Dr.Ir. Agus Setyarso, M.Sc. —Akademisi Kehutanan—

Dr.Ir. Agus Setyarso, M.Sc.
—Akademisi Kehutanan—

Hutan adat sekarang ini terus menuntut legalitas dari pemerintah. Hal ini perlu pengawalan secara obyektif dari semua pihak. NKRI dibentuk dengan penyatuan kebhinekaan masyarakat hukum adat, dan negara harus tetap menghormati landasan tersebut. Penerapan hukum-dan aturan positif tidak boleh dilakukan dengan mengingkari penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Begitu pula seyogyanya ketika menyangkut kawasan hutan, pengurusan, dan pengelolaannya. Hutan adat yang masih ada harus dipertahankan untuk menerapkan hukum-hukum adat yang berlaku dan pengelolaannya harus sepenuhnya menghormati aspirasi dan kehendak masyarakat hukum adat.

Banyak hal yang harus ditata dan dikemas ulang ketika sesudah puluhan tahun NKRI yang menyatukan kebhinekaan masyarakat hukum adat itu diselenggarakan. Dengan fokus perhatian pada pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan, dan dengan mengambil teladan di Aceh, empat hal berikut ini terasa mendesak untuk ditata dan dirancang ulang.

Pertama, Sudah benar bahwa Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan menyebut pengertian mengenai hutan dan kawasan hutan. Sudah benar ketika Pemerintah sebagai wali negara disebut sebagai yang berkewajiban mengurus semua kawasan hutan termasuk kawasan hutan adat dan hutan rakyat, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah benar ketika Mahkamah Konstitusi menegaskan hutan adat sebagai entitas dengan nomenklatur tersendiri. Kejadiannya adalah: penyebutan dan penegasan tersebut tidak cukup diberikan ruang pengaturan pada pasal-pasal berikutnya di dalam undang-undang, dan sangat tidak cukup dilaksanakan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya. Keluarga aturan yang menyangkut hutan rakyat dan hutan adat serta pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ternyata miskin aturan yang menguatkan dan mempromosikan posisi dan peran hutan rakyat dan hutan adat.

Pemerintah sebagai wali negara terbukti hanya memusatkan kapasitas dan pelayanannya terhadap kawasan hutan negara. Apakah kapasitas pemerintah dan pelayanannya itu sudah mampu mengantarkan kemakmuran untuk rakyat? Tidak juga demikian. Pemanfaatan hutan diselenggarakan melalui skema perizinan. Artinya, kapasitas dan pelayanan diberikan untuk mengawasi dan mengendalikan pemegang ijin. Bahkan, untuk urusan kelola hutan berbasis komunitas, pemerintah menerapkan skema perizinan (HKm, HD, HTR, dan segera ke depannya skema kemitraan). Mereka yang memegang ijin saja yang memperoleh pelayanan, dan kawasan hutan yang tidak dibebani izin (kecuali Taman Nasional) nyaris tidak tersentuh oleh pelayanan. Bahkan, nilai tambah pemanfaatan yang berada di segmen hilir yakni industri dan pemasaran hasil hutan, nyaris tidak pernah masuk ke dalam rancangan dan strategi yang menjamin distribusi manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secercah harapan muncul ketika Wali Negara – Pemerintah menyatakan bahwa ada reforma kelembagaan kehutanan yang bermuara pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada harapan karena KPH memegang hak pengelolaan secara utuh sepanjang mata rantai suplai (dari hulu ke hilir). Dinyatakan bahwa seluruh kawasan hutan harus terbagi habis kedalam satuan KPH. KPH diwajibkan untuk mengetahui semua aspek pada situasi areal kerjanya, situasi sosial ekonomi-budaya, situasi keberadaan masyarakat hukum adat dan situasi hutan adat. KPH diwajibkan untuk menyusun penataan detil berdasar situasi tersebut. KPH kemudian diwajibkan untuk menyusun rancangan dan rencana strategis dalam mengelola kawasan, mengelola hutan, mengelola lingkungan, mengelola hutan berbasis kehidupan masyarakat, serta mengelola pemanfaatan sepanjang mata rantai suplai.

Kedua, akibat daripada itu, hanya kawasan hutan negara saja yang menjadi obyek pelayanan wali negara – pemerintah itu. Nyaris semua kapasitas pemerintah dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk melayani kawasan hutan negara. Padahal, ada hak untuk merancang, membangun, dan mengembangkan KPH berbasis hutan adat dan KPH berbasis hutan rakyat. Atas argumentasi ini, perancangan, pembangunan dan pengembangan KPH adat sudah tersedia ruangnya. Masalahnya kemudian adalah: bagaimana ruang ini diisi tanpa keseriusan pelayanan pemerintah yang wali negara itu?

