Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat (Dok. JKMA Aceh)

Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat (Dok. JKMA Aceh)

Hutan primer Kawasan Eko­sistem Leuser atau KEL dan Ulu Masen, dengan eko­sistem uniknya telah menjadi “negeri rimba” para satwa, seperti gajah, ha­rimau, orang utan, dan sejuta satwa lainya. Para penghuni belantara ini kian terusik akibat kerusakan hutan 3,2 juta hektar per tahun. Selain para hewan, tuhan telah menancapkan begitu saja, sesuka hatinya, berbagai jenis pohon sebagai sumber “periuk nasi” rakyat, mulai dari kayu meu­dang jeumpa, seumaram, meranti, tualang, bayu pong, rubek gle, dan seumatok.

Rimba dengan keagungannya tak jarang mengundang decak kagum para insan di belahan bumi mana pun untuk menjamah dan “menelan­janginya”. Hal ini dapat mengancam konservasi di sana, baik penebangan liar, kebakaran hutan, maupun alih fungsi lahan. Padahal, dampak dari aktivitas itu sudah dirasakan rakyat yang bermukim di lereng gunung, lembah, dan ngarai. Seba­gai cotoh, banyak ternak penduduk dimangsa hewan buas, banjir pun kerap menyapa penduduk di kala musim penghujan, seperti di pe-nghujung tahun silam yang melum­puhan arus transpormasi sepanjang pantai barat dan timur Aceh.

Selain memiliki berbagai jenis tumbuhan dan satwa, kawasan ini juga jadi daerah tangkapan air yang sa-ngat penting bagi daerah aliran sungai dari hulu dan anak-anaknya hingga menggapai muara di kelokan pantai. Namun, eksploitasi hutan masa ke masa telah berbuah keru­sakan serius. Perambahan hutan dilakoni para penebang saban hari, dari semenjak ayam jantan berteriak-teriak bangunkan penduduk yang dilelapkan sejuknya hawa gunung, hingga senja membenam petang di balik bukit. Berkubik-kubik kayu saban hari dilengganggan para kurir dari hutan Ulu Masen dan sekitarnya hingga hutan lebat itu seolah-olah mengerang kesakitan, seperti headline sebuah Koran lokal beberapa waktu lalu, “Ulu Masen Bergemuruh, Warga Menggungsi”.

Suara mesin perambah meraung-raung di KEL, hingga kagetkan anak gajah yang sedang lelap di pang­kuan induknya. Berpuluh-puluh truk dengan deru diesel meraung keras, menyeruak di antara lebatnya hutan, sampai mengusik orang hutan yang berpoligami di dahan kayu meranti yang mungkin tak lama lagi juga menyusul kaumnya yang sudah lebih dulu arungi selat malaka atau sa-mudera Hindia.

Lambaiaan pucuk Seumantok seakan menggerutu “aku lebih nyaman di­tancapkan Yang Mahatinggi di tanah ini ketimbang harus jadi kosen pintu atau jendela mewah si serakah itu”. Jerit tangis histeris burung pelatuk besi dibalik lebatnya meudang jeum­pa saat melihat pohon bak istana agungnya dan keluaraga dibawa kabur penyamun rimba. Suasana perumpamaan seperti itu seakan nyata di telinga atau batang hidung insan bernurani, tetapi sayang itu hanyalah teriakan kecil seisi rimba yang meronta.

Laju kerusakan hutan di pelosok Aceh makin parah akibat rendahnya pengetahuan penduduk sekitar, teru­tama tentang pelestararian hutan sebagai sumber kehidupan hakiki. Para penduduk kaki rimba tak terlalu percaya akan bahaya alamiah selalu mengitainya sampai tujuh turunan. Dengan begitu, pantaslah fenomena watak dan prilaku apatis ter-hadap kerusakan hutan kini dihawatirkan bersama.

