Efendi-IsmaBanda Aceh – Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) menilai kegiatan Uji Konsistensi RTRW Aceh yang dilaksanakan oleh Badan Planologi Kementrian Kehutanan Jakarta, di Hotel Puri Avia, Bogor, telah memperlihatkan betapa urusan penataan ruang hanyalah kepentingan pihak-pihak tertentu saja, penataan ruang menjadi bagi-bagi penguasaan lahan.

Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satu pun keterwakilan sipil society (CSO) dan masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Uji Konsistensi RTRW Aceh ini.

Berdasarkan data yang diperoleh KPHA, pihak yang diundang pada acara tersebut adalah Bupati/Walikota, SKPA, UPTD, perusahaan-perusahaan IUPHHK, perusahaan-perusahaan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), asosiasi-asosiasi dan satu dari pihak akademisi yaitu Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

KPHA menjelaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sejatinya adalah untuk kepentingan rakyat, keterlibatan rakyat dalam penyusunan dari awal hingga akhir sudah diatur sedemikian rupa dalam regulasi yang secara konstitusional merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari Negara kepada rakyat.

Terlepas dari carut marut substansi tata ruang dan tarik ulur kepentingan Provinsi-Kabupaten, Provinsi-Pusat (Jakarta), keinginan dari pihak sipil society (CSO) agar tersusun RTRW Aceh yang pro-rakyat dan pro-lingkungan, agaknya tidak pernah menjadi perhatian serius penyelenggara Negara baik itu di pusat, provinsi dan Kabupaten.

Padahal sudah dijelaskan pada Pasal 5 PP No. 68 tahun 2008 tentang Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: Perencanaan tata ruang; Pemanfaatan ruang; dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Pertemuan tersebut tentunya menyisakan tanya bagi kita semua, mengapa amanah PP No. 68 tahun 2008 tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang tidak diindahkan oleh pemerintah? Bukankah regulasi ini juga dikeluarkan oleh pemerintah?

Perjalanan negeri ini semakin mendekati “durhaka” kepada rakyat, ketika hanya persoalan pajak, hutang Negara, tarif dasar listrik, harga BBM yang terus mencekik kehidupan rakyat selalu meminta pengorbanan dan keikhlasan rakyat, tetapi giliran untuk membagi kebutuhan akan ruang, rakyat justru ditinggalkan.

Dalam releasenya, KPHA meminta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk melakukan revisi dan melihat kembali kebutuhan rakyat akan ruang dengan mengedepankan kepentingan bersama dan meninggalkan kepentingan pribadi, golongan dan corporate.

KPHA menyatakan, meninggalkan rakyat berarti menimbun konflik yang bekerja seperti bom waktu, ketika eskalasi “rasa sakit” melewati batas toleransi maka teori “rakyat berkuasa” akan bekerja mengikuti naluri alamiahnya.

Demikian rilis yang diterima AtjehLINK dari Efendi Isma, Juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Rabu (6/3/2013).(Sp/Arunda)

Sumber: Atjehlink.com