Peutimang - ilustrasi

KONFLIK hak ulayat atas tanah dan hutan sudah lama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat. Konflik hak ulayat dibagi atas dua kategori: konflik horizontal dan konflik vertikal. Kategori pertama berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Hal ini seperti konflik tapal batas antarwilayah masyarakat adat. Kategori kedua berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan negara (pemerintah) dan atau pemilik modal, seperti; konflik masyarakat adat dengan otoritas kehutanan di kawasan hutan, konflik masyarakat adat dengan pemilik konsesi perkebunan skala besar kelapa sawit. Konflik dengan kategori vertikal melibatkan peran aktif negara dan pemilik modal dengan masyarakat adat.

Konflik-konflik hak ulayat berkaitan dengan tekanan kekuatan dari luar komunitas masyarakat adat sehingga melemahkan otonomi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik. Bahkan, konflik ini mengancam eksistensi penguasaan ulayat mereka (Afrizal, 2009). Artinya, konflik horizontal berhubungan erat dengan konflik vertikal.

Kekuatan-kekuatan yang menekan tersebut aktif dilakukan oleh negara dan pemilik modal, baik melalui penerapan hukum formil (baca: hukum negara) yang represif terhadap masyarakat adat maupun karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Dalam praktik bisa ditemukan pada penunjukan kawasan hutan negara secara sepihak dan klaim tanah negara serta penguasaan negara lainnya atas hak ulayat masyarakat adat.

Dampak sosial akibat konflik hak ulayat adalah pengkaburan hak ulayat karena lemahnya perlindungan hukum dan mengecilnya daya paksa norma-norma adat dalam mengatur lalu lintas pengelolaan sumber daya alam bagi anggota masyarakat adat maupun terhadap kelompok lain di luar masyarakat adat. Artinya, konflik hak ulayat berlanjut menjadi konflik hukum negara dengan hukum adat yang berpengaruh besar pada keteraturan sosial masyarakat dalam konteks yang luas.

Lemahnya Perlindungan

Perbedaan paradigma pengelolaan sumber daya alam antara hukum negara dengan hukum adat adalah penyebab utama konflik hak ulayat. Hukum negara menganut sifat penguasaan individual, formal, dan menitikberatkan pada sisi ekonomi yang bertentangan dengan paradigma hukum adat yang komunal dan informal. Perbedaan ini belum diakomodir oleh hukum negara sehingga memunculkan ruang kosong antara hukum negara dengan hukum adat (legal gap) yang mengakibatkan marjinalisasi hak ulayat dalam hukum negara.

UU Pokok Agraria sebagai undang-undang induk pengelolaan sumber daya alam membatasi berlakunya hak ulayat dengan dalil “kepentingan nasional.” Memisahkan hak ulayat dari kepentingan nasional bukanlah hal yang logis, sebab kepentingan-kepentingan masyarakat adat seutuhnya bagian dari kepentingan nasional. Pemisahan tersebut tentunya melahirkan stereotype negatif bagi keberadaan hak ulayat dan masyarakat adat itu sendiri.

Batasan kepentingan nasional dalam UUPA tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga melahirkan interpretasi beragam. Interpretasi itu disesuaikan dengan kebutuhan rezim yang berkuasa. Secara in concreato, penafsiran kepentingan nasional acap kali dimanipulasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa, terutama oleh rezim orde baru yang memilih pertumbuhan ekonomi berbasis modal besar. Sampai saat ini, kecenderungan pola masih terus berlanjut.

Berkaca pada Sumatera Barat

Bergulirnya reformasi membuka “keran” politik dan partisipasi masyarakat adat dalam proses hukum. Hal ini dibarengi penyebaran kuasa-kuasa negara ke daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah menghargai kebutuhan keberagaman daerah dalam kehidupan bernegara yang tentunya menghargai juga keberagaman identitas masyarakat adat. Provinsi Sumatera Barat menangkap peluang itu dengan merekonstruksi ulang nagari sebagai basis pemerintahan dan kesatuan masyarakat adat melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Pemerintahan Nagari). Sejak itulah semangat kehidupan bernagari pada khususnya dan masyarakat adat pada umumnya bergeliat.

Perda Pemerintahan Nagari secara jelas menyebutkan ulayat nagari sebagai bagian dari harta nagari yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat yang ada di nagari, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda TUP).

Nyatanya hal itu belum sepenuhnya terpenuhi akibat benturan kebijakan kehutanan dan pertanahan nasional dan substansi Perda TUP yang belum tuntas mengatur perlindungan hak ulayat atas tanah dan hutan. Dalam Perda TUP, semangat pemanfaatan lebih kentara daripada semangat perlindungannya sehingga belum menjawab persoalan mendasar hak ulayat atas tanah dan hutan. Hal ini terlihat dari: pertama, masih diadopsinya HGU, dan hak pakai dalam memanfaatkan hak ulayat yang selama ini sebagai sumber konflik hak ulayat; kedua, mendorong sertifikasi tanah ulayat yang berpotensi pada penyerahan hak kepada pihak ketiga di luar komunitas nagari; ketiga, belum jelasnya mekanisme resolusi konflik pada tanah dan hutan ulayat yang telah dikuasai oleh negara dan atau pemilik modal (pihak ketiga).

Nasib hak ulayat di Sumatera Barat tampaknya tidak berbeda jauh dari kondisi sebelumnya. Berbagai konflik hak ulayat niscaya masih membara. Namun, dari kondisi itu, peluang untuk mencari solusi persoalan hak ulayat atas tanah dan hutan masih terbuka dengan melahirkan kebijakan di tingkat daerah yang mengutamakan perlindungan hak ulayat, bukan pada sisi pemanfaatannya saja. Urgensi pengaturan perlindungan hak ulayat, terutama di daerah-daerah sentra perkebunan besar dan konsesi kehutanan, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Adapun substansi perlindungan tersebut, antara lain mengukuhkan hak ulayat atas tanah dan hutan; menghargai pola pemanfaatan yang hidup di nagari, baik itu bagi masyarakat nagari maupun pihak ketiga; merancang resolusi konflik yang utuh terutama pada tanah dan hutan yang telah dikuasai oleh negara dan atau pemilik modal serta peran aktif-partisipatif pemerintah kabupaten dalam menyikapi konflik horizontal hak ulayat dengan pendekatan sosial-kultural.

nurul firmansyahOleh NURUL FIRMANSYAH
—Konsultan hukum dan pegiat di Perkumpulan HuMa Indonesia—
Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVIII, Desember 2016