tuhoe xx pakat tabila

Kebijakan kehutanan selama ini lebih banyak melayani kepentingan si pembuat aturan itu sendiri dan golongan yang memiliki modal kuat. Kebijakan yang dibuat itu bukan saja tidak pro rakyat kecil, malah menempatkan rakyat kecil di sekitar hutan sebagai ancaman dan hama bagi hutan.

Kondisi ini senantiasa dipertahankan oleh pemerintah sehingga memperbesar jurang konflik dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, persis seperti pola kehidupan antara penjajah dengan rakyat jajahannya.

Upaya-upaya untuk melakukan koreksi atas kebijakan ini sudah banyak digaungkan oleh para pihak, terutama NGO dan akademisi. Hanya saja belum membuat pemerintah bergerak untuk melakukan review dan revisi regulasi-regulasi kehutanan yang belum maksimal memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Bahkan, tidak kurang antara regulasi yang sudah ada masih terdapat kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah judicial review (pengujian) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. JR UU ini telah berhasil menempatkan hak-hak masyarakat adat atas hutan sebagai semangat baru pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

Akan halnya di Aceh, perjuangan masyarakat adat Aceh dalam menggapai cita-cita berdaulat atas sumber daya alam semakin menguat pasca keluarnya Putusan MK 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Beberapa kabupaten menyahutinya dengan menyusun Qanun Hutan Adat Mukim yang digunakan untuk menjadi payung masyarakat adat. Qanun tersebut akan menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam mengelola dan bekerja di kawasan hutan adat mereka, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Advokasi Qanun Hutan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Jaya sudah dimulai sejak awal tahun 2016. JKMA Aceh Jaya mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat bahwa penting dan perlu memperkuat masyarakat adat, karena Aceh Jaya telah memiliki banyak pengalaman dari pengelolaan kawasan hutan selama ini akibat diberikannya konsesi HPH (era tahun 80-an dan 90-an) kepada beberapa perusahaan yang akhirnya hanya menyisakan kondisi hutan yang rusak dan bencana banjir berkepanjangan.

Mukim-mukim di Aceh Jaya yang tergabung dalam Syarikat Mukim Aceh Jaya mendukung penuh inisiasi penyusunan Qanun Hutan Adat Mukim Kabupaten Aceh Jaya dengan ikut mendorong para pihak untuk menunjukkan perhatian atas isu hutan adat di daerah imbas tsunami tersebut. Pemkab Aceh Jaya sendiri memasukkan kegiatan penyelesaian konflik batas antara mukim dan gampong sebagai salah satu agenda prioritas 100 hari bupati terpilih. Hal ini langsung disambut positif oleh imum mukim dan geuchik dalam wilayah Aceh Jaya.

Bersama JKMA Aceh dan JKMA Aceh Jaya, kegiatan itu sukses dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti. Pertemuan demi pertemuan dilakukan dengan Pemkab Aceh Jaya sehingga menguatkan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan keinginan tersebut. Proses penyusunan dan draf segera diusulkan untuk memperoleh pembahasan, baik di legislatif maupun di Biro Hukum Pemkab Aceh Jaya dan Biro Hukum Provinsi Aceh.

Dukungan yang sangat penting juga didapatkan dari anggota DPRK Aceh Jaya. Penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Hutan Adat Mukim telah dimasukkan dalam daftar Prolegda agar segera dapat disahkan dalam waktu dekat. Hanya saja, qanun itu mengalami keterlambatan karena proses estafet kepemimpinan daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Pada tanggal 3 November 2017, Qanun Hutan Adat Mukim Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dalam sidang paripurna. Inilah kemenangan awal terhadap proses Qanun Hutan Adat di Aceh Jaya.

