tuhoe xx12 Geulanggang Cut DSCN6403.MOV_snapshot_09.03_[2017.12.28_12.24.52]tuhoe—Keberadaaan lembaga adat di Aceh kini sudah mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional. Hal ini menandakan kedaulatan adat Aceh sudah mendunia, diakui oleh lembaga-lembaga internasional.

Demikian disampaikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam pidatonya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh, Nurdin, S.H., M.H., saat membuka kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 5 Desember 2017 tempo hari di Asrama Haji Embarkasi Aceh.

“UUPA secara tegas telah mengakui keberadaan masyarakat dan lembaga adat di Aceh sehingga lahirlah sejumlah qanun terkait hal ini. Lembaga-lembaga internasional kemudian tertarik mendalami qanun-qanun tersebut bahkan turut mendampingi beberapa lembaga untuk memperkuat masyarakat adat di Aceh. Hal ini menandakan kedaulatan masyarakat dan lembaga adat kita sudah diakui secara internasional,” papar Nurdin.

Nurdin mencontohkan lembaga internasional yang tertarik dengan adat Aceh antara lain UNDP. Lembaga PBB ini bersedia memberikan donor untuk penelitian mengenai peradilan adat di Aceh. Menurut Nurdin, apa yang dilakukan UNDP adalah bentuk pengakuan kedaulatan lembaga adat di Aceh.

Nurdin mengakui selama konflik berkepanjangan di Aceh, banyak kasus di Aceh yang harusnya dapat ditangani secara adat tetapi tidak terselesaikan sama sekali. Namun, setelah perjanjian damai tahun 2005 lalu, kata Nurdin, pihak Pemerintah Aceh sudah sepakat dengan kepolisian daerah agar beberapa pelanggaran dalam masyarakat bisa diselesaikan secara adat sehingga tidak perlu melibatkan polisi.

“Ada 18 pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat. Jika pelanggaran ini terjadi, pihak kepolisian tidak perlu ikut campur. Ini kedaulatan lembaga adat yang akan menyelesaikan masalah tersebut,” tutur Nurdin.

Ia juga menyinggung tentang lembaga adat Panglima Laot yang telah menginternasional sejak pascatsunami. Menurutnya, banyak sengketa di laut yang sudah diselesaikan oleh lembaga Panglima Laot. Eksistensi Panglima Laot sudah diakui secara internasional dengan diterimanya lembaga adat laut ini sebagai anggota World Forum of Fisher People (WFFP) sejak tahun 2008 lalu.

“Kedaulatan lembaga adat Panglima Laot telah memberikan perlindungan hukum bagi para nelayan tradisional. Nelayan tradisional tidak boleh ditangkap. Kasus yang dihadapi nelayan akan diselesaikan oleh Panglima Laot,” kata Nurdin.

Nurdin menuturkan pernah terjadi nelayan Aceh ditangkap di Maldives. Pihaknya lalu datang ke sana untuk advokasi. Setelah terbukti bahwa yang ditangkap itu adalah nelayan tradisional, pihak hukum di sana membebaskan para nelayan tersebut.

“Ini bentuk penghormatan bagi lembaga Panglima Laot yang sudah diakui berdaulat di Aceh,” tegas Nurdin.

Nurdin menyebutkan bahwa kedaulatan lembaga adat Aceh di mata internasional bukan hanya pada perkara laut, tetapi juga di hutan dan tempat lainnya. Untuk kasus hutan, Nurdin mencontohkan bahwa pihaknya dipercayakan lembaga internasional untuk terlibat dalam perdagangan karbon terbesar di dunia.

“Kita dipercayakan menangani kasus penjualan karbon di dunia. Sudah ada lembaga internasional untuk kasus perdagangan karbon terbesar di dunia, yakni UNFCC. Kita ada di dalamnya,” papar Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik itu.

Menurutnya, dunia sangat menghormati Aceh terkait karbon karena hutan Aceh menjadi penyumbang karbon terbesar. “Beberapa waktu lalu, suhu bumi di dunia sangat ekstrim. Aceh menghasilkan karbon begitu banyak yang membuat suhu dunia menjadi dingin kembali,” paparnya.

Nurdin kemudian mengisahkan pengalamannya terlibat dalam negosiasi penjualan karbon di London. Saat itu, kata Nurdin, pihaknya tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Kata Nurdin, masyarakat adat yang menjaga hutan di Aceh sehingga mereka berhak atas hasil penjualan karbon tersebut.

“Kita masukkan mekanisme pembagian keuntungan penjualan karbon bagi masyarakat yang telah menjaga hutan. Walaupun saat itu belum ada deal kesepakatan mengenai mekanisme, tetap hak-hak masyarakat adat kita perjuangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Nurdin menyebutkan program Aceh Green oleh Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf, akan memperkuat kedaulatan masyarakat dan lembaga adat di Aceh.

“Ini program prioritas Pak Irwandi Yusuf di tingkat internasional. Kalau tingkat nasional, sudah tidak ada masalah lagi. Kita sudah ada UUPA,” ucapnya.

Ia menambahkan, menjaga hutan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Aceh akan dapat mempengaruhi suhu dunia sehingga membuat mata dunia tertuju ke Aceh.

