Cap Sikeureung, lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempoe doeloe.

Cap Sikeureung, lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempoe doeloe.

tuhoe | Banda Aceh – Membicarakan masalah kepemerintahan Aceh merupakan hal menarik dan tak pernah habis-habisnya. Mulai masa Pemerintahan Iskandar Muda sampai dengan masa Irna (Irwandi-Nazar), Aceh mengalami gejolak panjang dan berliku dalam tatanan kepemerintahannya.

Masalah kepemerintahan Aceh tidak dapat terlepas dari kultur dan nilai-nilai ke-Acehan. Hal ini sudah hidup sejak masa kesultanan, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Keberhasilan SIM pada saat menerapkan sistem kepemerintahan Aceh, baik segi politik, ekonomi, maupun sosial bu­daya tidak terlepas dari ajaran Islam sebagai pedoman hidup.

Menurut Sani Usman dalam bukunya, “Nilai Sastra Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Qanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin” (Malaysia-Selangor: Mal­indo Printers, 2005:26 dalam acehinstitute. org) dijelaskan bahwa pada masa kepemer­intahan SIM, aturan hukum dan tatanegara dibagi menjadi empat bagian, yaitu; hukum, diserahkan kepada Syaikul Islam dan Qadhi Malikul Adil, adat-istiadat, diserahkan kepada kebijaksanaan sultan dan penasihat, reusam, urusan panglima, dan qanun, kebijakan Pu­troe Phang sebagai permaisuri sultan.

Telaah di atas jelas menunjukkan bahwa sistem kepemerintahan di Aceh sangat leng­kap dan kompleks mengacu kepada konteks Islam. Oleh karena itu, pada tingkat mukim dan gampông ada simbol nilai normatif ke- Islaman yang ditandai dengan meunasah dan atau mesjid. Sistem kepemerintahan di sini termaktub menjadi sistem organisasi kelem­bagaan adat yang diberi nama imum mukim, geuchik, tuha peut, tuha lapan, panglima uteuen, panglima laôt, keujruen blang, haria peukan, pawang glé, imum meunasah, te­ungku sagoe, teungku bileue, peutua sineu­bôk, syahbanda, dan lain-lain sebagainya.

Focus Group Discussion (FGD) mukim dan gampông di Rod’ya Cafee. Acara ini digelar JKMA Aceh sebagai bentuk sosialisasi membicarakan masalah mukim dan gampông.

Focus Group Discussion (FGD) mukim dan gampông di Rod’ya Cafee. Acara ini digelar JKMA Aceh sebagai bentuk sosialisasi membicarakan masalah mukim dan gampông. (Dok. JKMA Aceh)

Pemerintahan Mukim dan Gampông.

Konsep kepemerintahan mukim dan gampông merupakan konsep pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, konsep ini dina­makan dengan konsep partisipasi (involve­ment), yaitu bermaksud melibatkan rakyat secara partisipatif dalam berbagai program pembangunan, tetapi tidak meliputi elemen pemahaman dan komitmen. Komitmen dan asimilasi akan lahir dari penyertaan tokoh-to­koh masyarakat terhadap suatu perkara/ per­soalan. Tokoh-tokoh dimaksud seperti imum mukim dan geuchik akan menjadi perantara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan tokoh, dan atau masyarakat dengan pemerintahan yang lebih tinggi (kabupaten/ pusat).

Namun, dalam perjalanan waktu, eksistensi peran imum mukim dan geuchik terkesan hilang sejak diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 1979. Sejak sahnya UU nomor 5 tersebut, mukim dan gampông terkesan diacuhkan. Mukim dan gampông baru kem­bali diakui sejak berlakunya otonomi khusus sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2001. Pengukuhan pengakuan terhadap keberadaan mukim dan gampông semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Pe­merintahan Aceh (UU PA) nomor 11 tahun 2006. Namun demikian, belum ada kete­gasan pasti tentang peran imum mukim dan perangkat adat lainnya seperti yang diharap­kan masyarakat di gampông. Sampai saat ini pemerintahan mukim dan gampông masih dipegang perananannya oleh camat.

