tuhoePemberian izin pertambangan di hutan Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2006 silam sampai sekarang belum ada solusi. Izin beberapa perusahaan yang berlaku hingga puluhan tahun ke depan tidak dapat diputuskan atau dihentikan. Sementara itu, bencana demi bencana terus melanda Aceh, terutama kawasan yang hutannya sudah digunduli ‘tangan-tangan’ pertambangan investasi.

Kegiatan pertambangan yang ‘gila-gilaan’ di Aceh pascatsunami dimulai oleh PT Lhoong Setia Mining di wilayah hutan Lhoong, Aceh Besar. tahun-tahun berikutnya, kegiatan pertambangan dilakukan oleh sejumlah perusahaan di wilayah lain, termasuk di Aceh Selatan.

Beberapa perusahaan yang tersebut menguasai hutan adat di Manggamat, Aceh Selatan, hanyalah contoh kecil. Di wilayah lain, ada sejumlah perusahaan pertambangan yang juga mendapatkan izin, mulai izin eksploitasi sampai izin penguasaan hutan hingga lima generasi. Sebagaimana lampiran data perizinan pertambangan dari Dinas Pertambangan Provinsi Aceh yang dikeluarkan tahun 2011, tercatat 120 perusahaan akan dan sedang melakukan pertambangan di bumi Aceh. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar ke seluruh pelosok Aceh, terutama wilayah yang memiliki potensi bijih besi, emas, dan mineral.

Melihat bencana demi bencana yang kerap terjadi akhir-akhir ini, kiranya diperlukan gerakan bersama untuk mencegah perusahaan pertambangan tersebut beroperasi. Pergerakan masyarakat adat dan masyarakat umum secara luas merupakan “kunci” penghentian kegiatan pertambangan. Paling tidak, hal ini yang dilakukan oleh masyarakat Lhoong sepanjang tahun 2006-2009 dalam melawan aksi PT Lhoong Setia Mining ketika itu.

Oleh karenanya, pergerakan mahasiswa, pergerakan masyarakat adat, dan didukung oleh pemerintah setempat, tentu dapat meminimalkan kegiatan pertambangan di hutan Aceh. Meskipun disebutkan bahwa izin pertambangan yang sudah dikeluarkan dahulu tidak dapat dicabut, paling tidak, jika masyarakat sudah bersama dengan pemerintah, tentu ada solusi lain untuk mengurangi aksi pertambangan tersebut.

Bagaimanapun, PT yang melakukan aksi pertambangan di Aceh selalu lihai dalam megangkangi regulasi. PT PSU di Aceh Selatan, misalnya, yang lambat laun kini sudah merambah menguasai hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Secara regulasi pertambangan, jelas perusahaan ini sudah melangkahi undang-undang, baik UURI maupun UUPA.

Untuk diketahui bersama, tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merugikan rakyat. Semua aksi pertambangan, baik pertambangan investasi maupun pertambangan yang mengatasnamakan pertambangan rakyat, tetap berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, sejatinya hasil alam yang terdapat di perut bumi Aceh dibiarkan menjadi milik alam. Tidak perlu mengeruk perut bumi hingga berimbas pada bencana alam.

Sejak dahulu, Aceh memang dikenal sebagai negeri kaya, hasil alam melimpah. Bukan berarti pihak-pihak yang ingin memperkaya diri dan sanak famili bebas membuat perusahaan pertambangan untuk menguasai hasil alam Aceh. Karenanya, diperlukan gerakan bersama untuk melawan aksi-aksi perusakan alam tersebut, baik atas nama pertambangan maupun atas nama lainnya. [herman]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017