Buletin tuhoe XIX

tuhoeSiapa yang tidak merindukan kemandirian masyarakat adat, masyarakat yang bisa mengelola dan menguasai hasil hutannya, punya kewenangan terhadap hasil alam, dan diakui sebagai sebuah komunitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Tentu semua menginginkan hal tersebut.

Salah satu tolak-ukur kemandirian masyarakat adat adalah adanya wilayah hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan Adat diakui dalam kawasan hutan negara atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat serta telah mendapat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah.

“Pengakuan pengelolaan hutan adat tidak  terpisahkan dari hak masyarakat seperti dinyatakan Undang Undang Dasar 1945. Pengakuan ini juga berarti apresiasi terhadap nilai dasar dan identitas Indonesia sebagai sebuah negara,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pembuka Deklarasi Pengakuan Hutan Adat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Indonesia, 30 Desember 2016 silam.

Hutan adat yang berada dalam wilayah masayarakat adat saat ini memiliki ciri-ciri umum, antara lain mempunyai land use (tata guna lahan) yang unik dan khas; mempuyai aturan adat yang merupakan hasil dari norma, kesepakatan yang ditaati dalam jangka waktu yang lama, serta menerapkan tataguna lahan hutan adat secara umum. Adapun tataguna hutan adat meliputi zona konservasi, zona produksi dan konservasi, dan zona produksi dan zona Lindung.

Dalam pidato sambutannya pada 30 Desember 2016 kemarin, Presiden Jokowi telah mencanangkan penetapan hutan adat di Indonesia. Dalam deklarasi pengakuan dan penetapan hutan adat yang pertama, diputuskan sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Kesembilan komunitas tersebut diresmikan oleh pemerintah sebagai komunitas yang memiliki wilayah hutan adat.

Menurut Presiden Jokowi, proses pengakuan wilayah hutan adat itu akan terus berlanjut. “Ini adalah awal, karena cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Saya telah menugaskan kementerian terkait untuk terus melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus berjalan dan lingkungan terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan adat atau hutan hak, fungsi konservasi tetap harus dipertahankan.

“Tidak boleh diubah fungsinya, apalagi diperjualbelikan,” tegas Jokowi.

Ditetapkan Menteri

Proses penetapan wilayah hutan adat sesuai dengan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Selain itu, diperkuat dengan Perdirjen No. P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang pedoman verfikasi dan validasi hutan hak. Penetapan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) dijelaskan bahwa setiap masyarakat adat dapat mengusulkan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mencermati beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Pertama, harus ada Perda yang menyebut Masyarakat Hukum Adat (MHA) bersangkutan atau Perda payung pengakuan MHA. Khusus untuk Aceh, sudah Ada Perda Propinsi Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing kabupaten/kota.

Kedua, pihak pengaju memiliki peta wilayah adat (lampiran Perda atau ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan menyebutkan MHA bersangkutan). Khusus bagi Aceh saat ini, baru ada tiga mukim yang sudah memiliki Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Mukim, yaitu Mukim Beungga, Mukim Kunyet, dan Mukim Paloh. Ketiga mukim tersebut berada di wilayah Kabupaten Pidie.

Ketiga, pihak pengaju melampirkan profil MHA (nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya).

Keempat, pihak pengaju membuat surat permohonan kepada Menteri LHK yang ditandatangani pimpinan Masyarakat Hukum Adat.

Laporan Zulfikar Arma, S.P.
—Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh—

Tabel Skema Perhutanan Sosial

 

RIWAYAT TIGA MUKIM USULKAN HUTAN ADAT

tuhoeProses pengusulan penetapan hutan adat untuk beberapa wilayah di Aceh masih terus berlangsung hingga sekarang. Sejauh ini, baru tiga mukim di Aceh yang diakui memiliki wilayah hutan adat, yakni Mukim Beungga, Kecamatan Tangse; Mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji; dan Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji.

Wilayah hutan adat di Mukim Beungga sekitar 10.988 hektare. Dari wilayah ini, ada yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Mukim Kunyet memiliki wilayah hutan adat yang diusulkan seluas 4.106 hektare. Adapun wilayah hutan adat yang diusulkan dalam kawasan Mukim Paloh sekitar 2.921 hektare.

Ketiga mukim di wilayah Pidie itu mengusulkan penetapan hutan adat pada tanggal 27 Oktober 2016. Usulan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat usulan langsung diterima oleh Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Kearifan Lokal, Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos, M.Si.

Setahun sudah penetapan wilayah hutan adat diusulkan. Dalam perjalanannya, dari tiga mukim yang disulkan tersebut, khusus Mukim Paloh dan Mukim Kunyet tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut. Kedua mukim ini belum bisa dilakukan verifikasi lapangan mengingat hutan adat yang diusulkan oleh mukim tersebut tumpang tindih dengan izin konsesi hutan tanaman industri (HTI), PT Aceh Nusa Indrapuri. Sampai sekarang, PT ANI masih memegang izin konsesi di wilayah hutan adat di kedua mukim tersebut.

Berdasarkan surat dari Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Nomor S.16/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/I/2017, disebutkan bahwa wilayah hutan adat yang diusulkan oleh kedua mukim tersebut tumpang tindih dengan penguasaan oleh pihak PT ANI. Surat tersebut dikeluarkan Direktorat Penanganan Konflik setelah melakukan verifikasi terhadap kedua mukim tersebut.

