Geulanggang Rayeuk

tuhoe—Hampir semua potret pengelolaan hutan di Indonesia selama ini menuai konflik, baik konflik horizontal sesama masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya telah merasakan pergesekan pertentangan antara rakyat dengan perusahaan dan antara rakyat dengan pemerintah.

Konflik ini tidak cuma terjadi dalam kawasan hutan budidaya, melainkan juga dalam kawasan hutan lindung. Konflik yang terjadi telah banyak menelan korban jiwa. Kebanyakan yang menjadi imbas adalah rakyat kecil, baik disebabkan penegakan hukum (represif) oleh aparat penegak hukum maupun upaya penghilangan paksa oleh perusahaan demi mengamankan aset mereka.

Indonesia telah mencatat ribuan konflik dalam kasus hutan. Hal ini sudah terjadi sejak masa orde baru menetapkan pengelolaan hutan dengan mengeluarkan izin HPH (Hak Pengelolaan Hutan) bagi privat sektor untuk menebang kayu di dalam hutan dan melakukan ekspor kayu bulat (log) ke berbagai negara luar.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki kawasan hutan yang masih lumayan baik. Kondisi ini tercipta karena Pemerintah Aceh dengan berani mengeluarkan kebijakan moratorium logging bagi perusahaan HPH yang beroperasi di Aceh.

Berdasarkan Qanun Tata Ruang Aceh 2013, luas hutan Aceh keseluruhan daratan mencapai 5.675.729 ha, yang masuk ke dalam kawasan lindung 2.695.720 ha, dan kawasan budidaya 684.909 ha (HP), 2.295.100 ha (APL). Dari kawasan-kawasan budidaya tersebut, yang dikuasai oleh perusahaan antara lain untuk: HTI mencapai 312.460 ha, HPH seluas 258.649 ha (data olahan JKMA Aceh dari berbagai sumber 2015), dan HGU mencapai 359.491,25 (data Dinas Perkebunan 2015).

LBH Banda Aceh mencatat cukup banyak konflik terjadi di Provinsi Aceh terkait lahan dan pengelolaannya oleh negara (baca: pemerintah) dan memberikannya kepada privat sektor (lihat tabel).

Konstruksi konflik ini bekerja masif dengan banyaknya regulasi yang tidak pro rakyat kecil, ditambah sistem pemerintahan (birokrasi) yang rentan korupsi sehingga menyebabkan semakin menjamurnya praktik-praktik izin yang merugikan masyarakat di sekitar hutan.

Pendekatan represif aparat keamanan (yang dibiayai perusahaan) terhadap warga masyarakat menjadi tontonan rutin setiap timbul konflik. Rakyat kecil pun akhirnya harus menelap pil pahit tatkala berhadapan dengan aparat keamanan.

Kondisi ini diperparah oleh konstruksi hukum peradilan di negeri ini yang hanya berpihak kepada hukum positif dan menafikan kondisi rakyat yang awam. Setiap keputusan peradilan selalu mengusik rasa keadilan rakyat.  Kejadian-kejadian ini seakan menjadi reminder (pengingat) bagi warga masyarakat kecil untuk “jangan melawan pemodal” karena mereka dilindungi pemerintah dan aparat hukum.

Kembalilah ke Konsep Adat

Sekian lama hutan dan lahan di seluruh Indonesia dikelola secara arif oleh masyarakat adat. Masyarakat adat menjaga hutan secara turun temurun dengan mewarisi kearifan terhadap lingkungan. Masalahnya, konsep adat cenderung dipandang sebagai konsep usang, udik, kampungan, tertinggal, dan tidak modern. Akibatnya, sebagian besar pejabat negara sulit dan tidak mau menggunakan terminologi adat dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Pada tahun 2012 ketika judicial review UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, dimasukkan nomenklatur adat sebagai sebuah entitas yang jelas fisik dan bentuknya sehingga memperoleh predikat “legal” secara de jure terhadap komunitas-komunitas adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan kemerdekaan kedua kali bagi sebagian besar masyarakat Indonesia setelah tahun 1945.

Di Aceh, komunitas masyarakat hukum adat dimulai dengan gampông sampai tingkat mukim. Mukim merupakan persekutuan beberapa buah gampông, menguasai kekayaan yang berada di wilayah publik atau wilayah yang merupakan berpengaruh langsung kepada masyarakat lintas gampông, seperti hutan yang menjadi tempat mencari rezeki warga.

Peran mukim sebagai entitas masyarakat hukum adat di Aceh telah teruji dan terus memberi manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengelola hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal sesuai dengan yang telah dianut pada masa dahulu.

Hutan adat merupakan pengembalian bentuk penguasaan oleh komunitas (komunal) yang bercirikan memberi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menggunakan asas kesepakatan dan mufakat sebagai bentuk tertinggi dalam mengambil keputusan.

Melalui konsep hutan adat banyak alternatif pembangunan sektor produksi dapat dilaksanakan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara harus memberi stimulan secara langsung dan terlibat aktif dalam mendampingi dan memberi asistensi dalam pengelolaannya.

Beberapa kabupaten di Aceh telah menyusun Qanun Hutan Adat dan menjadikannya sebagai program legislatif prioritas, salah satunya Kabupaten Aceh Jaya menjadikan regulasi tersebut sebagai prioritas nomor 3 pada tahun 2017, sehingga pemerintah tidak perlu takut akan kehilangan kawasan hutan karena secara adat hutan tidak boleh diperjualbelikan.

Hutan adat akan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang mengelolanya sehingga secara signifikan akan meningkatkan kesejahteraan negara.

Untuk Provinsi Aceh

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memperluas wilayah kelola masyarakat, Provinsi Aceh saat ini yang sudah mengajukan penetapan hutan adat sesuai dengan peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Beberapa mukim yang masuk dalam kajian hutan adat adalah Mukim Beungga, Mukim Kunyet, dan Mukim Paloh, ketiga mukim ini berada di Kabupaten Pidie.

Saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap ketiga mukim tersebut langsung oleh Kementerian LHK sesuai dengan Perdirjen PSKL KLHK tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak. Masyarakat adat yang berada di tiga mukim tersebut berharap agar Kementerian LHK segera menetapkan hutan adat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pidie juga sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim. Pemkab setempat juga mendapat dukungan dari DPRK Pidie dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Menteri LHK di Jakarta agar Pemerintah Pusat segera menetapkan hutan adat di tiga wilayah mukim tersebut.

Hal ini merupakan mimpi baru bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus kedaulatan pemerintahan mukim yang sebelumnya masih kurang mendapatkan peran dan wewenang dalam mengelola hutan dan hasil hutan. Semoga ke depan, institusi adat mukim semakin mendapatkan peluang dalam menegakkan hutan adat mukim.

Tabel konflik perhutanan di Aceh tahun 2016 menurut LBH Banda Aceh

No

Kabupaten/kota

Luas lahan

Jumlah kasus

Jumlah KK

1

Aceh Tamiang

354.00

3

1412

2

Aceh Barat

520.00

2

164

3

Bireuen

190.00

2

30

4

Nagan Raya

55.03

1

342

5

Aceh Singkil

403.00

2

1801

6

Aceh Timur

 1,087.50

1

700

Total

2,609.53

11

4449

 

Geulanggang Rayeuk - EfendiLaporan EFENDI ISMA, S.Hut.
—Kepala Bidang Advokasi Sumber Daya Alam JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVIII, Desember 2016