Manggamat

Kiamat di Hutan Manggamat
Kebijakan Pemerintah vs Kemanusiaan

tuhoeSejak tahun 2010, masyarakat yang tinggal di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka tak bisa berbuat apa-apa terhadap hutan yang dikerok pihak perusahaan pertambangan. Di sisi lain, rasa was-was dan ketakutan akan bencana alam, terutama banjir dan longsor, kian menghantui.

Perusahaan tambang masuk menguasai hutan Manggamat sejak tujuh tahun lalu. Ketika itu, PT Multi Mineral Utama (MMU) mulai menancapkan mata beko di bukit Manggamat sehingga tahun demi tahun hutan Manggamat menjadi gundul. PT MMU sudah mengantongi izin untuk melakukan eksploitasi bijih emas dan mineral, makanya mereka leluasa menguasai hutan di Kluet Tengah tersebut. Lokasi pertambangan yang mereka lakukan tepat di atas Krueng Kluet, dengan luas areal mencapai 5000 hektare.

Perusahaan ini melakukan aksi pertambangan seusai mendapatkan izin dari Bupati Aceh Selatan tertanggal 6 Januari 2010. Izin yang mereka kantongi sampai 7 September 2027. Artinya, dalam masa 27 tahun, PT MMU berhak mengerok bumi Manggamat. Dapat dibayangkan bahwa banjir yang terjadi akhir-akhir ini tidak lepas dari akibat penggundulan hutan.

Bupati Aceh Selatan ketika itu, Husein Yusuf, mengaku memberikan izin sesuai rekomendasi Gubernur Aceh yang saat itu dijabat oleh Irwandi Yusuf. Namun, media massa memberitakan bahwa izin pertambangan di suatu daerah berada di tangan kepala daerah setempat. Artinya, terjadi tolak-tarik antara gubernur dan bupati terhadap izin pertambangan yang berlaku di Aceh, baik yang di Aceh Besar (PT Lhoong Setia Mining) maupun yang di Aceh Selatan.

Hal ini pula yang dikeluhkan para mahasiswa dan masyarakat dalam aksi demonstrasi mereka. Di satu sisi, masyarakat diberitahukan bahwa izin pertambangan berada di tangan gubernur. Di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa izin pertambangan berada di tangan kepala daerah tingkat dua.

Perkara izin yang tidak jelas itu terus menjadi “musibah” bagi masyarakat di area pertambangan. Tatkala pihak PT kian berusaha mengeruk hasil sebanyak-banyaknya, masyarakat hanya dapat makan debu di kala panas, makan lumpur di saat hujan.

Untuk diketahui, cadangan emas di area konsensi PT MMU mencapai 87.500 ton. Semuanya berada dalam “Proyek Manggamat”. Cadangan emas ini ada di pegunungan dengan ketinggian 200-700 meter.

Selain PT MUU, ada beberapa perusahaan lain yang melakukan pertambangan investasi di pegunungan Manggamat, antara lain PT Beri Mineral Utama (BMU) yang merupakan mitra kerja PT MUU.

“Kerja sama kami dengan PT BMU sebatas pada pengelolaan bijih besi, tidak pada bahan galian,” ujar Direktur Utama PT MUU, Mufti Habriansyah, sebagaimana dikutip dari Serambi Indonesia.

Selain itu, terdapat pula perusahaan KSU Tiga Manggis. Perusahaan yang mengatasnamakan koperasi ini membawahi PT Pinang Sejati Utama (PSU) yang memiliki izin eksploitasi hingga 2019. Jika PT PSU mengantongi izin hanya sampai tahun 2019, PT BMU yang merupakan mitra kerja PT MUU mendapatkan izin hingga tahun 2032. Izin tersebut diberikan Husein Yusuf yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan kala itu. Dalam perjanjiannya, ada fee yang diperoleh masing-masing pihak pada setiap penjualan bijih besi tersebut.

Belum selesai izin perusahaan-perusahaan besar tersebut, kini Gubernur Zaini Abdullah telah memberikan izin pula pada PT Islan Gencana Utama, tertanggal 31 Mei 2016. Perusahaan ini akan menancapkan mata bor di lokasi yang sama dengan PT MUU. Artinya, kegiatan pertambangan di Manggamat tidak hanya tumpang tindih izin, tetapi juga terjadi tumpang tindih lokasi penambangan.

Wajar saja izin pertambangan tersebut menuai protes dari masyarakat Manggamat dan warga Aceh Selatan umumnya. Sejak lima tahun terakhir, saban tahun Manggamat selalu mengalami banjir bandang. Padahal, sepuluh tahun lalu, hujan hingga berhari-hari pun, Manggamat belum tentu banjir, karena daerah tersebut memang terletak di perbukitan.

