tuhoe 7 pakat tabila - 04Kasus perusahaan-perusahaan di Aceh yang melakukan penambangan hasil bumi dengan warga setempat tak pernah habis-habisnya. Untuk wilayah Aceh Besar saja, masih segar dalam ingatan kita tentang kasus PT Semen Andalas dengan warga Leupung dan Lhongka, sekarang mencuat pula kasus pengelolaan tambang bijih besi di Lhoong, dalam kabupaten yang sama. Bedanya, jika PT SAI dan warga dua kecamatan (Lhoknga dan Leupung) bersengketa terkait AMDAL dan hak warga atas PT tersebut yang telah menumpang di daerah Lhoknga untuk menjalankan aktivitasnya, kasus bijih besi di Lhoong masih pada masalah sewa tanah warga yang digunakan PT Lhoong Setia Mining, sebagai perusahaan yang melakukan penambangan bijih besi di sana.

Mencari tahu duduk perkara secara jelas ada apa sebenarnya antara perusahaan PT Lhoong Setia Mining dengan warga setempat, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, pada Juli 2008 sempat mengajak warga dari Kecamatan Lhoong untuk duduk bersama. Hadir dalam musyawarah yang digelar di kantor Walhi Aceh itu beberapa kalangan kativis di Banda Aceh/ Aceh Besar.

“Hingga saat ini antara PT Lhoong Setia Mining dengan masyarakat keseluruhan belum ada satu kesepakatan pun. Sebelumnya, pernah diadakan pertemuan dengan pihak sekretariat PT Lhoong Setia mining. Pihak Lhoong Setia Mining meminta mengukur tanah untuk rencana pembebasan lahan. Masyarakat meminta sebelum mengukur, sebaiknya ada duduk mufakat dulu,” ujar Abbas Ali, Imum Mukim Blang Mee, Kecamatan Lhoong membuka wacana awal musyawarah.

Sementara itu, menurut salah seorang peserta musyawarah lainnya, Said Haris, hal yang mengganjal dalam permasalahan tambang bijih besi tersebut adalah masalah dampak lingkungan, di samping juga masalah harga tanah.

“Kami tidak terfokus pada harga yang ditawarkan PT sebesar Rp150.000,- sebagai harga mati. Kalaupun Pak Alfian (Dirut PT Lhoong Setia Mini-red)) menawarkan Rp30.000,- atau Rp50.000,- mungkin tidak akan ada masalah,” ujarnya yang menginginkan keterbukaan pihak perusahaan.

Terkait tumpang tindih persoalan harga tersebut, Herlis dari SoRAK Aceh yang juga hadir hari itu meminta persoalan harga tanah tidak didiamkan berlarut-larut.

tuhoe 7 pakat tabila - 05Said Haris yang juga merupakan salah seorang masyarakat Lhoong, mengungkapkan bahwa persolan harga tanah warga di sana sudah berlarut sejak November 2007, sedangkan PT Lhoong Setia Mining terus beroperasi. Dia menuding pihak pemerintahan, baik bupati maupun gubernur hanya diam saja. Masih menurut Said, yang melemahkan masyarakat terhadap kasus ini adalah masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah dan tanah tersebut hanya diakui sebagai tanah ulayat yang diwarisi secara turun temurun.

“Sebenarnya pihak perusahaan melalui Pak Alfian, yang menawarkan kepada kami berapa harga yang kami kehendaki, kami menjawab sesuai keinginan kami. Namun, setelah kami jelaskan harganya dan kami katakan bahwa harga itu belum termasuk harga tanaman keras di atasnya, dia malah menjawab itu tidak mungkin,” beber Said.

Oki Kurniawan, dari Walhi, menimpali, sebenarnya Dirut PT Lhoong Setia Mining hanya menawarkan harga Rp5.000 per meter. Jerry Patras, pihak investor, kemudian melakukan negosiasi hingga harga menjadi Rp10.000 per meter.

Mustika, salah seorang tokoh adat Kecamatan Lhoong, menanggapi, jika harga yang ditawarkan PT hanya Rp10.000,- itu sama dengan pelecehan. Makanya warga meminta harga yang sesuai.

“Saya pernah melakukan ujicoba terhadap kandungan bijih besi dengan cara yang sederhana. 1 dumtruk dengan berat 5 ton dihancurkan dengan kasar.  Didapati harga bijih besi yang bersih hanya 3 ton, nilai 33 %.  Saya menganggap 33% itu dari bijih besi kotor yang belum diolah lebih lanjut. Dengan harga 150 dolar per ton yang jika dirupiahkan nilainya kurang lebih Rp2.250.000,-. Hitungan saya hingga akhir bulan lalu dengan muatan 10.000 per tronton dengan asumsi 33% didapati sekitar Rp41.000.000,-. Seandainya nilai ini bisa dinikmati oleh pemilik tanah, saya perkirakan sudah ada hak yang punya tanah sekitar Rp416.000.000,- per  hektar. Asumsi ini masih hitungan kasarnya, tapi sudah begitu besar nilainya. Kalau dihitung lebih teliti mungkin harganya bisa lebih dari Rp416.000.000,” rinci Mustika.

Kechik Gampông Jantang, Ilyas AR, menimpali, PT Lhoong Setia Mining hanya bisa mengumbar-umbar janji kepada masyarakat. Dia membeberkan bahwa pihak PT pernah menjanjikan dokumen dari notaris kepada masyarakat Desa Jantang, tetapi hingga hari ini belum ada buktinya. “Satu lagi, belum ada satu pun kesepakatan antara perusahaan dengan warga,” tandasnya.

Said Aris yang kembali membuka suara menyatakan, langkah yang mesti tetap dipertahankan warga adalah mempertahankan tanahnya. Kalau memang perusahaan tidak bisa menaikkan harga lagi, dia menyarankan langkah terakhir untuk itu menemui gubernur. “Dan kalau gubernur juga berpihak kepada PT Lhoong, maka ‘tembok berlin’ yang akan kita bangun. Kita akan sampaikan ke pusat landasan hukum yang kita buat,” pungkasnya.

Imum Mukim Abbas, menuturkan, harga sewa pakai lahan hanya disepakati untuk jangka waktu 10 tahun. Lebih dari itu, mereka harus memperbarui kembali kotrak terhadap sewa pakai lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kata dia, harus ada sebuah tim yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemilik lahan yang bersangkutan, dan orang yang mengetahui situasi pasti daerah dimaksud. Hanya saja, butuh waktu dan dana untuk melakukan semua hal tersebut.*Rusli/her’N

FOTO: DOK. JKMA ACEH


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VII, Desember 2008