Karena itu, UU PA masih memerlukan re­visi agar sesuai dengan aspirasi dan keingi­nan rakyat di tingkat bawah (mukim dan gampông). Revisi ini dapat dilakukan den­gan membuat Qanun/ Perda. Dalam pem­buatannya, sangat diperlukan keterlibatan masyarakat, lembaga adat, dan orang yang mengetahui tentang mukim dan gampông. Artinya, semua elemen masyarakat luas mesti terlibat secara partisipatif.

Sutoro Eko, dkk. dalam bukunya “Bergerak Menuju Mukim dan Gampông” menyebut­kan sekurang-kurangnya ada sembilan azas hukum pemerintahan mukim dan gampông yang sudah diakui Belanda sejak zaman dahulu. Jika kesembilan azas tersebut da­pat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan tingkat bawah (mukim dan gampông) akan dapat mandiri dan masyarakat di gampông diasumsikan dapat mengatur segala persoalannya tanpa harus meminta turun tangan pihak kepoli­sian atau pejabat tingkat kabupaten/ kota. Artinya, inilah yang disebutkan kehidupan mandiri, tidak selalu bergantung kepada yang di atasnya.

Adapun kesembilan azas itu, pertama, kedudukan kepala gampông (geuchik) hen­daknya diakui secara resmi oleh pemerintah. Kedua, jabatan kepala gampông mesti diper­oleh melalui suatu pemilihan (bukan penun­jukan langsung oleh atasan serupa camat). Ketiga, pendapatan kepala gampông dan pembantu-pembantunya diperoleh berdasar­kan adat yang berlaku di komunitas terse­but. Keempat, pengelolaan pemerintahan gampông diserahkan kepada kepala gampông berdasarkan aturan-aturan yang akan menjamin pelaksanaannya tercapai baik.

Selanjutnya, yang kelima disebutkan bahwa mesti ada sejumlah orang yang ditentu­kan boleh ikut berembuk mengenai perso­alan gampông. Dalam hal ini maksudnya adalah perangkat adat lainnya seperti tuha peut, tuha lapan, teungku sagoe, teungku meunasah, dan sejenisnya. Keenam, kepala gampông akan mewakili gampôngnya dalam setiap perkara hukum, baik di gampôngnya maupun di luar gampông. Ketujuh, harta kekayaan komunal harus dijaga dan dipertah­ankan.

Kedelapan, kerja-kerja wajib (tanpa bayaran) untuk kepentingan desa hendaknya dibenar­kan dan mesti ada pemebenaran-pembe­naran. Kesembilan, pejabat yang berkedudu­kan lebih di atas kepala gampông dibenarkan ikut campur masalah gampông dengan keiz­inan masyarakat dan kepala gampông selama hal itu menyangkut kewenangan yang ada pada kepala gampông.(*)

Imum Mukim Aceh Jaya mengadakan pertemuan untuk penguatan lembaga adat di wilayahnya.

Imum Mukim Aceh Jaya mengadakan pertemuan untuk penguatan lembaga adat di wilayahnya. (Dok. JKMA Aceh)

Workshop konsultasi publikasi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Sabang. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi penguatan pemerintahan mukim dan gampông.

Workshop konsultasi publikasi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Sabang. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi penguatan pemerintahan mukim dan gampông. (Dok. JKMA Aceh)

Mukim dan Gampông dalam Perjalanan Waktu

tuhoe | Banda Aceh – Jika ditilik dari konstitusi kolonial atau masa penjajahan, Belanda sangat terkesan dan mengakui keberadaan mukim dan gampông di Aceh. Belanda mengakui mukim dan gampông se­bagai entitas adat yang mesti mendapat peranan dalam struktur pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah Belanda mela­lui Ind. Stbl. 1906 nomor 83, menetapkan De In­landscbe Gemeente Ordonnatie. Di sana disebut­kan sekurang-kurangnya ada sembilan asas hukum pemerintahan gampông (lihat: Kemandrian Pemer­intahan Aceh terhadap Mukim dan Gampông).