Ketiga, ketika menyangkut keseriusan pelayanan pemerintah di dalam merancang, membangun dan mengembangkan KPH Adat, kita dapat mencermati mulai dari sisi antara lain – apa yang terjadi pada penataan ruang di tingkat Provinsi. Di Aceh, ini dikenal dengan nomenklatur RTRWA (Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh). Disain tata ruang ternyata berbasis pada pemanfaatan dalam skema pembangunan wilayah yang umum. Ruang kelola yang menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak dijelaskan di dalam disain tersebut. Nomenklatur hutan adat itu tidak ada dalam hukum tata ruang. Dapat dinyatakan RTRWA tidak cukup serius membuka ruang kelola untuk masyarakat adat. RTRWA hanya membuat klasifikasi didasarkan atas pemanfaatan lahan dan perlindungan. RTRWA tidak cukup disusun dalam basis pola penguasaan lahan sebagai kondisi pemungkin “pemanfaatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketiadaan konsideran kebhinekaan dalam kesatuan adat di dalam tata ruang menyebabkan posisi hutan adat menjadi ringkih, khususnya dari sisi tata guna lahan dan hutan. Dengan demikian, alokasi keruangan itu tidak lagi sempurna. Apakah itu berarti alokasi keruangan harus diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri?

Pendekatan dasar yang harus diubah ketika revisi tata ruang adalah identifikasi alokasi tata guna lahan dan hutan yang berbasis hak penguasaan lahan atau hutan. Hal ini jangan lagi berbasis fungsi saja sehingga tata ruang yang sekarang tidak memenuhi azas keadilan dan pemerataan. Pembangunan kehutanan berkelanjutan harus mampu menjadikan keseimbangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan pengelolaan hutan berbasis kontrak ekonomi (komersial). Selama ini gap terbesarnya adalah pembangunan kehutanan atau lainnya itu di-drive oleh kepentingan ekonomi politik yang berhulu pada pasar kapitalistik.

Ketiga, bahwa hutan-hutan yang dikelola berbasis masyarakat hukum adat, hutan desa, kemitraan dan seterusnya harus mampu membawa dirinya bersaing dan terlibat melakukan intervensi positioning pada ekonomi kapitalistik. Ekonomi kapitalistik itu bisa melakukan segala yang legal atau illegal termasuk landgrabbing attitude untuk menguasai lahan.

Land grabbing attitude tidak mudah diterapkan manakala terdapat penguasaan teritorial yang kuat di tingkat tapak. Oleh karena itu, membangun KPH berbasis hutan adat sangat beralasan. Sejatinya hal ini menjadi kewajiban pemerintah karena KPH harus dibangun untuk seluruh kawasan hutan termasuk kawasan hutan adat. Jelasnya, diperlukan beberapa langkah konkret, antara lain membangun kelembagaan dalam masyarakat adat. Bahwa hukum adat yang ada sekarang ini berlaku masih terbatas pada sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Hal ini harus di-swicth kepada sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu yang harus tambahkan sampai pada suatu keadaan hukum adat tersebut mencapai kondisi perkembangan sosial yang memenuhi konteks kekinian (kompleksitas struktur sosial dan struktur ekonomi lokal).

Jika sudah pada tahapan puncak, KPH adat akan berposisi sejajar dengan KPH lainnya. Dimisalkan bahwa petani hutan adat di Jepang (Kyoto) mampu mencapai penghasilan Rp2 Miliar per tahun sehingga petani hutan adat Jepang sudah mampu membantu petani hutan rakyat di Jawa Tengah. Mereka betul-betul mampu mengelola hutan adatnya sampai ada jenis kayu tertentu yang tidak boleh ditanam oleh perusahaan komersial dan hanya dihasilkan oleh masyarakat hukum adat Jepang. Apabila ditanam oleh perusahaan komersial, perusahaan harus membayar royalti yang sangat mahal kepada masyarakat hukum adat.

Keempat, KPH Adat harus mampu menjawab dan membawa masyarakat hukum adat menjadi masyarakat hukum adat yang modern dengan pengelolaan hutan adat secara lestari. Selanjutnya, kelembagaan hukum adat yang lama harus mampu di-upgrade menjadi kelembagaan hukum adat yang modern, mampu bersaing dengan ekonomi kapitalistik. Contoh kecil, kita punya kayu ulin (kayu besi) yang tidak boleh ditebang oleh orang lain. Jika harus ditebak, kayu itu hanya boleh ditebang oleh masyarakat hukum adat. Demikian juga dengan jernang, rotan dan madu, kita punya sumber daya ini semua. Masyarakat hukum adat harus mampu mengemasnya dalam konsep modern.

