Sebelum melihat kronologi tata ruang dan advokasinya di Aceh, ada baiknya kita baca cuplikan sejarah penataan ruang yang telah memengaruhi keseluruhan pembangunan di wilayah Indonesia.

Sejarah penataan ruang di Indonesia secara umum tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Perencanaan terstruktur mungkin baru terlihat sekitar tahun 1800-an. Permulaan abad ke-18, ketika VOC menguasai hampir seluruh kepulauan Indonesia, terjadi pola pemukiman, terutama di perkotaan. Pemerintah kolonial mulai membangun permukiman untuk orang Belanda, sementara orang Indonesia asli tinggal di kampung yang kumuh, tak teratur, dan menyedihkan.

Pasca-Proklamasi 1945, usaha menciptakan undang-undang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan perkotaan mulai ditempuh. Usaha ini lumayan lama, sampai 20 tahun. Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Bina Kota diajukan tahun 1972, lalu menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal ini melalui berbagai penyempurnaan, mulai penyesuaian dengan undang-undang yang ada, pengembangan pemikiran, perbaikan, pengurangan pasal, hingga pergantian judul yang dilakukan bertahap.

Di samping itu juga, undang-undang terkait dengan penataan ruang yang diajukan Departemen Dalam Negeri, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan di Daerah, dan RUU tentang Tata Guna Tanah. Proses pengajuan RUU juga dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Beberapa judul yang pernah diajukan sebagai cikal bakal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang “Penataan Ruang” antara lain (1) RUU tentang Pokok-Pokok Bina Kota (1972); (2) RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembinaan Kota (1975); (3) RUU tentang Tata Ruang Kota (1978); (4) RUU tentang Penataan Ruang yang akhirnya menjadi UU 24/1992 tentang Penataan Ruang; (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (6) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sejarah di atas mengungkapkan kepada kita bahwa proses penataan ruang di negara Indonesia berjalan sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (Eropa). Seharusnya, pascakemerdekaan, Indonesia dapat berbenah dan mengikuti perkembangan dunia dalam menata kawasan dan wilayahnya.

Seperti yang disebutkan dalam UU 26/2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Dari batasan tersebut, dapat dilihat bahwa semua ruang di wilayah kedaulatan negara ini tidak luput dari proses yang disebut dengan tata ruang. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Tata Ruang Aceh

Pascagempa dan tsunami, Aceh melakukan penataan ruang yang sebelumnya tidak pernah ada yang komprehensif. Tata ruang Aceh dilakukan dengan bantuan BRR. Proses penyusunan RTRW Aceh dimulai dengan melibatkan banyak ahli dan tenaga teknis yang andal.

Dalam rentang waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, RTRW Aceh terus berproses, tetapi belum mampu muncul sebagai sebuah dokumen yang komprehensif untuk dijadikan regulasi, karena masih berkutat pada masalah ownership. Selanjutnya, pada tahun 2010, Gubernur Aceh mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP Aceh melalui surat nomor 522/64030 tanggal 22 Oktober 2010.

RTRW Aceh diasistensi oleh Aceh Green bersama BKPRD. Ada penambahan kawasan lindung seluas ± 1 juta hektare, yang muncul pada tahun 2011. Banyak terjadi penolakan oleh daerah (kabupaten) karena penambahan kawasan lindung di kabupaten tersebut.

Pada tahun 2012 terjadi pertukaran tampuk kekuasaan Gubernur Aceh dari Irwandi Yusuf ke Zaini Abdullah. Proses penyusunan RTRW Aceh mulai dari nol lagi. Nuansa politik sangat terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah pada masa sebelumnya menjadi tidak kuat (implementatif) lagi di lapangan. Kalangan civil society organization mencoba menggabungkan diri dalam sebuah koalisi yang secara khusus mengadvokasi perkara tata ruang Aceh yaitu Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) dengan beranggotakan 18 CSO di Aceh.

