Sesuai dengan regulasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, Aceh mestinya sudah dapat mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat Aceh sesuai UU tersebut. Peraturan ini tidak hanya diciptakan untuk kebutuhan politik, tetapi juga sosial budaya yang di dalamnya termaktub pengelolaan hutan adat.

Regulasi mengenai hutan adat semakin kuat tatkala Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2013 yang mempertegas Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Pada tahun 2016 kemarin, pun KLHK mengeluarkan Permen 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Hal ini semakin memberikan peluang positif bagi pengelolaan hutan adat di seluruh daerah Indonesia, termasuk di Aceh.

Pertanyaannya, sejauh mana pengetahuan dan peran para perempuan di Aceh tentang hutan adat ini. Apakah kondisi ini bisa berpihak pada kaum hawa? Berikut beberapa pendapat para tokoh dan aktivis perempuan Aceh terhadap hutan adat di Aceh.

Tuhoe XXI4 ZaharaZahara –Tokoh perempuan adat, Aceh Tenggara–

 “Para perempuan di Aceh Tenggara berpotensi sebagai petani. Sudah seharusnya hutan adat di wilayah ini dikelola secara adat sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Untuk itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap hutan adat ini agar jelas dan tegas pengakuan dan perlindungan oleh negara. Hal ini penting supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Pengelolaan hutan secara adat akan membuat masyarakat berdaulat.

Untuk memperkuat dukungan kepada pemerintah, LSM harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. LSM bisa memberikan pendampingan terkait mekanisme pengelolaan hutan adat. Dalam kerja-kerja regulasi, lembaga dewan pun harus bisa membantu pemerintah mempercepat keluarnya regulasi tentang hutan adat di Aceh.”

Tuhoe XXI5 Sri WahyuniSri Wahyuni –Aktivis perempuan, Bener Meriah–

“Sebagai provinsi yang memiliki kekhususan bidang adat dan budaya, sudah seharusnya Aceh mewujudkan kawasan hutan adat. Mengingat luas hutan Aceh lebih 3 juta hektare, seharusnya bagian tertentu bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan adat. Hal ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Untuk itu, setiap LSM yang bisa mendampingi pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan hak hutan adat di Aceh. Kawasan hutan adat harus dijadikan program prioritas. Dengan terwujudnya hutan adat, bukan hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendongkrak kedaulatan Aceh.”

Tuhoe XXI5 NilaNilawati Mardhatillah –Tokoh perempuan adat, Aceh Selatan—

“Sejauh ini, saya melihat UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh belum berjalan maksimal dalam mewujudkan kawasan hutan adat Aceh. Karenanya, Pemerintah Aceh harus bangkit. Jika perlu, keluarkan qanun tentang kawasan hutan adat di Aceh. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk lembaga dewan dan LSM. LSM bisa memulai dengan mengadakan seminar sebagai sosialisasi tentang kawasan hutan adat, peluang dan manfaatnya bagi masyarakat dan daerah. Berikutnya, perlu kerja sama yang sinergi dengan instansi-instansi terkait lainnya agar kawasan hutan adat di Aceh benar-benar terwujud.”

Tuhoe XXI5 RubamaRubama –Aktivis Solidaritas Perempuan, Banda Aceh—

“Hutan adat merupakan kawasan penting bagi Aceh. Hutan adat sudah menjadi satu kesatuan dengan hukum adat dan adat istiadat masyarakat Aceh. Bagi perempuan, hutan merupakan ‘dapur’ yang di dalamnya terkandung sumber-sumber kehidupan, misalnya, sayur-sayuran, tanaman obat, dan sumber mata air. Banyak perempuan rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan adat sangat penting bagi perempuan Aceh.

Dalam hal ini, LSM harus mengembalikan akses dan kontrol masyarakat dalam memanfaatkan suber daya di hutan. LSM hendaknya bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan hutan adat. Hal ini bisa dilakukan dengan kampanye dan sosialisasi. Gerakan ini harus dibangun bersama, tidak mesra jika hanya dilakukan 1 atau 2 LSM saja. Gerakan ini harus dijadikan gerakan sosial agar semua LSM dapat mendesak dan mendorong Pemerintah Aceh segera mewujudukan kawasan hutan adat Aceh.”

 

Tuhoe XXI4 - Chalid HKOleh CHALID HK
—Kepala Bidang Advokasi Kebijakan dan Dokumentasi Adat JKMA Aceh—

 

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018