JKMA

Penyerahan draf usulan tentang mukim oleh JKMA kepada Pemkab Pidie.

 Banda Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bersama dengan Imum Mukim dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, menyerahkan dua Draf Usulan Peraturan Bupati (Perbup) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, melalui Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan, SE di kediamannya, Jum’at (27/3/2015). Dua draf usulan Perbup tersebut adalah tentang Tata Batas Wilayah Mukim dan Inventarisasi Harta Kekayaan Mukim.

Zulfikar Arma Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh, menjelaskan bahwa Draf Usulan Perbup ini dibuat bersama dengan para Imum Mukim di Pidie yang telah dimulai sejak Juni 2014. Di mana dalam proses pembuatannya dibantu oleh tim ahli, yaitu; Dr H Taqwaddin Husin, Kamaruddin Andalah, MSi, Sulaiman, MH, dan Amrisaldin MS, S.Hi.

“Pada dasarnya draf ini diusulkan kepada Pemerintah agar nantinya dapat memberikan kepastian hukum akan wilayah dan harta kekayaan mukim. Ini sesuai dengan UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Kabupaten Pidie no 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim,” tambah Zulfikar.

Wakil Bupati Pidie menyambut baik atas kerja ini dan sangat berterimakasih kepada JKMA Aceh yang telah memfasilitasi MAA sehingga melahirkan beberapa kebijakan. Menurut M. Iriawan, ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah menentukan kebijakan berikutnya menyangkut tata batas mukim dan sebagainya.

“Kami dari pemerintah sangat mendukung dan tentu akan berusaha memfasilitasi sesuai kapasitas kami. Pemerintah juga masih perlu diberi masukan untuk draf usulan ini. Di mana nanti mungkin saja ada perbedaan cara pandang, maka perlu kita duduk kembali untuk diberi penjelasan,” kata M. Iriawan.

Penyerahan draf usulan ini turut disaksikan oleh Asisten I Drs. Yusri Malik, Asisten II Maddan, SE, Perwakilan Mukim, JKMA Pidie, Perwakilan MAA Kabupaten Pidie dan Perwakilan dari Lembaga Panglima Laot Kabupaten Pidie. Di akhir pertemuan, Wakil Bupati Pidie menegaskan usulan Draf Peraturan Bupati ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pidie melalui tim ahli, asisten dan instansi terkait. “Draf usulan ini dibahas dan secepatnya untuk ditetapkan dan disahkan,” ujarnya. (Sp)

Sumber: Atjehlink.com