Musyawarah Besar (Mubes) Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh ke IV telah dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2013 bertempat di Komplek SKB Karang Baru, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tema “Memperkuat Kebersamaan Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Masyarakat Adat di Aceh”, ini menandai bahwa JKMA Aceh bukanlah organisasi baru. Sudah 14 tahun JKMA Aceh dan JKMA-JKMA Wilayah mempersatukan diri memperjuangkan pengakuan, perlindungan dan penegakan hak-haknya.

Sebelumnya JKMA Aceh telah melaksanakan Musyawarah Besar pertama di Gampong Ujong Batee, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar telah dicapai konsensus dan mandat untuk dikerjakan JKMA Aceh selama periode 1999-2003, antara lain sebagai berikut: Pendidikan dan penyadaran; Perubahan kebijakan; Perbaikan tata organisasi dan perluasan organisasi ke wilayah. Kemudian pada tahun 2007 dilaksanakan Mubes Ke-II JKMA Aceh yang bertempat di Gampong Lam Kuta, Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya tahun 2010 dilaksanakan juga Mubes ke-III yang bertempat di Kota Sabang telah menghasilkan konsensus dan mandat yang harus dilaksanakan sebagai berikut: Advokasi kasus; Kampanye; Legal draft;Diskusi komunitas dan fasilitasi dan diskusi mukim dan gampong.

Tiga kali Mubes JKMA Aceh tersebut telah menempatkan organisasi masyarakat adat di Aceh sebagai organisasi masyarakat dalam memainkan peran advokasi dan memiliki legitimasi publik yang bersumber dari anggotanya untuk memantau kebijakan dan mendorong lahirnya kebijakan serta perubahan paradigma dalam memandang keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, Musyawarah Besar atau Mubes JKMA Aceh kali ini hendak menilai dan menetapkan agenda advokasi lanjutan serta menentukan strategi baru JKMA Aceh dalam mewujudkan, mengantarkan cita-cita masyarakat adat sebagai sebuah identitas yang diakui dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan pembangunan di Provinsi Aceh.

Sejak dideklarasikannya tahun 1999, JKMA Aceh telah berupaya memberikan kontribusi bagi gerakan masyarakat adat di Aceh dalam pembangunan. Partisipasi memperkuat masyarakat dan lembaga adat di Aceh dilakukan dalam beberapa usaha: Pertama, revitalisasi lembaga dan masyarakat adat di Aceh, tercantum dalam UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus[1] dan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh[2], Kedua, implikasi regulasi tata Pemerintahan Aceh telah meletakkan perluasan fungsi kelembagaan adat di Aceh. Lembaga adat yang semula hanya diletakkan sebagai fungsi adat, kini diperluas menjadi fungsi pemerintahan. Untuk itu, sebagai implikasi kedua regulasi itu, Pemerintah Aceh telah membuat Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur mengenai Pemerintahan Mukim, selanjutnya mengenai hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari UUPA juga telah diundangkan: (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Ketiga, kehadiran JKMA Aceh, telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya gerakan perjuangan menuntut pengakuan identitas dan penghargaan terhadap masyarakat adat di Aceh dan membantu proses pembuatan Qanun Pemerintahan Mukim dan Gampong di tingkat kabupaten/kota di Aceh serta terlibat dalam proses penyusunan Qanun No. 3 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim. Keempat, dalam perjalanan organisasi JKMA Aceh juga ikut terlibat dalam proses advokasi terhadap kondisi lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat adat Aceh terutama yang berkaitan terhadap eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat Aceh.

Kelahiran JKMA Aceh tidak lepas dari adanya sejumlah pratek-praktek pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Praktek pembangunan pemerintah yang hegemonik dan tidak demokratis telah melahirkan berbagai ketegangan dan konflik antara masyarakat dengan pihak swasta, antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Keempat, konflik yang telah digambarkan di atas tadi tersirat ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi maupun mengatasi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Selain itu kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Izin Konsesi, Eksplorasi dan Ekploitasi terhadap sumber daya alam belum melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan cenderung tidak berpihak dan melindungi hak-hak masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Dalam Musyawarah Besar JKMA Aceh ke-IV telah berhasil dirumuskan Peran dan Strategi JKMA ke depan (2013-2017) dalam advokasi, kampanye, mediasi, fasilitasi dan lobi, penguatan kapasitas masyarakat.