 

Pandangan DPRK Aceh Jaya dalam Sidang Paripurna Qanun Hutan Adat

Setelah mengalami keterlambatan beberapa bulan, proses penyusunan Qanun Hutan Adat Mukim di Aceh Jaya akhirnya berhasil ditetapkan dalam sidang paripurna pada 3 November 2017. Berikut pandangan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap proses penyusunan qanun tersebut.

tuhoe xx5 - Rizal DinataRizal Dinata, Fraksi Partai Aceh

Sebagian hutan adat mukim sudah rusak akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Kita takutkan ini akan menghancurkan lingkungan. Mukim mempunyai batas wilayah tertentu, memiliki adat istiadat dalam mengelola wilayahnya, memiliki otoritas atas seluruh wilayah kuasanya. Pengelolaan hutan adat mukim untuk menjaga dan mengelola hutan dengan sebaiknya supaya dapat digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Fraksi Partai Golkar

Hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya masih sangat potensial untuk dikelola, karena sejak dulu sudah dikelola secara turun temurun dari generasi ke generasi secara arif sehingga kawasan hutannya tetap terjaga dengan baik. Akibat pengelolaan selama ini yang sudah meninggalkan masyarakat adat mukim, kondisi hutan sekarang menjadi rusak. Ke depan, setelah Qanun Hutan Adat ini menjadi salah satu bentuk pengelolaan oleh masyarakat adat, kita harapkan dapat mengurangi kerusakan hutan. Dampak dari regulasi ini akan menyebabkan semakin khusus tugas imum mukim sehingga kami minta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan insentif bagi imum mukim.

Sanusi Abdullah, S.E., Fraksi gabungan Partai Demokrat dan PPP

Semangat Qanun Hutan Adat Mukim ini perlu disambut baik dan disikapi dengan bijaksana. Setelah melalui berbagai pembahasan, baik di luar maupun di dalam gedung DPRK Aceh Jaya, semua pemangku kepentingan dapat menerima qanun ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat adat dan hutan adat mukim. Qanun ini akan menjaga keseimbangan ekologi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan adat mukim. Lebih lanjut kami harapkan pemerintah daerah segera menetapkan wilayah dan batas, menyelesaikan semua konflik batas antarmukim, membentuk pokja percepatan penetapan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya.

Musliadi Z, Ketua DPRK Aceh Jaya

Qanun Hutan Adat Mukim Kabupaten Aceh Jaya akan memberikan kepastian status dan kepastian hukum atas kawasan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Kita harapkan akan terbangun motivasi dan dorongan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan adat mukim yang juga sekaligus melindungi eksistensi hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya.

Drs. H. T. Irfan TB, Bupati Aceh Jaya

Hutan adat mukim memiliki fungsi penyedia sumber kehidupan, penyedia cadangan air yang baik dan tidak tergantikan. Ke depan, mukim dengan kawasan hutan adatnya dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik agar memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan, karena sekarang kita saksikan kawasan hutan terhimpit oleh izin perkebunan dan tambang sehingga Qanun Hutan Adat Mukim ini akan memberi perlindungan bagi hutan di kawasan Aceh Jaya. Qanun ini sekaligus mengukuhkan Hutan Adat Mukim Kabupaten Aceh Jaya.

tuhoe xx5 - Azhar AbdurrahmanIr. H. Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya periode 2007-2012, 2012-2017

Qanun Hutan Adat Mukim ini akan memberikan peluang pengelolaan kawasan hutan yang lebih luas kepada masyarakat. Nanti kita harapkan qanun ini akan memberikan dampak ekonomi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat adat Kabupaten Aceh Jaya.

Secara umum, Qanun Hutan Adat Mukim ini memuat tentang pengaturan hubungan hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat mukim, distribusi dan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan imum mukim atas kawasan hutan adat, hak dan kewajiban pemerintah, serta penegakan hukum.

Prinsipnya, hutan adat mukim diperuntukkan bagi warga mukim setempat, baik untuk masa kini maupun untuk generasi mendatang. Hutan sekarang merupakan cadangan bagi anak cucu nanti. Pengelolaan hutan adat mukim didasari atas ketentuan bahwa mukim memiliki otoritas terhadap seluruh wilayah teritorialnya, baik darat maupun laut.

Kegembiraan atas disahkannya Qanun Hutan Adat ini dirasakan oleh seluruh mukim di Aceh Jaya. Para imum mukim mulai melakukan pemetaan wilayah adat mukim. Semoga Qanun Hutan Adat Mukim ini menjadi titik tolak kebangkitan masyarakat adat untuk berdaulat atas sumber daya alam.[Efendi Isma]

tuhoe xx5 - Efendi IsmaLaporan Efendi Isma, S.Hut.

—Kepala Bidang Advokasi Sumber Daya Alam JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017