Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan perwujudan komitemen pro-poor dan pro-green pemerintah. Langkah-langkah penyelamatan hutan yang tercantum di dalam Stratnas REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan karena kelembagaan REDD+ sebagaimana dimandatkan di dalamnya bahkan belum terbentuk. Padahal, Satgas REDD+ telah usai masa tugasnya.

Demikian pernyataan 48 LSM dan 9 individu yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global yang diterima LICOM di Cafe Tartine, FX Mall, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Menambah kegentingan yang ada, dalam siaran pers disebuutkan, bahwa Penundaan Pemberian Izin Baru dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dituangkan melalui Inpres No.10 Tahun 2011 (bac:: Inpres Moratorium) akan habis masa berlakunya pada Mei 2013 ini dan belum jelas langkah nyata selanjutnya.

Hutan alam tersisa luasannya terus menyusut setiap tahunnya, sebagaimana yang terjadi di Propinsi Papua. Berdasarkan analisis PIPIB revisi 3, Greenpeace menemukan terjadi lagi perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 339.791 Ha.

Regulasi ini pun belum mampu memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar karena pelaksanaannya dibatasi oleh waktu yang hanya 2 tahun. Hingga saat ini, kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan memiliki legalitas status baru sekitar 14 persen. Selain itu, hingga 2012, hanya 14 propinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

Padahal, RTRWP berperan penting guna mengontrol sekaligus mengamankan luasan hutan dari sasaran obral perijinan Pemerintah Daerah. Tata kelola yang buruk ini menyebabkan konflik kehutanan terus berkembang. Dewan Kehutanan Nasional bahkan mencatat terjadinya konflik tenurial pengelolaan kawasan hutan pada 19.420 desa di 33 propinsi seantero Indonesia, seperti yang terjadi di Mesuji, Senyerang, dan Pulau Padang, sementara 31.957 desa di dalam dan di kawasan hutan belum jelas statusnya. Luasan konflik di sektor kehutanan ini paling tinggi dibandingkan sektor agraria lainnya, yakni mencapai lebih dari 1,2 juta hektar.

Di sisi lain, bencana yang telah terjadi akibat terus berkurangnya luasan hutan sebagai daerah tangkapan air (water catchment area) maupun sarana pendukung ekologis lain sudah masif terjadi. Banjir di Jambi, Kalimantan Tengah, dan yang tentu belum terlepas dari ingatan adalah banjir bandang di Wasior Papua seharusnya sudah bisa menjadi warning bagi pengelolaan hutan. Banjir Jakarta baru-baru ini harus menjadi pelajaran yang menggugah kesadaran untuk menyelamatkan hutan.

Namun, upaya demi upaya penyelamatan hutan selalu mendapatkan penjegalan. Moratorium penerbitan izin dijegal sedari proses penerbitannya dan substansinya lalu dikerdilkan. Pasal pengecualian yang termuat di dalam Inpres tersebut menyiratkan diakomodasinya kepentingan untuk terus merusak hutan. Selain dasar hukum yang lemah dan cakupan serta pembagian tugas yang sumir dan tidak jelas, kaji ulang atas perizinan yang pernah diterbitkan juga dibuang dari naskah Inpres tersebut.

Strategi Nasional REDD+ disusun sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar dan menyeluruh. Penyusunannya dilakukan secara terbuka dan mengikutsertakan para pihak terkait. Telah disadari bahwa saat ini tengah terdapat persoalan akut tata kelola kehutanan sehingga resolusinya pun harus luar biasa (extraordinary), bukan business as usual. Akan tetapi, upaya ini dilemahkan juga. Stranas yang tadinya diharapkan diterbitkan setidaknya oleh Peraturan Presiden ini pada akhirnya hanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (SK No.02/SATGAS REDD+/09/2012), proses pelemahan hukum yang sangat jelas.

Menyikapi situasi di atas, Koalisi mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh tata kelola sumber daya alam melalui perpanjangan pelaksanaan moratorium berbasis capaian dan implementasi Strategi Nasional REDD+ secara menyeluruh untuk menyelesaikan secara sistemik persoalan pengabaian hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memicu konflik tenurial dan mendorong hutan Indonesia ke jurang kehancuran.

Adapun 48 LSM yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global antara lain Yayasan Merah Putih Palu, AKAR Bengkulu, SAHABAT MASYARAKAT PANTAI (SAMPAN) Kalimantan, PERSEPSI, AMAN Wilayah Sulawesi Tengah, AMAN Wilayah Tana Luwu, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) AMAN, Yayasan Ulayat Bengkulu, AMAN Wilayah Kalimantan Tengah, Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK) Kalimantan Tengah, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat Sumatera Utara, Lembaga Dayak Panarung (LDP) PalangkaRaya Kalimantan Tengah, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), AMAN Wilayah Kalimantan Selatan, KSPPM Sumatera Utara, AMAN Daerah Barito Selatan, Kalimantan Selatan, AMAN Wilayah Maluku Utara, AMAN Wilayah Tano Batak Sumatera Utara, IKATAN CENDIKIAWAN TANIMBAR INDONESIA-JAKARTA, Yayasan Rumsram Biak-Papua, AMAN Wilayah Sulawesi Selatan, AMAN Wilayah Sulawesi Utara, AMAN Wilayah Jawa, PERKUMPULAN PUNAN ARUNG BUANA, KALIMANTAN TENGAH, Yayasan KELING KUMANG, Sintang-Kalimantan Barat, Yayasan PELANGI Jakarta, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta, AMAN Wilayah Kalimantan Selatan, Jaringan Baileo Maluku, EPISTEMA INSTITUTE, Jakarta, AMAN Wilayah Sumatera Utara, Kelompok Pecinta Alam Satu Dunia Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Sajogyo Institute Bogor, Yayasan Hakiki, Riau, Santiri Foundation NTB, JASOIL TANAH PAPUA di Papua Barat, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, AMAN Wilayah Riau, Perhimpunan BAKUMSU Sumatera Utara, Yayasan PADI Kalimantan Timur, AMAN Wilayah Jambi, AKA Jambi, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Kalimantan Barat, YADESA Aceh, AMAN Wilayah Bengkulu, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA) Aceh, dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara.

Sedangkan 9 individu antara lain Martua Sirait, Jakarta; Bungaran Antonius Simanjuntak, Guru Besar Sosiologi, Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan; Jeffar Lumban Gaol, Sumatera Utara; Sarah Lerry Mboeik, DPD Nusa Tenggara Timur; Noer Fauzi Rahman, Bogor; Shaban Setiawan, Masyarakat Adat dari Kalimantan Barat; Blasius Hendi Candra, Masyarakat Adat dari Kalimantan Barat; Arifin Telaumbanua, Nias-Sumatera Utara; dan Herry Yogaswara. @Rudi

Sumber: Lensaindonesia.com