Populasi penduduk dan perkemban­gan teknologi yang kian menggila menyebabkan tekanan sangat dah­syat terhadap pemanfaatan hutan, termasuk eksploitasi yang begitu mudah dan berlebihan. Ditambah lagi dengan keterbelakangan pen­dididikan dan kearifan lokal semakin menipis. Maka sangat mungkin masyarakat pedalaman cenderung dimanfaatkan para pebisnis kayu untuk keuntungan sebanyak mungkin dari warisan nenek moyang mereka.

Kearifan lokal, nilai-nilai kemanu­siaan, kebersamaan, persaudaraan dan ketauladanan kian terkikis, kini bahkan bisa dibilang bak telur di ujung tanduk sapi gila. Hampir semua tatanan norma tersebut tereliminasi berbagai perundang-undangan negara yang tak pernah bisa ditegakkan para abdi negeri ini, seperti Undang-Undang Pokok Kehu­tanan No.5 tahun 1967 dan diperba­harui dengan UU No.41 tahun 1999. Produk hukum ini telah menciutkan luas hutan Aceh dengan laju kerusa­kan 3,2 juta hektar per tahun. Gila bukan?

Masyarakat setempat tak sempat berpikir sehat, bila dapur para istri tak berasap, bila tak mampu diami rengekan anak minta jajan. Belum lagi anak bungsunya yang belum diimunisasi ke kota kabupaten ka-rena para dokter tak suka bertahan di kampung belantara sana, “takut malaria tropika”.

Mata pencarian masayarakat di sana umumnya petani dan terkadang juga merambah hutan untuk hidup sebe­lum masa panen tiba. Itu hal biasa, di tempat mana pun permukaan bumi fana ini, pasti ada orang yang mene­bang hutan. Namun, apa jadinya jika ditambah dengan keterlibatan para cukong kayu kapitalis. Karenanya, pengelolaan di masa mendatang, hendaknya ditangani masyarakat adat. Kebijakan dan pengelolaannya tak lagi disentralistikan, kikis habis praktik-praktik kapitalisasi hutan, tingkatkan peran pawang uteun, hambat pergeseran nilai budaya setempat secara profesional.

Hutan yang dikelola masyarakat adat lebih terjamin kelestariannya diban-dingkan HPH atau Badan Usaha Milik Swasta benefit oriented lainnya. Hasil survey Fay tahun 2002 menye­butkan hanya 11% kawasan hutan yang dikuasai dan dikontrol langsung Departemen Kehutanan, 56%-nya dalam kondisi coincide atau secara bersamaan berada dalam klaim-klaim masyarakat adat.

Sebagai alternatif penebangan dan perambahan hutan, masyarakat akan diperkenalkan dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti rotan, tanaman obat, dan lebah madu melalui pelatihan dalam pemanfa-atan, pengelolaan, dan pemasaran­nya secara berkelanjutan.

Kearifan lokal dan sistem hutan kerakyatan

Tradisi pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah diwarisi turun temurun. Tugas itu dimandatkan pada lembaga adat uteun yang dipimpin panglima uteun. Pola penguasaan hutan rakyat dalam implementasinya melalui sistem perngelolaan berlandaskan aturan adat-istiadat.

Sistem tersebut akhirnya diperkuat dengan membentuk Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakya­tan atau KPSHK. Kosorsium tersebut lahir atas prakarsa beberapa kalan­gan, seperti akademisi, peneliti atau praktisi kehutanan, tokoh masyarakat adat, aktivis lingkungan dan sumber daya alam.

Setelah sistem ini nyata, tahun 1995 digagaslah gerakan hutan kerakya­tan dengan nama-nama lokal se-perti, Simpung di Kalimantan Timur, Tembawang di Kalimantan Barat, Pangale di Sulawesi Tengah, Parak di Sumatera Barat, Repong di Lampung, Leuweng di Jawa Barat. Sementara di Aceh sendiri disebut Empus (Gayo).

