Pidie – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Pidie berkenaan dengan rencana penyusunan qanun tata kelola hutan adat Mukim dan Gampong di Kabupaten tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana (Bapel) JKMA Acceh, Zulfikar Arma kepada media ini, Kamis (03/04/2014.

Menurut Zulfikar, JKMA Aceh akan membantu pemerintah Kabupaten Pidie untuk melaksanakan pemetaan keberadaan dan permasalahan sosial masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan.

“Hingga saat ini, JKMA Aceh bersama dengan JKMA Pidie telah melakukan pemetaan di Mukim Beunga, Kecamatan Tangse dan Mukim Kunyet di Kecamatan Padang Tiji,” kata Zulfikar Arma.

Zulfikar menambahkan, inisiatif pemerintah daerah seperti ini, menunjukkan bahwa kepedulian pemimpin daerah terhadap masyarakat adat yang berada di wilayahnya sebagai hal yang penting.

Selain itu, menunjukkan bentuk hubungan harmonis dalam rangka memperbesar partisipasi masyarakat terutama masyarakat adat dalam pembangunan di Kabupaten Pidie. ”Kita memberi apresiasi tinggi kepada Pemerintah yang memiliki perspektif seperti ini,” tutur dia.

Selain itu kata Zulfikar, menindaklanjuti rencana penyusunan qanun tata kelola hutan Mukim dan Gampong di Kabupaten Pidie itu, pihaknya juga telah melakukan serangkaian koordianasi dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Pidie.

Kordinasi itu, sambung Zulfikar, dilakukan beberapa hari lalu di ruangan kerja Ketua MAA Pidie yang dihadiri oleh dirinya selaku Bapel JKMA Aceh, Ketua Badan Pelaksana JKMA Pidie Muktar dan mewakili dari MAA Kabupaten Pidie adalah Sekretaris MAA, Adhari SSos.

Masih menurut Zulfikar, dalam pertemuan itu, Sekretaris MAA, Adhari SSos mengatakan, bahwa masyarakat adat atau mukim mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

Hal itu kata dia, telah diatur melalui Undang-Undang maupun qanun di Aceh dan di Kabupaten Pidie, antara lain mukim memiliki harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Qanun pemerintahan Mukim Kabupaten Pidie nomor 7 tahun 2011.

Dalam Qanun itu, sambung Zulfikar, pada Bab VI tentang harta kekayaan, pendapatan Mukim dan anggaran pendapatan dan belanja Mukim (APBM), pasal 21 disebutkan; “harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Disamping itu, sebutnya lagi, juga ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 522/8900/SJ, tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, untuk melaksanakan pemetaan keberadaan dan permasalahan sosial Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada dalam kawasan hutan. (sp)

Sumber: Atjehlink.com