Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh sudah lama melihat tata kelola ruang oleh masyarakat adat. Sejak tahun 2009, JKMA Aceh mencoba mengamati beberapa komunitas masyarakat adat di Aceh yang mengelola sumber daya alam mereka. Ternyata pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat dapat dikatakan ramah lingkungan dan menghargai tradisi sebagai kearifan lokal yang ditinggalkan oleh generasi turun temurun.

Di antara komunitas masyarakat adat yang menjadi perhatian JKMA Aceh adalah masyarakat adat di wilayah Mukim Pining. Masyarakat adat di sana membagi beberapa kawasan kelola yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga adat. Kawasan kelola tersebut antara lain permukiman (perkampungan), weh aunan, blang penjemuren, dan blang perutemen.

Wilayah permukiman merupakan tempat tinggal warga masyarakat. Dalam wilayah ini ada beberapa rumah yang didiami masyarakat. Wilayah ini menjadi tempat masyarakat berinteraksi sehari-hari.

Weh aunan adalah wilayah yang dimanfaatkan untuk pertanian (persawahan). Luas wilayah ini sekitar 500 meter dari batas rumah penduduk terakhir (ke arah hulu hutan). Pada wilayah ini, masyarakat dapat bercocok tanam padi.

Blang penjemuren merupakan wilayah yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan masyarakat. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat ladang pengembalaan ternak masyarakat. Jarak wilayah ini sekitar 500 meter dari batas sawah terakhir.

Uten perutemen adalah wilayah yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan tempat pencarian kayu bakar. Dalam wilayah ini masyarakat dapat mencari dan menebang kayu sesuai aturan yang berlaku.

Dari keempat kawasan tersebut, yang berwenang untuk mengawasi dan mengelolanya adalah kepala mukim yang dibantu oleh pengulu (kepala desa). Dalam mukim ini juga masih terdapat hutan adat yang pengelolaan dan pengawasannya ada pada kepala mukim di wilayah tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki tata kelola dan pola pemanfaatan ruang yang sangat bijaksana. Mukim Pining hanya salah satu contoh komunitas masyarakat adat di Aceh yang sudah mencoba menerapkan tata kelola wilayah sesuai aturan adat setempat. Dimungkinkan pula wilayah lain di Aceh memiliki aturan serupa dengan ciri khas masing-masing daerah.

JKMA Aceh sangat mengharapkan legislatif dan eksekutif di Aceh memahami hal ini. Hutan Aceh yang sangat luas memerlukan penetapan rencana tata ruang wilayah yang berpihak kepada masyarakat adat. Semoga!

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXII, Desember 2018