Imum Mukim Lamkabeue Sabni Bahni

LELAKI itu bernama Sabni Bahni. Ia tinggal di Gampông Batee Lhee, Mukim Lamkabeue, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar. Sejak tahun 2012 hingga sekarang, ia dipercaya sebagai ulee imum mukim untuk Mukim Lamkabeue.

Meski baru satu periode menjabat sebagai imum mukim, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Sabni yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi imum mukim-imum mukim lain di Aceh. Satu di antara beberapa hal yang bisa dianggap sebagai prestasi penting Sabni adalah melawan keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah hutan adat Lamkabeue.

“Selama menjabat sebagai imum mukim, belum banyak yang bisa saya lakukan. Namun, saya terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Mukim Lamkabeue. Sejauh ini, kami di Mukim Lamkabeue masih serius melawan illegal logging,” ujarnya kepada tim tuhoe, Chalid HK, beberapa waktu lalu.

Dalam menangani kasus pembalakan hutan secara ilegal, Sabni mengaku dibantu masyarakat adat setempat. Bersama masyarakat, ia pernah menguasai mobil yang digunakan oleh kelompok HTI. Ketika itu, mobil HTI sedang masuk hutan Seulawah. Sesampainya di kawasan Mukim Lamkabeue, mobil tersebut dihadang oleh Sabni dan sejumlah masyarakat Lamkabeue.

Karena sudah terlalu sering melakukan penebangan hutan dan dianggap tidak sesuai, Sabni dan sejumlah masyarakat adat Mukim Lamkabeue menahan mobil HTI tersebut, lalu menguasainya. Mobil beserta awak HTI kemudian digiring ke kantor Polres Aceh Besar.

“Kami kuasai mobil HTI karena menurut kami apa yang mereka lakukan terhadap hutan adat Lamkabeue tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak pernah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat. Kami bawa mobil dan orang-orang HTI itu ke Polres di Jantho. Kami minta aparat bisa menjadi mediator dalam masalah ini,” papar Sabni.

Hasil pertemuan masyarakat Lamkabeue dengan pihak HTI yang dimediasi oleh Polres Aceh Besar memunculkan beberapa kesepahaman. Walhasil, ada MoU antara pihak HTI dengan masyarakat Mukim Lamkabeu. Bagi Sabni, hal ini merupakan sebuah kemenangan, karena selama ini, lebih separuh wilayah Lamkabeue dikuasai oleh pihak HTI.

“Luas Mukim Lamkabeue sekitar 2000 hektare. Seluas 1000 hektare dikuasai oleh HTI. Gambar penguasaan hutan oleh HTI sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Bagi kami, ini ilegal,” tegas Sabni.

Untuk itu, Sabni sangat berharap ada peran dan kebijakan yang tegas dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dalam menangani kasus hutan. Khusus hutan Seulawah, kata Sabni, jika terjadi bencana alam, bukan hanya Mukim Lamkabeue yang mendapat musibah, tetapi juga beberapa wilayah lain bahkan akan menjadi bencana provinsi.

“Semua kita tahu, Gunung Seulawah itu berstatus aktif. Suatu waktu bisa saja meletus atau terjadi bencana lain seperti banjir. Jika bencana alam terjadi, siapa yang akan dapat imbas, semua yang ada di kaki gunng Seulawah. Jadi, kami harap pemerintah paham akan hal ini. Jangan lagi membiarkan praktek illegal logging merajalela di Gunung Seulawah,” ucapnya.

Selain persoalan hutan, selama Sabni menduduki jabatan imum mukim, ia juga telah berhasil membawa rumah sekolah masuk ke Mukim Lamkabeue. Selama ini, kata Sabni, rumah sekolah relatif jauh dari perkampungan penduduk.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada rumah sekolah yang terjangkau dengan perkampungan penduduk. Untuk SMP, sudah ada lima sekolah yang berada dalam kawasan Mukim Lamkabeue sehingga terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Selama menjadi imum mukim, Sabni mengaku banyak suka-duka yang dirasakannya. Adakala ia merasa suka karena sebagai imum mukim kerap diundang dalam beberapa forum dan pertemuan dengan pejabat dan tokoh hebat.

“Ketika suara dan masukan kita didengar oleh para pejabat dan tokoh-tokoh itu, ada rasa puas dan bangga dalam diri kita. Bagi saya, ini pengalaman suka sebagai imum mukim” katanya.

Namun demikian, lanjut Sabni, tidak tertutup kemungkinan ada kalanya imum mukim itu merasakan duka dan rasa bersalah yang tak kunjung padam. Misalnya saja, kata Sabni, ketika menyelesaikan sengketa atau masalah dalam kehidupan sosial masyarakat, ada pihak yang merasa dirugikan meski seorang imum mukim sudah berusaha adil dan bijaksana.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan pasti akan memaki imum mukim. Di sinilah duka kita sebagai imum mukim. Meskipun kita sudah berusaha maksimal untuk adil dan bijaksana, tetap ada saja pihak yang merasa dirugikan. Inilah dilema yang harus dilewati,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sabni menyatakan bahwa tugas imum mukim bukan hanya sebagai pimpinan bagi masyarakat di wilayah mukimnya. Namun, ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni pertanggungjawaban di hadapan Allah.

“Imum mukim itu bertugas dunia akhirat. Ini yang penting dan harus dipahami oleh setiap imum mukim,” ucapnya mantap.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017