LHOKSEUMAWE – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Pase, Mendesak DPRK Aceh Utara untuk segera mengesahkan rancangan qanun (raqan) tentang pemerintahan gampong dan mukim. Kehadiaran qanun tersebut dinilai sudah sangat mendesak supaya mukim lebih produktif.

Demikian antara lain rekomendasi JKMA dalam pertemuan bertajuk “Duek Pakai Siuroe” dengan seluruh mukim di Aceh Utara, Sabtu (7/8), di Lhokseumawe. “Draf Raqan mukim telah kami serahkan kepada dewan Aceh Utara awal Januari 2009 lalu. Namun, hingga kini belum disahkan, padahal raqan tersebut sudak sangat mendesak,” kata Koordinator JKMA, Tgk Muhibuddin kepada Serambi kemarin.

Menurutnya, selama mukim menghadapi banyak kendala dalam bertugas, karena belum ada aturan yang memungkinkan mukim membentuk lembaga. Kondisi ini menyebabkan mukim tidak bisa proaktif dalam pembangunan. Bahkan, wewenang kerja mukim dengan keuchik juga tidak jelas, sehingga terkesan mukim hanya menjadi perantara saja.

Berdasarkan hal itu, dalam pertemuan tersebut, para imum mukim dan JKMA mendesak pihak DPRK Aceh Utara, segera membahas dan mengesahkan raqan mukim yang telah ditetapkan sebagai raqan prioritas. Bukan hanya itu, JKMA juga meminta supaya nanti dalam pembahasan juga melibatkan imum mukim.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara Amiruddin yang dihubungi Serambi via telepon selulernya menyebutkan, pihaknya masih menunggu draf terbaru dari mukim yang kini dalam penyempurnaan. Menurutnya, setelah draf itu diterima pihaknya akan segera membahasnya sehingga bisa disahkan.

Ia juga mengakui bahwa raqan tersebut sudah diagendakan untuk dibahas dalam tahun ini. “Draf yang lama kami tidak menemukan di kantor, meski disebutkan sudah diserahkan kepada pihak kami tahun sebelumnya,” sebut Amir.(c37)

Sumber: serambinews.net