Untuk mempermudah pengelolaan hutan rakyat yang beragam, Sistem Hutan Kerakyatan atau SHK be-kerja sesuai prinsip-prinsip utama masyarakat, nilai sosial-budaya, nilai religi, pengelolaan kolektif, berkelan­jutan dan lestari secara ekologi, berkeadilan sosial, dan mendukung ekonomi kerakyatan, kemandirian.

Khusus di Aceh, untuk pengelolaan sumber air dan sekaligus hutan lindung, terdapat beberapa larangan adat, seperti larangan tebang pohon dalam jarak 1200 depa atau 600 meter dari sumber mata air seperti danau, waduk, alue, dan lain-lain, bahkan untuk kepentingan pemang­ku adat. Tak boleh tebang pohon di puncak dan lereng gunung, terjal, jurang dan 60 depa dari bantaran sungai.

Pembukaan areal kebun pun, menu­rut adat uteun dan adat seuneubok juga harus mempertimbangkan posisi letak lahan, sesuai kemiringan utara atau selatan. Dan juga harus sesuai dengan siklus edar cahaya matahari. Hal itu sesuai hadih maja, “Tanoh sihet u timue pusaka jeurat, sihet u barat pusaka papa, sihet u tunong geulantan, dan sihet u seula­tan pusaka kaya”.

Hutan rakyat vs hutan negara

Pengelolaan hutan negara terwu­jud dalam tiga bentuk, yaitu hutan produksi, konservasi dan lindung. Hutan produksi dimandatkan kepada pihak swasta melalui pemberian izin HPH(Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), BUMN, seperti, Perhutani dan Inhutani (sudah bubar). Hutan konservasi dinaungi Departemen Kehutanan melalui BKSDA dan program-program bersama lembaga-lembaga konser­vasi internasional, seperti, JICA, TNC, CI, WWF, FFI.

Pola pengelolaan hutan tersebut sebagai terjemahan dari konsti­tusi Negara tentang hak kekuasaan negara atas sumbedaya alam. Pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebut­kan bahwa “sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dikua­sai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”

Nah, Kepentingan negara atau pemerintah ke arah pertumbuhan ekonomi semata, kerap kali ber­bentur dengan hajat hidup rakyat. Bahkan, kerap menimbulkan konflik kawasan yang berkepanjangan hingga kini. Beberapa izin HPH dan HTI, perluasan kawasan konservasi, perluasan perkebunan sawit berskala telah memunculkan tumpang tin­dihnya areal dengan kawasan kelola rakyat dengan menfikan sistem hutan kerakyatan. Alhasil, kondisi lingkungan semakin buruk.

Pada tahun 1970-an, HPH secara membabi buta menggundulkan hutan di Sumatera dan Kalimantan, kayu-kayu tebangan menggenangi sungai-sungai besar di sana, atau pernah dikenal dengan “banjir cap”. Pada tahun itu juga mulai dibuka daerah transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat alias PIR di kedua pulau besar ini. Para menggarapnya berasal dari Jawa, Madura, Bali dan Nusa tenggara. Selanjutnya diperluas lagi hingga 7,4 juta hektar. Lalu di era 1980-an, perluasan hutan industri pulp-kertas telah berujung kerusakan hutan mencapai luasan hingga 108,5 juta hektar.

Di sisi lain, sekitar 56% kasus tarik-menarik klaim hutan antara peme-rintah dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat masih kelabu. Hu­tan rakyat dengan berbagai bentuk-bentuk SHK-nya belum sepenuhnya diakui secara de facto dan de jure dari pemeritah. Status hukum yang jelas diakui, baru hanya pada tanah-tanah hutan rakyat yang besertifikat, selebihnya dikelola sepihak oleh negara dan pengusaha bermental kapitalis rakus. Akankah hutan kita bisa dinikmati beberapa generasi mendatang? May be yes, may be no!

Instansi Kabupaten/Kota yang Menangani Bidang Kehutanan

tuhoe 8 geulanggang cut tabel

Sumber: Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan 2004.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VIII, Mei 2009