. Sejak itu, tak ada lagi kearifan berdasarkan daerah dan masing-masing. Mukim dan gampông yang menjadi kekhasan bagi Aceh pun luntur. Nah, sekarang peran imum mukim sudah dikembalikan. Ini salah satu capaian JKMA Aceh dengan mitra,” ujar Zulfikar Arma yang tempo hari kembali dipercayakan menjadi Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh periode 2017-2022.

tuhoe xx8 Geulanggang Cut IMG_8408-----Selain diakuinya kembali peran, fungsi, dan wewenang mukim sesuai qanun yang sudah disahkan pemerintah, JKMA Aceh juga sudah berhasil mendorong terbentuknya Qanun Pemerintahan Gampông, Qanun Hutan Adat Mukim, dan penetapan wilayah mukim.

tuhoe xx8 Zul Arma“JKMA Aceh juga sudah berhasil mendorong lahirnya regulasi tata Pemerintahan Aceh agar memperluas fungsi kelembagaan adat di Aceh, di dalamnya termasuk lembaga adat, lembaga wali nanggroe, dan lain-lain,” tambah Arma.

Bukan hanya itu, menurut lelaki asal Kutacane ini, JKMA Aceh telah menjadi inspirasi tumbuhnya gerakan perjuangan menuntut pengakuan identitas masyarakat adat di Aceh bagi sekelompok lembaga lain, termasuk bagi masyarakat adat sendiri.

“Kita terus mendorong setiap lembaga dan masyarakat adat agar mendapatkan hak dan wewenangnya sesuai kearifan, regulasi, dan norma-norma yang berlaku,” ucapnya.

Untuk menjawab sekaligus memperkuat cita-cita tersebut, JKMA Aceh melalui Mubes V kali ini mengusung tema “Adat kuat, wilayah selamat, masyarakat bermartabat.”

Mubes yang dilaksanakan pada 5-7 Desember 2017 kemarin juga telah melahirkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pemerintahan adat mukim dengan gampông sekaligus memperjelas peta wilayah hutan adat.

“Sedikitnya ada 17 rekomendasi yang dihasilkan dari Mubes kemarin. Rekomendasi tersebut akan kita sampaikan kepada Pemerintah Aceh,” jelas Arma lagi.

Selain 17 rekomendasi bagi pemerintah, Mubes yang dilaksanakan di Asrama Haji Aceh itu juga melahirkan tujuh seruan bagi seluruh komponen masyarakat adat di mana saja mereka berada. Seruan tersebut dimulai dengan membangun kesadaran kolektif bagi kalangan masyarakat sampai mampu membangun kemandirian ekonomi.

Menurut Ketua Panitia Mubes, Rusliadi MJ, Mubes tersebut merupakan keputusan tertingggi dalam lembaga JKMA Aceh. Karenanya, semua perwakilan JKMA Wilayah dilibatkan dalam Mubes tersebut.

“Peserta Mubes kali ini mencapai 200 orang yang terdiri atas Dewan Adat JKMA Aceh, Dewan Kehormatan JKMA Aceh, dan utusan JKMA Wilayah. Untuk memperoleh hasil rekomendasi, terlebih dahulu dilaksanakan sarasehan secara paralel dengan berbagai tema,” papar Rusli.

 

Harapan Kedaulatan Masyarakat Adat

tuhoe xx9 Geulanggang Rayek DSC_7835-----tuhoe—Musyawarah Besar V­ Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh telah selesai dilaksanakan pada 5-7 Desember 2017 kemarin. Mubes kali ini menjadi harapan kedaulatan bagi masyarakat adat, baik daulat di bidang wilayah, daulat di bidang fungsi, daulat di bidang wewenang, maupun berdaulat di bidang pe­me­rintahan.

Kegiatan yang di­laksanakan di Asrama Haji Embarkasi Aceh itu berlangsung khidmat. Antusias peserta yang hampir mencapai 200 orang tetap terlihat hingga hari terakhir pelaksanaan Mubes.

“Sampai pada hari ketiga Mubes, peserta masih tetap semangat dan antusias. Semua menanti rumusan hasil Mubes yang akan kita sosialisasikan kepada pemerintah,” kata Ketua Panitia Pelaksana, Rusliadi MJ.

Kegiatan Mubes V JKMA Aceh, tambah Rusli, didukung oleh The Asia Foundation dan UKAID. Untuk itu, atas nama JKMA Aceh, Rusli mengucapkan terima kasih kepada pihak pendukung.

Kegiatan Mubes V JKMA Aceh seyogianya dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Namun, karena satu dan lain hal, gubernur hanya menitipkan pidato yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh.

Menurut Gubernur Aceh dalam pidato yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh, Nurdin, S.H., M.H., adat Aceh sudah diakui secara nasional dan internasional. “Terlebih lagi, institusi adat di Aceh, sudah dipertegas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujarnya.

Nurdin juga menyinggung soal peradilan adat yang sempat pudar dan hilang di Aceh sejak konflik berkepanjangan. Namun, setelah damai, kata Nurdin, peradilan adat di Aceh mulai digali dan diberikan peran kembali baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

“Sekira 6 tahun lalu, Pemerintah Aceh sudah membuat kerja sama dengan pihak kepolisian agar memberikan kewenangan kepada lembaga mukim untuk menyelesaikan beberapa persoalan dalam kehidupan masyarakat sehingga apabila dapat diselesaikan dengan peradilan adat, tidak perlu lagi dibawa ke kepolisian,” papar Nurdin.

Apa yang dikatakan Nurdin merupakan bentuk kedaulatan adat yang telah dimiliki oleh lembaga adat tingkat mukim di Aceh. Kedaulatan dalam bentuk lain terus digali dan diperkuat demi kejelasan wilayah kerja, tupoksi, dan wewenang pemerintah adat di Aceh.