“Saya pusing setiap hari begini. Dulu, hujan tidak berhenti hingga empat hari berturut-turut, tak pernah ada banjir di Manggamat. Sekarang, tiga jam saja hujan, langsung datang banjir besar,” kata Hib Bahir (46), Geuchik Koto.

Tumpang tindih perizinan dan lokasi pertambangan ini sudah terjadi sejak masa Gubernur Irwandi Yusuf dan Bupati Husein Yusuf. Tahun-tahun heboh pertambangan kala itu (2010-2012), Husein juga memberikan izin studi AMDAL kepada PT Songo Abadi Inti untuk menguasai 2300 hektare hutan di Bakongan Timur dan Trumon. Kapasitas yang dihasilkan diperkirakan 6000 ton per tahun.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, tidak memiliki nilai kearifan dalam merawat hutan. Kesan yang disuguhkan oleh pemerintah, dengan adanya investor pertambangan, Aceh akan maju. Padahal, yang berlaku sebaliknya, dengan adanya izin pertambangan, wilayah Aceh akan tergerus sedikit demi sedikit. Dalam masa tertentu, Aceh akan binasa beserta generasi di sekitar wilayah pertambangan tersebut.[herman/dbs]

 

Manggamat

KEARIFAN DI HUTAN ADAT, MENANTI SOLUSI

tuhoePemberian izin pertambangan di hutan Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2006 silam sampai sekarang belum ada solusi. Izin beberapa perusahaan yang berlaku hingga puluhan tahun ke depan tidak dapat diputuskan atau dihentikan. Sementara itu, bencana demi bencana terus melanda Aceh, terutama kawasan yang hutannya sudah digunduli ‘tangan-tangan’ pertambangan investasi.

Kegiatan pertambangan yang ‘gila-gilaan’ di Aceh pascatsunami dimulai oleh PT Lhoong Setia Mining di wilayah hutan Lhoong, Aceh Besar. tahun-tahun berikutnya, kegiatan pertambangan dilakukan oleh sejumlah perusahaan di wilayah lain, termasuk di Aceh Selatan.

Beberapa perusahaan yang tersebut menguasai hutan adat di Manggamat, Aceh Selatan, hanyalah contoh kecil. Di wilayah lain, ada sejumlah perusahaan pertambangan yang juga mendapatkan izin, mulai izin eksploitasi sampai izin penguasaan hutan hingga lima generasi. Sebagaimana lampiran data perizinan pertambangan dari Dinas Pertambangan Provinsi Aceh yang dikeluarkan tahun 2011, tercatat 120 perusahaan akan dan sedang melakukan pertambangan di bumi Aceh. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar ke seluruh pelosok Aceh, terutama wilayah yang memiliki potensi bijih besi, emas, dan mineral.

Melihat bencana demi bencana yang kerap terjadi akhir-akhir ini, kiranya diperlukan gerakan bersama untuk mencegah perusahaan pertambangan tersebut beroperasi. Pergerakan masyarakat adat dan masyarakat umum secara luas merupakan “kunci” penghentian kegiatan pertambangan. Paling tidak, hal ini yang dilakukan oleh masyarakat Lhoong sepanjang tahun 2006-2009 dalam melawan aksi PT Lhoong Setia Mining ketika itu.

Oleh karenanya, pergerakan mahasiswa, pergerakan masyarakat adat, dan didukung oleh pemerintah setempat, tentu dapat meminimalkan kegiatan pertambangan di hutan Aceh. Meskipun disebutkan bahwa izin pertambangan yang sudah dikeluarkan dahulu tidak dapat dicabut, paling tidak, jika masyarakat sudah bersama dengan pemerintah, tentu ada solusi lain untuk mengurangi aksi pertambangan tersebut.

Bagaimanapun, PT yang melakukan aksi pertambangan di Aceh selalu lihai dalam megangkangi regulasi. PT PSU di Aceh Selatan, misalnya, yang lambat laun kini sudah merambah menguasai hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Secara regulasi pertambangan, jelas perusahaan ini sudah melangkahi undang-undang, baik UURI maupun UUPA.

Untuk diketahui bersama, tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merugikan rakyat. Semua aksi pertambangan, baik pertambangan investasi maupun pertambangan yang mengatasnamakan pertambangan rakyat, tetap berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, sejatinya hasil alam yang terdapat di perut bumi Aceh dibiarkan menjadi milik alam. Tidak perlu mengeruk perut bumi hingga berimbas pada bencana alam.

Sejak dahulu, Aceh memang dikenal sebagai negeri kaya, hasil alam melimpah. Bukan berarti pihak-pihak yang ingin memperkaya diri dan sanak famili bebas membuat perusahaan pertambangan untuk menguasai hasil alam Aceh. Karenanya, diperlukan gerakan bersama untuk melawan aksi-aksi perusakan alam tersebut, baik atas nama pertambangan maupun atas nama lainnya. [herman]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017