DULU, Belanda menguasai tanah Aceh sejengkal demi sejengkal dengan cara bercocok tanam labu tanah. Kemana ujung tanaman labu itu menjalar, sejauh itu pulalah klaim tanah kawasan Belanda. Sebab itu, ada pemeo dalam masyarakat Aceh “Lagè Beulanda pula labu.”

Tentu saja di zaman merdeka ini, harapannya tidak ada lagi sistem Belanda bertanam labu dalam menguasai tanah rakyat. Kenyataannya, HTI masuk Pidie bak Belanda berkebun labu. Sungguh miris!

Pengakuan masyarakat setempat, HTI mulai menguasai lahan masyarakat di Pidie sedikit demi sedikit melalui pinggir kampung. Ketika itu, Humas HTI adalah CA (inisial) yang merupakan orang Beureunuen. Adapun pemilik HTI-nya adalah IR dengan perpanjangan tangan L di Banda Aceh.

“Ketika CA masuk kampung kami, ada masyarakat yang tidak setuju lahannya dikuasai HTI. Namun, pihak HTI tidak peduli. Mereka terus mendoser lahan tersebut dengan alat berat,” tutur Teuku Abdurrahman, warga Gampông Kulee, Mukim Tungkop, Kabupaten Pidie.

Menurut Abdurrahman, masyarakat tidak terlalu berani protes karena Tim HTI bekerja di bawah pengawasan Kodim Pidie. Apalagi, CA yang membawa HTI masuk ke gampông itu mengaku bekerja atas perintah Dinas Kehutanan. Apabila masyarakat mau protes, kata CA, silakan berhadapan dengan aparat Kodim.

“Saya sampaikan begini: hutan itu milik masyarakat, pemerintah juga milik masyarakat. Sebaliknya, Kodim bertugas menjaga keamanan negara, bukan menjaga hutan. Bukit ini juga jelas wilayah gampông kami, bukan tidak ada pemiliknya. Jika wilayah gampông dikuasai HTI, kemana lagi masyarakat harus tinggal?” kata Abdurrahman mengisahkan kembali pengalamannya berhadapan dengan pihak HTI.

Ironisnya, setelah pernyataan tersebut, aparat Kodim keesokan harinya langsung mengumpulkan warga setempat. Perwakilan Kodim Pidie menyampaikan bahwa bukit itu harus didoser. Namun, Abdurrahman menjawab, doser mendoser itu urusan warga dengan pihak pendoser. Adapun Kodim hanya perpanjangan mulut pihak HTI.

Begitulah kisah HTI masuk Pidie yang sudah dimulai sejak 1995, terutama di Gampông Kulee dan Gampông Kareung, Mukim Tungkop. Karena pihak HTI menggunakan aparat Kodim sebagai ‘tangan besi’ mereka, masyarakat tidak kuasa melawan. Daripada kehilangan keseluruhan lahan, kata Abdurrahman, masyarakat akhirnya sepakat memberikan seluas 60 hektare lahan warga kepada HTI.

“60 hektare itu kemudian didoser pihak HTI dan mereka tanami hutan monokultur. Penting digarisbawahi, masyarakat memberikan 60 hektare ini bukan karena suka rela dan ikhlas, melainkan karena terpaksa, sebab tak mungkin berhadapan dengan pihak aparat Kodim,” imbuhnya.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016