Untuk memperjelas dan mempertegas kerja-kerja kedaulatan masyarakat adat tersebut, JKMA Aceh mengundang sejumlah pakar dalam Mubes V JKMA Aceh tempo hari. Para pakar itu menyampaikan pandangan mereka melalui sarasehan yang dilakukan secara paralel. Dari hasil sarasehan itulah dirumuskan sejumlah rekomendasi hasil Mubes V JKMA Aceh tahun 2017.

Beberapa pemateri yang hadir memberikan pandangan dalam sarasehan tersebut antara lain Afrizal Tjoetra sebagai aktivis LSM dan Ketua Komisi Informasi Aceh; Agung Dwi Nurcahya dari Yayasan HAkA, dan Yuli Prasetyo Nugroho dari Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterbukaan Publik

Afrizal Tjoetra mencoba menyorot keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan hutan adat di Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi publik, termasuk soal pengelolaan dan pengawasan hutan adat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga masyarakat.

“Hak menyimpan dan menyebarluaskan merupakan hak dasar. Dengan demikian, selain HAM, ini juga menjadi hak konstitusional. Hak ini sudah dijamin oleh negara melalui undang-undang,” ucap Tjoetra mengawali materinya.

Lebih lanjut, Tjoetra menyebutkan bahwa informasi publik yang akurat merupakan jaminan bagi kesejahteraan. Ia menyinggung mengapa sejauh ini baru Pidie yang memaparkan wilayah hutan adat, sementara daerah lain belum. Menurut Tjoetra, hal ini juga terkait dengan hak publik untuk tahu batas-batas wilayah hutan adat mereka.

Untuk itu, Tjoetra mengajak JKMA Aceh agar dapat bersama-sama mengawal informasi publik, terutama sesuai dengan visi misi JKMA Aceh terkait kedaulatan masyarakat dan wilayah adat.

“Komisi Informasi Aceh juga memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, terutama terkait dengan keterbukaan publik. Tahun ini ada 75 sengketa yang sudah ditangani oleh KIA,” papar lelaki asal Aceh Selatan yang baru saja menyelesaikan studi doktoral di Malaysia tersebut.

tuhoe xx10 Geulanggang Rayek DSC_8063-----Kondisi Hutan Aceh

Jika Afrizal Tjoetra menyorot keterbukaan publik terkait pengelolaan hutan adat di Aceh, Agung Dwi Nurcahya memaparkan kondisi hutan di Aceh, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Sejauh ini, kata Agung, daerah di Aceh yang memiliki hutan terluas adalah Gayo Lues, disusul Aceh Tenggara dan Aceh Selatan. Selanjutnya, kawasan Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Adapun wilayah yang mengalami kerusakan hutan terparah terdapat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues.

Agung mengatakan ada beberapa fungsi hutan, antara lain kawasan suaka alam atau pelestarian alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dikonversi. “Berdasarkan fungsinya, hutan lindung memiliki kawasan paling luas,” tegas Agung.

Menurut Agung, sekarang lebih mudah mengetahui kawasan dan kondisi hutan di mana saja. Kecanggihan teknologi telah memberikan dampak positif bagi setiap lembaga dan individu memantau kawasan kerusakan hutan.

“Dengan Google Earth, semua data tentang kawasan muka bumi ini bisa dilihat. Dengan menggunakan aplikasi Forest Watcher, data-data tersebut bisa kita ketahui di tangan kita sendiri, yakni melalui smartphone yang kita miliki,” paparnya.

Agung juga menyinggung bahwa lebih dari 20 ribu hektare kawasan hutan di Aceh rusak sebelum tsunami. Pascatsunami, ternyata kerusakan tersebut terus bertambah. Untuk itu, ia mengimbau JKMA Aceh dan JKMA Wilayah beserta semua masyarakat adat agar turut mengawal dan mengawasi bersama kawasan hutan adat di Aceh.

 

Yuli Prasetyo Nugroho

Hutan Adat Dilindungi Undang-Undang

 

Kepala Subdit Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian Lingkungan Hidup, Yuli Prasetyo Nugroho mengimbau masyarakat adat agat tidak perlu takut berlebihan terhadap kawasan hutan adat di daerahnya, karena kawasan hutan adat dilindungi oleh undang-undang.

“Setiap pergantian rezim tentu ada saja kebijakan yang berubah terkait kawasan hutan. Nah, pada rezim Pak Jokowi, hutan adat sudah mulai mendapatkan perhatian lebih. Sekarang sudah ada 18 kawasan hutan adat ditetapkan di Indonesia. Kita punya Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 untuk hal ini,” kata Prasetyo.

Selain itu, tambah Prasetyo, Permen LHK Nomor 34 Tahun 2017 juga menegaskan perlindungan terhadap kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Negara telah menjamin dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

“Karenanya, diperlukan kerja sama yang sinergis antara LSM adat, lembaga adat, dengan pemerintah. Pak Presiden sudah dua kali menyampaikan hal ini dalam pidatonya, bahwa pengakuan masyarakat adat dimulai dari kabupaten dan provinsi, ini penting,” tegas Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah kabupaten dan provinsi lebih menguasai dan memahami wilayahnya tinimbang pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengakuan pertama harus dimulai dari pemerintah daerah masing-masing.

“Nah, di Aceh ada UUPA. Segala sesuatu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan terlalu cepat ke pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo memaparkan bahwa hutan adat jangan sampai mengubah fungsi hutan sesungguhnya. Kata dia, ada beberapa fungsi hutan utama, yakni fungsi ekonomi, fungsi budaya dan fungsi religi, serta fungsi konservasi.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017