Adapun fokus isu yang telah dirumuskan adalah:

  1. Perubahan iklim.
  2. Kelembagaan adat.
  3. Ekonomi dan energi alternatif.
  4. Perempuan adat.
  5. Hak-hak masyarakat adat dalam penataan ruang dan akses terhadap sumber daya alam.

Kelima isu tersebut telah dilakukan diskusi untuk mencari masukan dari publik secara luas, baik pendapat para ahli, masyarakat, swasta dan pemerintah.

Pada saat sarasehan diskusi lebih banyak berkembang soal-soal keadaan saat ini kondisi lingkungan hidup yang mengalami degradasi sebagai akibat dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kebijakan eksplorasi dan eksploitasi yang selama ini dilakukan terhadap sumber daya alam, telah memunculkan praktek monopoli oleh segelintir pemodal (investor) dan kerusakan ekologi yang sangat fatal, di sisi lain terjadi kemiskinan yang meluas di tengah masyarakat Aceh.

Selain itu, tidak terbangunnya etika dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah mengakibatkan kehancuran ekologi begitu massif yang pada gilirannya mengakibatkan bencana alam dan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat, fenomena tersebut kian hari kian menggelisahkan rasa keadilan masyarakat.

Untuk merespon isu-isu yang berkembang dalam diskusi tersebut yang dianggap penting, telah dihasilkan beberapa rekomendasi ke pemerintah untuk menyikapinya dan melakukan perubahan dalam kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh.

Kegiatan Musyawarah Besar ke-IV JKMA Aceh diikuti sebanyak duaratus enam puluh (260) orang yang terdiri dari unsur:

  1. Dewan Adat JKMA Aceh.
  2. Badan Pelaksana JKMA Aceh.
  3. JKMA Wilayah.
  4. Anggota-anggota JKMA Aceh.
  5. Peninjau/undangan.

Musyawarah Besar JKMA Aceh ke-IV juga telah membahas, menetapkan dan mengambil keputusan mengenai mandat anggota dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kemampuan strategi organisasi untuk periode kepengurusan 2013-2017.

Pelaksanaan Musyawarah Besar JKMA Aceh ke-IV telah dilakukan beberapa agenda:

  1. Telah ditetapkannya statuta organisasi yang baru.
  2. Telah ditetapkannya garis-garis besar dan strategi program 2013-2017.
  3. Telah menetapkan resolusi, rekomendasi JKMA Aceh 2013-2017.
  4. Telah adanya pengukuhan anggota baru JKMA Aceh.
  5. Telah dilaporkannya pertanggung-jawaban Dewan Adat dan Badan Pelaksana JKMA Aceh 2010-2013.
  6. Telah adanya pemilihan dan penetapan Dewan Adat JKMA Aceh 2013-2017.
  7. Telah adanya pemilihan, penetapan pengurus tahun 2013-2017 dan pemberhentian Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh 2010-2013.

Musyawarah Besar ke-IV JKMA Aceh telah berhasil memilih Pang Yuriun sebagai Koordinator Dewan Adat yang baru dan Zulfikar Arma sebagai Ketua Badan Pelaksana (Bapel) masa kepengurusan 2013-2017. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari berturut turut juga diisi dengan kegiatan: Forum sarasehan JKMA Aceh menjelang Musyawarah Besar; Pameran produk masyarakat adat, Forum Musyawarah Besar JKMA Aceh 2013 dan pentas seni.


[1] Lihat pasal 1 poin 12 UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, lihat juga pasal 2 ayat 3 UU No.18/2001.
[2] Pasal 1 poin 19 dan pasal 114 UUPA No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVI, Desember 2013