BANDA ACEH – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh membantah mendukung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terkait mendukung upaya gugatan uji materi (judicial review) Pasal 205 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca : JKMA Dukung Langkah Yara Gugat UUPA

Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma mengatakan, ada oknum yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan nama JKMA.

“Kami tidak mengenal ketua JKMA yang disebut dalam berita itu, siapa dia sebenarnya, apakah orgasisasi yang dipimpin itu legal atau ilegal,” kata Zulfikar Arma kepada AJNN, Selasa (10/11).

Dirinya, menjelasakan, organisasi JKMA Aceh dari dulu telah terlibat dalam pembuatan UUPA, pihaknya pernah mengusulkan masuknya pasal tentang Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh, yaitu di pasal 114, dan selama ini JKMA Aceh juga bekerja dalam penguatan mukim dan lembaga adat di Aceh.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat luas yang selama ini telah bersama JKMA Aceh dalam mendorong kedaulatan masyarakat adat. JKMA Aceh masih komit dan terus bergerak bersama masyarakat adat Aceh untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

“Gerakan JKMA Aceh di ruang publik kami ucapkan banyak terima kasih dan JKMA Aceh sangat mengharapkan peningkatan kerja sama dengan JKMA Aceh untuk bersama membangun Aceh yang kita cintai ini,” harapnya.

Sumber: ajnn.net