“Hasil verifikasi lapangan untuk Mukim Kunyet dan Mukim Paloh, hutan adat yang diusulkan tumpang tindih dengan areal izin HTI PT Aceh Nusa Indarapuri sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Masalah tumpang tindih ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” demikian bunyi hasil verifikasi terhadap hutan di kedua wilayah mukim tersebut.

Proses Hutan Adat Pidie

Sejauh penelusuran JKMA Aceh, keberadaan PT ANI di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie sudah menuai konflik sejak pertama perusahaan tersebut masuk ke wilayah itu. PT ANI bukan hanya mengganggu Mukim Kunyet dan Mukim Paloh, tetapi ada sekitar 30 mukim di Aceh Besar dan Pidie juga terusik. Namun, sampai sekarang, belum ada titik terang antara pihak HTI dengan masyarakat sekitar.

Adapun untuk Mukim Beungga, sudah dilakukan verifikasi awal oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera. Dari hasil verifikasi awal yang dilakukan pada 8 Maret 2017 ditemukan bahwa hutan adat yang diusulkan oleh Mukim Beungga, sebagian juga diserobot izin konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri.

Melihat situasi ini, masyarakat adat Mukim Beungga bersama Pemkab Pidie melakukan pertemuan dengan Dirjen PSKL di Jakarta pada 29-30 April 2017. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak KLHK akan melakukan verifikasi terhadap hutan adat yang diusulkan oleh Mukim Beungga. Hasil verifikasi, dari luasan hutan adat yang diusulkan 10.988 hektare, yang bebas dari izin ada sekitar 5.390 ha, terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas sekitar 394 hektare dan Kawasan Hutan Lindung sekitar 4.995 hektare.

“Dengan luasan tersebut, ada peluang ditetapkan wilayah hutan adat,” ujar Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Kearifan Lokal, Yuli Prasetyo Nugroho.[Zulfikar Arma]

 

 

Wabup M. Iriawan, S.E.
PIDIE SIAP REALISASIKAN PENETAPAN HUTAN ADAT

M. Iriawan, Wakil Bupati PidieAda tiga mukim di Kabupaten Pidie yang sudah siap melaksanakan penetapan kawasan hutan adat. Terkait hal ini, simak wawancara tim tuhoe dengan Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan, S.E.

Sejauhmana sudah persiapan Pemkab Pidie merealisasikan penetapan hutan adat?

Pemerintah Kabupaten Pidie sudah siap merealisasikan hutan adat di wilayah Pidie. Tahap pertama, akan dilakukan di Mukim Beungga sebagaimana kesepakatan kita dengan KLHK.

Apa yang akan dilakukan untuk memperkuat hal tersebut?

Kami siap mendukung lahirnya Qanun Hutan Adat yang rancangannya sudah ada. Pemkab Pidie juga akan melakukan penguatan-penguatan terhadap masyarakat adat, terutama di tiga mukim yang diprogramkan penetapan hutan adat.

Hanya itu?

Ada persoalan lain yang belum selesai sebenarnya, contoh, ketidakjelasan sejauhmana proses penetapan hutan adat yang diusulkan. Nah, ini perlu terus diupayakan diperjelas. Oleh karenanya, akan dilakukan terus komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak pendamping seperti JKMA dan rekan-rekan lain yang punya kompetensi.

Bagaimana dengan respon pemerintah pusat terhadap pengusulan hutan adat di Pidie?

Saya lihat mereka sudah memberikan respon positif. Hanya saja, ada sedikit masalah terkait izin HTI yang sudah terlanjur diberikan pemerintah pusat. Sekarang kami sedang mencari jalan keluar menyelesaikannya dengan para pihak melalui regulasi yang ada sehingga ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada konflik, jangan sampai pula melanggar aturan.

Sejauhmana Anda melihat hal ini penting dilakukan?

Jelas sangat penting. Dengan adanya penetapan hutan adat, masyarakat adat tidak lagi menjadi tamu di rumahnya sendiri. Masyarakat bisa mengelola hutan dengan betul-betul arif bijaksana dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, juga bisa terus memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat bahwa hutan adalah tempat kita belajar banyak hal.

Bagaimana Pemkab Pidie memastikan keberadaan masyarakat hutan adat dan wilayah adatnya?

Setiap usulan harus kita tinjau ulang, dikaji ulang, apakah sudah benar konsep yang diajukan itu? Hal ini penting untuk memastikan keberadaan masyarakat adat di hutan adat tersebut. Pengalaman Pemkab Pidie pernah mengusulkan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Rukoh, saya menilai kurang serius pembuatan petanya. Saat kita minta HTI dikeluarkan dari sana, sudah disetujui seluas 4000 hektare dikeluarkan. Begitu mau dibebaskan lahan, mau groundbreaking, ternyata bukan di situ lokasinya. Artinya, setiap usulan harus ditinjau dan dikaji ulang.

Apa harapan Pemkab Pidie ke depan terkait hutan adat?

Jika penetapan hutan adat di tiga mukim ini bisa direalisasikan dengan benar, ke depan akan banyak lokasi-lokasi lain bisa terus diajukan penetapan hutan adat. Maka PR bersama, jangan berhenti di sini. Paling besar PR-nya bagaimana menegakkan masyarakat adat itu mengelola hutan adat. Ini baru awal. Maka itu, harapan kita ke depan kita bisa bekerja sama agar yang mengelola hutan tidak hanya orang-orang yang punya uang dan punya kekuasaan.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017