Menutup pidatonya, Nurdin menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh sedang mempersiapkan Pergub untuk memperkuat kedaulatan lembaga adat di Aceh. Dengan Pergub tersebut, akan dibentuk sebuah lembaga dengan nama Pusat Mediasi Aceh sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa adat di Aceh.[herman]

 

tuhoe xx14 Geulanggang Cut IMG_0699-----

Lika-Liku Mubes V JKMA Aceh

tuhoe—Musyawarah Besar (Mubes) V JKMA Aceh telah selesai dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 5-7 Desember 2017. Acara itu berlangsung dengan lika-liku dan dinamika kearifan.

Hari pertama merupakan pembukaan yang dilanjutkan dengan sarasehan. Hari kedua mendengar laporan pertanggungjawaban Koordinator dan Badan Pelaksana JKMA Aceh periode 2013-2017 yang dilanjutkan dengan pembahasan statuta JKMA Aceh. Hari ketiga, peserta menentukan dan memilih calon pengurus JKMA Aceh, mulai dari dewan adat sampai sekretaris pelaksana.

Tentu saja banyak suka-duka yang selama perjalanan Mubes kali ini. Semua dilalui peserta Mubes dengan antusias demi kedaulatan adat dan masyarakat adat Aceh ke depan.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Pang Yuriun selaku Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh menyampaikan sejumlah program kerja JKMA Aceh yang sudah berhasil dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Ada tujuh program unggulan yang telah sukses dilakukan JKMA Aceh, di samping program-program non-unggulan.

Ketujuh program tersebut adalah audiensi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait kedaulatan hutan adat; pendampingan lembaga mukim dan gampông terkait pengelolaan sumber daya alam; pengawalan Qanun Hutan Adat; advokasi tata ruang wilayah Aceh; menyukseskan Mubes JKMA Simeulue; pendampingan lembaga mukim untuk penguatan aturan mukim; dan advokasi pencabutan izin konsesi HTI di wilayah Aceh Besar dan Pidie.

Setelah mendengar laporan dari Koordinator Dewan Adat dan Badan Pelaksana JKMA Aceh, peserta Mubes merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disepakati bersama. Rekomendasi tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh JKMA Wilayah.

tuhoe xx13 Geulanggang Cut DSCN6518.MOV_snapshot_00.02_[2018.01.08_12.23.21]

Pada hari ketiga, Mubes V JKMA Aceh mencoba menjaring calon Dewan Adat JKMA Aceh untuk periode 2017-2022. Sedikitnya, ada 14 kriteria yang ditetapkan bagi Calon Dewan Adat JKMA Aceh ke depan.

Perumusan kriteria calon berlangsung alot, terutama untuk masalah PNS sebagai anggota dewan adat. Ada yang mengusulkan PNS boleh menjadi anggota dewan adat selama dia memiliki waktu untuk berada di Banda Aceh. Namun, sebagian memilih PNS ataupun tidak, yang sudah punya kesibukan, tidak perlu menjadi anggota dewan.

“Setiap orang punya aktivitas tertentu. Kalau PNS tidak bisa hadir dengan alasan sedang bertugas, ini susah menjadi pembela hak-hak masyarakat adat,” ujar Abdul Manaf, perwakilan JKMA Suloh Tamiang.

Setelah musyawarah penetapan kriteria calon dewan adat selesai, akhirnya disepakati setiap regional mengirimkan satu nama yang akan duduk pada posisi Dewan Adat JKMA Aceh ke depan. Selain itu, disepakati pula empat orang perwakilan perempuan sebagai Dewan Adat JKMA Aceh periode 2017-2022 sebagai bentuk apresiasi JKMA Aceh kepada kaum Hawa.

Dari anggota dewan adat yang sudah ditetapkan itulah dipilih satu orang sebagai Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh. Hasil musyawarah menetapkan Muhammad Hasyim Usman, S.Ag. sebagai Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh periode 2017-2022.

Selain itu, Dewan Adat JKMA Aceh mengadakan rapat untuk memilih Sekretaris Pelaksana. Sidang memutuskan Zulfikar Arma sebagai Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh periode 2017-2022. Artinya, Arma masih tetap di posisi pelaksana harian JKMA Aceh. Hanya saja, namanya bukan lagi Badan Pelaksana (Bapel), melainkan Sekretaris Pelaksana (Sekpel), mengikuti statuta lama. Keputusan tersebut dibacakan oleh sekretaris pimpinan sidang, Nirwanuddin, disaksikan pimpinan sidang Amru dan anggota Zahara.

Bagian akhir dari proses Mubes tersebut, Hasyim dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata sebagai koordinator dewan adat terpilih. Dalam ucapannya, Hasyim menyampaikan rasa haru yang mendalam. Ia mengaku tidak pernah bermimpi menjadi Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh.

“Saya tidak pernah menelepon siapa pun dan memang tidak pernah berpikir akan menjadi Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh. Rasanya, ini semua karena karunia Allah subhanahu wa taala. yang telah menggerakkan hati nurani kita semua. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk semua,” ujarnya dengan suara serak.

Sembari menahan sesak dan haru, Hasyim kemudian menceritakan sekilas napaktilas berdirinya JKMA Aceh pada 31 Januari 1999. Perjuangan demi menegakkan hak-hak masyarakat adat yang penuh onak dan duri dituturkan Hasyim dengan suara bergetar. Harapannya, ke depan JKMA Aceh benar-benar bisa menjadi perahu yang membawa seluruh komponen masyarakat adat di Aceh menuju kedaulatan: daulat adat, daulat masyarakat, dan daulat ulayat.[Herman]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017