Kita juga punya ikan khas (kerling, depik, dll). Ini semua harus didaftarkan untuk mendapatkan hak paten. Selanjutnya, masyarakat hukum adat berhak mengelola hutannya dari pengelolaan berbasis ulayat jadi pengelolaan berbasis koperasi adat. Koperasi adat itu pola kerja koperasi (cooperation) bukan “ku-peras-i”. Masing-masing anggota masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewajiban dan berkonstribusi dalam pengelolaan hutan adat, karena akan ada hak-hak adat yang mereka peroleh sehingga akan muncul hukum-hukum adat yang baru seiring dengan pengelolaan tersebut.

Ketika diperkenalkan sistem ekonomi kapitalistik ke dalam pengembangan kelembagaan masyarakat hukum adat, kita akan menjumpai kejutan-kejutan budaya yang harus diantisipasi. Contoh yang sudah terjadi di KPH Nusa Tenggara Barat, ada semacam hutan adat di sana yang kemudian KPH masuk dan mengelola Bersama. Setelah 3 tahun, ada 18 orang masyarakat yang naik haji dari mengelola hutan adat tersebut.

Jadi, kita harus menyiapkan wanatani yang cerdas. Kita harus jeli melihat kondisi. Kita harus mampu menjawab permasalahan. Sekarang, kita mengalami sawit booming sehingga para penggiat dan pemerhati sawit harus memikirkan 5 tahun setelah itu. Masyarakat akan diberi makan apa lima tahun kemudian? Dulu kita pernah booming meranti, rotan, jernang hutan, madu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang?

Masa Transisi

Implementasi untuk Aceh ada masa transisi. Aceh sekarang memiliki 7 KPH yang di dalam RPHJP-nya telah tercantum hal memperhatikan komunitas masyarakat hukum adat. Maka masa transisinya adalah 5 tahun, dengan asumsi pada tahun ke-5 sudah ada revisi RPHJP KPH, ada rekontruksi wilayah kerja.

Kita sudah mulai dengan KPH Yapen (Papua) dan di Rinjani Barat. Di Yapen ada pemetaan partisipatif sehingga jelas delineasi masuk wilayah hukum adat suku yang mana. Diikuti dengan fasilitasi pertemuan-pertemuan adat untuk menentukan siapa yang akan mengelola hutan adat tersebut, disepakati sementara ketua suku menjadi manajer wilayah hutan adat. Mereka menyebutnya manajer dan bukan KaKPH.

Banyak pola hubungan yang masih dapat dikembangkan oleh KPH dalam mengelola kawasan hutannya bersama masyarakat hukum adat. Pesannya, mari kita gunakan KPH ini untuk memperkuat hukum-hukum adat di dalam masyarakat hukum adat, kemudian bertransformasi menjadi KPH Adat.

Ketika Hutan Aceh seluruhnya menjadi Hutan Adat, yang terjadi hanyalah perubahan status tenurialnya saja, sedangkan yang lain tetap harus berada dalam naungan KPH. Hal ini karena sebagai bentuk pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah KPH. Bagi negara dan pemerintah, pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera itu yang menjadi core dalam setiap pengelolaan hutannya. Tanggung jawab negara dalam melindungi public interest.

Pada tataran bahwa hutan adat Aceh telah menyatu dengan hukum adat yang senyatanya berlaku, maka Pemerintah harus mempercayakan pengelolaan hutan kepada yang seharusnya yaitu masyarakat hukum adat. Menjadi tugas Pemerintah Aceh dalam menuju pengelolaan hutan bersama masyarakat hukum adat (KPH Adat) untuk menyelesaikan determinasi masyarakat hukum adat secara internal.

KPH juga menjadi harapan bagi masyarakat hukum adat Aceh sebagai wadah untuk memperkuat eksistensi dan mempertahankan kebudayaan turun temurun dalam mengelola hutan. Dari sisi perlindungan terhadap kawasan hutan dan perlindungan sumber daya yang ada di dalamnya, masyarakat adat memiliki fungsi yang sangat penting.

KPH Adat di Aceh akan menjadi keniscayaan jika masyarakat hukum adatnya memiliki jiwa juang pantang menyerah, mampu bersaing di pasar global dengan peluang menuju masyarakat hukum adat modern. Jika tidak, hal itu akan tinggal sebagai mitos saja.

 Oleh Dr.Ir. Agus Setyarso, M.Sc.
—Akademisi Kehutanan—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017