SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) membantah telah mendukung langkah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat Pasal 205 Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur soal pengangkatan Kapolda Aceh.

JKMA Aceh tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung YARA dalam menggugat UUPA. Selama proses gugatan YARA berjalan di ruang publik, JKMA Aceh belum pernah sekalipun berkomunikasi maupun menjalin hubungan kerja dengan YARA sehingga sangat tidak beralasan untuk menghubungkan JKMA Aceh dengan YARA,” kata Ketua Badan Pelaksana JKMA, Zulfikar Arma, dalam siaran persnya kepadaSerambinews.com, Selasa (10/11).

Menurut Zulfikar Arma, nama JKMA telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kami tidak mengenal KetuaJKMA yang disebut dalam berita sebelumnya.

“Berita itu telah mengganggu persepsi masyarakat terhadapJKMA Aceh, dan juga mendapat banyak respons dari masyarakat maupun JKMA wilayah terkait kebijakan yang bukan merupakan kebijakan JKMA Aceh,” tambah Zulfikar.

Sebelumnya diberitakan, Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA) mendukung upaya gugatan uji materi (judicial review) Pasal 205 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal yang dimaksud mengatur tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh (Kapolda) harus atas persetujuan atau rekomendasi Gubernur Aceh.

“Kewenangan tersebut dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena ada politik balas budi dalam proses persetujuan seorang Kapolda di Aceh oleh Gubernur,” kata Ketua JKMA, Zoelhardini Anwar, dalam siaran persnya kepadaSerambinews.com, Sabtu (31/10/2015).

Sumber: Serambi Indonesia