Kehidupan masyarakat yang tinggal di gampong-gampong yang jauh dari perkotaan sangat bergantung dari lahan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jika lahan dan sumber daya alam tersebut tidak terjaga dan terlindungi dengan baik maka dikhawatirkan akan hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam serta akan terjadi kerusakan kehidupan masyarakat, baik kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu diharapkan masyarakat adat untuk terus berjuang untuk mempertahankan atau menjaga lahan dan sumber daya alam yang tersedia. Demikian pesan yang disampaikan oleh Pang Yuriun pada saat penutupan Kongres III JKMA Aceh di Sabang. Selain itu Pang Yuriun juga menyampaikan sebuah pepatah atau hadih madja “lemoh tanoh keubeu meukubang, lemoh geudubang digob panglima”, hadih madja ini memberikan peringatan bahwa masyarakat adat khususnya harus memperkuat sumber dayanya agar sumber-sumber kehidupan masyarakat tidak dikuasai oleh orang lain.

Sejak perdamaian tercipta di Aceh banyak pemodal yang berkeinginan untuk menanamkan investasinya di Aceh. Peluang ini tentunya ada sinyal yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan mempermudah izin dan menyediakan lahan yang cukup bagi investasi tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 272 investor luar akan masuk ke Aceh untuk menanamkan modalnya. Di luar itu masih banyak investor yang tertarik untuk masuk ke Aceh. Penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan karet dan sawit maupun pertambangan dengan sendiri ke depan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya investor yang masuk dan semakin kondusifnya keamanan untuk berinvestasi.

Hal ini tentunya akan menjadi lampu kuning bagi Pemerintahan Aceh dalam memberikan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak hati-hati dalam memberikan izin HGU maka akan banyak kasus konflik sengketa lahan dan bermuara pada konflik sosial yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Kondisi ini sudah banyak terjadi di Aceh, misalnya saja kasus di Aceh Timur antara masyarakat dengan PT Bumi Flora, kasus di Aceh Singkil antara masyarakat dengan PT Nafasindo dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi.

Hal yang mendasar sebagai penyebab sengketa lahan di antaranya, soal distribusi peruntukan tanah yang tidak seimbang antara lahan untuk pertanian dan lahan bukan untuk pertanian. Ini menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih para pemodal dengan harga murah.

Penyelesaian sengketa lahan tentunya tidaklah mudah, kasus konflik lahan di Aceh kian sulit dicari titik temu penyelesaiannya. Penyelesaian kasus-kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau lainnya di Aceh memang harus mendapat prioritas. Apalagi, berkaitan dengan sengketa lahan itu paling sering memunculkan tragedi-tragedi yang merenggut nyawa. Beberapa kasus sengketa lahan itu telah berubah menjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, bahkan termasuk dengan perusahaan milik pemerintah sekalipun. Lantas, Bagaimana peran Pemerintah Aceh sendiri dalam menyelesaikan kasus sengketa/ konflik pertanahan tersebut?

Pada tahun 2008, Pemerintahan Aceh telah membentuk tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, dengan harapan tim ini mampu untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan cepat, bijak dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa, namun tim yang dibentuk belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam menyelesaikan konflik pertanahan dan bahkan dapat dikatakan jalan di tempat.

Melihat sengketa atau konflik-konflik pertanahan yang terjadi selama ini antara perusahaan perkebunan/tambang dan masyarakat, antara masyarakat dan lembaga pemerintah (misalnya lembaga penegak hukum seperti TNI/Polri) terkesan dibiarkan sehingga kasusnya berlarut-larut dalam penyelesaiannya, hal ini tentunya menjadi image yang dapat merugikan pemerintahan yang sedang menjalankan pemerintahannya.

“mencegah lebih baik dari pada mengobati” demikian moto yang populer, untuk mencegah/menghindari terjadinya sengketa lahan atau konflik pertanahan tersebut maka Pemerintah Aceh seharusnya dapat melakukan evaluasi ulang terhadap semua perusahaan yang memiliki izin HGU. Bila terbukti bersalah perlu diberikan sanksi dan mencabut izin usahanya; Evaluasi izin lokasi baru; Percepat pembahasan Qanun Pertanahan Aceh;  Pengeluaran setiap izin HGU harus mendapat persetujuan masyarakat tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun. Selain itu, sebelum memberikan peluang bagi investor, Pemerintah Aceh sudah melakukan pemetaan kawasan, baik terhadap kawasan pertanian, HGU terlantar, kawasan HGU yang layak, maupun tanah hutan, baik kawasan adat maupun lindung. Jika tidak, dikhawatirkan akan banyak lagi pemberian izin HGU yang akan melahirkan konflik perebutan lahan seperti yang terjadi selama ini.

Hidup yang damai merupakan impian semua kita, masyarakat Aceh tentu saja tidak ingin masalah sengketa atau konflik pertanahan terus berlanjut sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar sampai berdarah-darah seperti apa yang terjadi di daerah lain di negeri ini, misalnya kasus Meusuji. Masyarakat Aceh menginginkan adanya solusi yang bijak dalam menyelesaikan sengketa lahan dan menguntungkan semua pihak. Pemerintah hendaknya dapat bersegera merespon dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan sehingga sengketa lahan tidak berlarut-larut sampai pada penantian yang tidak pasti lantas mengambil tindakan yang tidak diharapkan akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum yang berlaku di negeri ini.

tuhoe 15 meuhaba - irwanOleh M. Irwan, Wakil Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012