Pada tahun 2013, KPHA aktif melakukan advokasi terhadap proses penyusunan dan substansi RTRW Aceh dengan substansi penolakan. KPHA menolak proses penyusunan yang tidak aspiratif, tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat sipil. Menurut KPHA, nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam tata ruang terkesan dihilangkan. Selain itu, tidak diakomodirnya hutan adat sebagai bagian dari wilayah mukim.

Banyak hal yang terjadi pada tahun ini, seperti demonstrasi penolakan pengesahan Qanun 19/2013 tentang Tata Ruang Wilayah Aceh. Selanjutnya, pada tahun 2014, Mendagri mengirim SK koreksi/evaluasi RTRWA, dilanjutkan Pemerintah Aceh menolak revisi substansi sesuai SK Mendagri (Serambi Indonesia). Pemerintah Aceh kemudian menetapkan Qanun 19/2013 dalam lembar daerah Nomor 1.

Pada tahun yang sama, KPHA melakukan kajian-kajian terhadap RTRW Aceh. KPHA dengan Dubes Uni Eropa (EU) di Hotel Hermes meminta dukungan EU untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Aceh terkait RTRW Aceh. Berikutnya, KPHA beraudiensi ke Ditjen Bangda dan Biro Hukum Kemendagri dan meminta pembatalan qanun tersebut.

Rekomendasi KPHA dari pertemuan itu adalah (1) batalkan Qanun 19/2013 tentang Tata Ruang Wilayah Aceh; (2) lakukan executive review Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh dengan memasukkan substansi yang menjadi tuntutan CSO dan masyarakat sipil; (3) lakukan legislative review Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh dengan memasukkan apa yang menjadi tuntutan CSO dan masyarakat sipil; (4) bentuk tim independen monitoring penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Aceh.

Dari sekian lama proses advokasi KPHA, ternyata tidak membuat pemerintah dan legislatif bergerak untuk melakukan review substansi tata ruang.

Pada tahun 2015-2016, proses advokasi RTRWA berjalan dengan menempuh ruang litigasi (hukum) yaitu dengan mengadukan Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri karena tidak melaksanakan tugas seperti diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan terkait penyusunan qanun (Perda) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Proses hukum ini berakhir dengan kekalahan di pihak civil society. Pengadilan menolak semua tuntutan yang diajukan dan menghukum pelapor membayar biaya persidangan.

Pada periode 2017-2018, advokasi tata ruang tetap dilakukan dengan cara yang lebih soft. Civil society memanfaatkan hubungan persuasif dengan DPRA serta bergerilya bertemu dan membahas substansi RTRW Aceh dengan Bappeda Aceh. Banyak pertemuan yang sudah dilakukan dan banyak kesepakatan yang tercapai. Namun, Qanun 19/2013 tidak menjadi prioritas dalam Proleg tahun 2018.

Banyak hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran dari advokasi tata ruang ini. RTRW adalah sebuah produk politik yang di dalamnya memungkinkan terdapat banyak “kesepakatan” yang dapat menguntungkan dan merugikan masyarakat banyak. RTRW sebagai produk politik dapat berpotensi korupsi. RTRW sebaiknya dan harus disusun secara partisipatif karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan mendorong hal ini civil society membangun komunikasi politik yang konkret dengan partai politik.

Selain itu, pengawasan dan pemantauan tata ruang harus menjadi ranah independen karena pemerintah pasti tidak akan independen terhadap “kesepakatan” yang telah mereka buat selama rezim pemerintahan terpilih. Butuh komitmen dan fokus yang kuat dari civil society dalam merebut ruang-ruang yang mereka butuhkan baik secara ekologi maupun secara ekonomi.

Tuhoe XXI26 EfendiLaporan Efendi Isma, S.Hut.
—Direktur Uno Itam, anggota JPIK Aceh, dan Juru Bicara KPHA—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXII, Desember 2018