Melihat kesembilan azas tersebut tidak ber­pihak kepada pemerintahan kolonial, Belanda me­masukkan azas itu menjadi entitas adat Aceh se­hingga terjadi intervensi ke dalam pemerintahan mukim dan gampông di Aceh kala itu. Melihat ini, artinya, gejolak pemerintahan adat mukim dan gampông sudah ada sejak zaman dahulu. Yang paling berperan dalam mempertahankan identitas adat Aceh dengan kepemerintahan adat adalah ulama.

Hal ini menunjukkan bahwa ureueng Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan dalam masyarakatnya. Jelas kelihatan jati diri orang Aceh dalam mempertahankan yang menjadi hak dan mi­liknya. Hal itu terbukti sampai saat ini masyarakat di gampông-gampông masih percaya terhadap geuchik, tuha peut, tuha lapan, teungku imum, dan sebagainya.

Menilik sejenak pemerintahan adat mukim dan gampông masa Orde Lama (Orla), atau ketika Aceh dinabalkan menjadi daerah istimewa, mukim dan gampông masih mendapat peranan dalam ta­tanan kepemerintahan. Peran yang dijalankan oleh mukim pada masa itu masih menyangkut lima hal, yaitu pelaksanaan peradilan, adat, syariah, pem­bangunan, dan pemerintahan.

Dalam wilayah peradilan, imum mukim berperan sebagai mediasi terhadap sengketa masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh geuchik. Dalam wilayah adat, imum mukim ber­fungsi membawahi lembaga-lembaga adat lainnya di tingkat mukim dan gampông. Dalam wilayah pembangunan, imum mukim menjadi pengawas dan pemimpin pembentukan panitia. Dengan kata lain, segenap peran dan fungsi imum mukim pada masa Orla masih berjalan sebagaimana mestinya sesuai adat yang berlaku di Aceh.

Namun, seiring pergantian rezim, yaitu den­gan masuknya Orde Baru (Orba), fungsi imum mu­kim dihilangkan. Hal ini terjadi karena kebijakan sepihak pemerintah yang mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah­an desa yang telah menyeragamkan segala bentuk pemerintahan adat di Indonesia.

Dalam konteks Aceh, gampông digubah menjadi desa yang struktur kepemerintahan di atasnya diberikan kepada camat sehingga imum mukim kehilangan peran dan fungsi. Pemimpin da­lam sebuah gampông diberikan kepada kepala desa (Kades) yang semua tindakannya mesti dipertang­gungjawabkan kepada camat. Dengan kata lain, desa dijadikan sebagai instrumen kekusaan pusat.

Masa konflik, kendati pemerintahan desa masih dibakukan, aparat (polisi/TNI) dan GAM tetap menjumpai imum mukim saat masuk sebuah wilayah di Aceh. Ini menunjukkan bahwa keberada­ban pemerintahan desa hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah Jakarta, sedangkan orang-orang di tingkat bawah hingga aparatur negara, tetap masih mengakui keberadaan imum mukim di Aceh. Akhirnya, tak jarang kita dap­atkan kabar, imum mukim dan geuchik jadi imbas keganasan konflik, baik dari pihak tentara RI maupun GAM.

Waktu terus berjalan seir­ing rotasi bumi. Pintu terbuka kembali bagi mukim setelah perjanjian damai antara pe­merintah RI dan GAM. Dengan diberlakukannya UU PA, peran mukim dan gampông kembali diakui di Aceh.(*)

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi III, November 2007

Foto: Dok. JKMA Aceh