M. Nur, Direktur WALHI Aceh

M. Nur,
Direktur WALHI Aceh

tuhoeWahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyatakan siap mendampingi dan memfollow-up revisi Qanun RTRW Aceh. Hal itu disampaikan Direktur Walhi Aceh, M. Nur, kepada tuhoe 12/12/2018.

“Walhi Aceh satu-satunya unsur masyarakat sipil yang terlibat dalam Tim Peninjauan Kembali (PK) RTRW Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/631/2018,” kata Nur melalui email.

Nur mengungkapkan pihaknya bersama masyarakat sipil akan terus fokus pada revisi qanun tersebut, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Menurutnya, hal ini penting karena Qanun RTRW Aceh yang sudah ditetapkan pada tahun 2013 itu belum memihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

Selain itu, qanun tersebut dinilai Nur tidak memihak pada penyelamatan satwa, kebencanaan, kawasan strategis nasional, masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Direktur Walhi Aceh itu, Qanun RTRW Aceh punya peluang untuk direvisi mengingat ada banyak celah yang harus ditinjau ulang kembali. Apalagi, tambahnya, gubernur sudah mengeluarkan Keputusan Penetapan Tim Peninjauan Kembali Qanun tersebut.

“Pelaksanaan PK (Peninjauan Kembali) dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama pengkajian. Tahap kedua evaluasi. Tahap ketiga penilaian,” kata Nur.

Lebih lanjut, Nur menambahkan bahwa Qanun RTRW harus melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait bidang tata ruang. Karena itu, Nur menegaskan pentingnya evaluasi terhadap qanun-qanun yang ada, termasuk Qanun RTRW Aceh.

Sejauh ini, Walhi sudah melakukan upaya litigasi terhadap Qanun RTRW Aceh. Walhi sudah mencoba mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung pada 9 Oktober 2014. Hanya saja, gugatan Walhi ditolak kala itu. Namun, ia tetap komitmen untuk mendampingi revisi qanun ini.

Nur mengungkapkan ia senang karena pada tahun 2018, Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Tim Peninjauan Kembali Qanun tersebut dan Walhi Aceh termasuk sebagai perwakilan masyarakat sipil.

“Walhi juga melakukan upaya nonlitigasi seperti workshop, diskusi dengan tim perumus RTRW Aceh, FGD mengkritisi qanun tersebut, penyerahan draf revisi Qanun RTRW Aceh kepada DPRA, hearing lintas fraksi DPRA, hearing dengan Wali Nanggroe Aceh, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk komitmen Walhi agar Qanun RTRW Aceh benar-benar bisa memihak kepada lingkungan dan masyarakat adat,” tegas Nur.

tuhoe xxii Geulanggang Cut Kepgub

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXII, Desember 2018