SIGLI – Pengelolaan hutan mukim di wilayah Beungga, Kecamatan Tangse, Pidie diharapkan jangan sampai tumpang tindih. Tujuan penggunaannya harus jelas dan tidak menjurus pada arus ilegal loging (pembalakan liar). Penebangan hutan secara liar mengancam keselamatan warga.

Demikian antara lain dikatakan Bupati Pidie, H Mirza Ismail saat berdialog dengan forum mukim bersama LSM Rencong dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) di ruang rapat Bupati Pidie, Rabu (19/1). Dialog itu bertujuan mengusulkan sebagian besar hutan di wilayah Beungga, Kecamatan Tangse, hendak dijadikan hutan mukim.

Bupati Mirza menyebutkan, pada prinsipnya Pemkab Pidie mendukung dilaksanakan hutan mukim demi menunjang kelestarian dan peluang usaha bagi mukim di daerah setenpat. Akan tetapi, diharapkan harus jelas tata kelola dan tujuan pelaksanaan hutan mukim ini.

“Jangan sampai hutan mukim tumpang tindih dengan hutan rakyat. Konsepnya harus jelas, paling tidak hal ini dilakukan guna memangkas pelaku ilegal loging yang diyakini masih banyak terjadi. Dampaknya juga harus dirasakan masyarakat,” terang Mirza di hadapan sebelasan rombongan forum mukim dan dua LSM itu.

Ketua Forum Mukim Kabupaten Pidie, Abdul Hadi Zakaria menyebutkan, sebetulnya sejak tahun 2006 lalu sudah ada penentuan hutan mukim. Namun, sekarang ini tidak ada kejelasan lagi. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menghidupkan aturan pengelola hutan mukim.

Dalam laporan usulan draf hutan mukim itu menyebutkan, berdasarkan analisis GIS (Geographical Information System) hutan ulayat mukim yang diusulkan di Beungga adalah seluas 14.088,65 hektar. Terdiri dari hutan produksi seluas 6.347,53 ha (45 persen), hutan lindung seluas 6.385,37 ha (45 persen), dan areal pemanfaatn lain (APL) seluas 1.355,75 ha (10 persen). Luasan itu termasuk hutan produksi 1.347,06 ha, dan 1.183,82 ha hutan lindung yang terdapat kebun, ladang atau tanda secara adat bahwa lokasi tersebut telah ada yang menggarapnya.(aya)

Sumber: www.serambinews.com