DALAM konferensi pers tentang RTRW Aceh di Cikini, Jakarta pada Kamis (14/3/2013), juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Effendi Isma, usulan RTRW Aceh tersebut hanya untuk melegalkan kegiatan melawan hukum yang saat ini marak terjadi seperti pertambangan tanpa izin dan perluasan kebun sawit di dalam kawasan konservasi dan kawasan lindung di Aceh.

Bila usulan dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang kini sudah ada di meja Menteri Kehutanan itu disepakati, maka kawasan hutan konservasi dan lindung di provinsi itu akan berkurang dari 68 menjadi tinggal hanya 45 persen saja atau setara dengan mengkonversi 1,2 juta hektare dari 3,78 juta ha yang ada. Effendi juga menengarai proses penyusunan tata ruang itu tidak benar, banyak memakai jalan pintas dan berpotensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan.

hutan-aceh

Ilustrasi

Salah satu “cacat” Rencana Tata Ruang Aceh itu adalah tidak dimasukkanya Kawasan Ekosistem Leuser atau KEL, yang memliki landasan legal yang kuat berupa Keputusan Presiden dan dilindungi secara nasionial dan dinyatakan sebagai Kawasan Strategi Nasional untuk fungsi lingkungan. Rencana tata ruang baru itu juga menghapuskan kawasan Ulu Maresn yang ditunjuk sebagai Kawasan Strategi Provinsi.

Selain Ulu Masen kawasan lain seperti Rawa Gambut Tripa di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, Rawa Gambut Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam dan Singkil juga termasuk kawasan yang dilindungi karena rata-rata memiliki kedalaman 3 meter. Tetapi, karena rawa-rawa gambut itu masih berstatus areal penggunaan lain atau APL, maka sangat mudah untuk dialihfungsikan.

Sementara itu para aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk segera merevisi peraturan terkait dengan perubahan status kawasan hutan di Papua yang bisa berakibat kepada kerusakan hutan di propinsi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Teguh Surya, juru kampanye politik kehutanan untuk Greenpeace Asia Tenggara, di Jakarta, Kamis (14/3), terkait dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 458 yang antara lain membolehkan kawasan hutan seluas 376.385 hektar menjadi bukan kawasan non hutan.

“Kami meminta menhut dan Presiden untuk merevisi bukan mencabut SK 458 tersebut karena posisi kawasan hutan lindung tidak tergantikan. Maknanya, Papua akan kehilangan areal hutannya. Seharusnya kita bisa banyak belajar dari kerusakan hutan di Sumatra dan Kalimantan,” tegas Teguh.

Kiki Taufik, spesialis GIS (Geographic Information System) dari Greenpeace Asia Tenggara, menjelaskan bahwa dikeluarkan SK tersebut berarti Papua kehilangan sekitar 800 ribu hektar kawasan hutan mereka.

Analisa yang dilakukan oleh Greenpeace berdasarkan interpretasi terhadap SK 458, kawasan hutan primer seluas 376 ribu hektar akan diubah menjadi bukan lindung, yang artinya bisa berpotensi menjadi kawasan hutan produksi atau areal penggunaan lain (APL).

Lebih lanjut, ada 392 ribu hektar yang berubah fungsi dari hutan lindung dan konservasi diturunkan menjadi hutan produksi.

“Dengan kata lain, hampir 800 ribu hektar kawasan hutan di Papua berpotensi deforestasi apabila sudah selesai moratorium,” lanjut Kiki menambahkan komitmen moratorium hutan di Indonesia akan berakhir pada bulan Mei mendatang.

Kiki menambahkan bahwa SK tersebut sebenarnya sudah ditandatangan pada tanggal 15 Agustus 2012 silam, namun luput dari perhatian publik. “Kita memang agak telat (mengetahuinya), baru sadar saat ada revisi peta moratorium yang ketiga di mana areal hutan primer di Papua sudah berubah fungsi,” jelasnya. “Setelah dianalisa, SK tersebut menjadi dasar dan langsung dilakukan perubahan di peta revisi-nya.”(acehterkini/energytoday)

Sumber: acehterkini.com