tuhoe xx9 Geulanggang Rayek DSC_7835-----tuhoe—Musyawarah Besar V­ Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh telah selesai dilaksanakan pada 5-7 Desember 2017 kemarin. Mubes kali ini menjadi harapan kedaulatan bagi masyarakat adat, baik daulat di bidang wilayah, daulat di bidang fungsi, daulat di bidang wewenang, maupun berdaulat di bidang pe­me­rintahan.

Kegiatan yang di­laksanakan di Asrama Haji Embarkasi Aceh itu berlangsung khidmat. Antusias peserta yang hampir mencapai 200 orang tetap terlihat hingga hari terakhir pelaksanaan Mubes.

“Sampai pada hari ketiga Mubes, peserta masih tetap semangat dan antusias. Semua menanti rumusan hasil Mubes yang akan kita sosialisasikan kepada pemerintah,” kata Ketua Panitia Pelaksana, Rusliadi MJ.

Kegiatan Mubes V JKMA Aceh, tambah Rusli, didukung oleh The Asia Foundation dan UKAID. Untuk itu, atas nama JKMA Aceh, Rusli mengucapkan terima kasih kepada pihak pendukung.

Kegiatan Mubes V JKMA Aceh seyogianya dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Namun, karena satu dan lain hal, gubernur hanya menitipkan pidato yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh.

Menurut Gubernur Aceh dalam pidato yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh, Nurdin, S.H., M.H., adat Aceh sudah diakui secara nasional dan internasional. “Terlebih lagi, institusi adat di Aceh, sudah dipertegas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujarnya.

Nurdin juga menyinggung soal peradilan adat yang sempat pudar dan hilang di Aceh sejak konflik berkepanjangan. Namun, setelah damai, kata Nurdin, peradilan adat di Aceh mulai digali dan diberikan peran kembali baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

“Sekira 6 tahun lalu, Pemerintah Aceh sudah membuat kerja sama dengan pihak kepolisian agar memberikan kewenangan kepada lembaga mukim untuk menyelesaikan beberapa persoalan dalam kehidupan masyarakat sehingga apabila dapat diselesaikan dengan peradilan adat, tidak perlu lagi dibawa ke kepolisian,” papar Nurdin.

Apa yang dikatakan Nurdin merupakan bentuk kedaulatan adat yang telah dimiliki oleh lembaga adat tingkat mukim di Aceh. Kedaulatan dalam bentuk lain terus digali dan diperkuat demi kejelasan wilayah kerja, tupoksi, dan wewenang pemerintah adat di Aceh.

Untuk memperjelas dan mempertegas kerja-kerja kedaulatan masyarakat adat tersebut, JKMA Aceh mengundang sejumlah pakar dalam Mubes V JKMA Aceh tempo hari. Para pakar itu menyampaikan pandangan mereka melalui sarasehan yang dilakukan secara paralel. Dari hasil sarasehan itulah dirumuskan sejumlah rekomendasi hasil Mubes V JKMA Aceh tahun 2017.

Beberapa pemateri yang hadir memberikan pandangan dalam sarasehan tersebut antara lain Afrizal Tjoetra sebagai aktivis LSM dan Ketua Komisi Informasi Aceh; Agung Dwi Nurcahya dari Yayasan HAkA, dan Yuli Prasetyo Nugroho dari Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterbukaan Publik

Afrizal Tjoetra mencoba menyorot keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan hutan adat di Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi publik, termasuk soal pengelolaan dan pengawasan hutan adat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga masyarakat.

“Hak menyimpan dan menyebarluaskan merupakan hak dasar. Dengan demikian, selain HAM, ini juga menjadi hak konstitusional. Hak ini sudah dijamin oleh negara melalui undang-undang,” ucap Tjoetra mengawali materinya.

Lebih lanjut, Tjoetra menyebutkan bahwa informasi publik yang akurat merupakan jaminan bagi kesejahteraan. Ia menyinggung mengapa sejauh ini baru Pidie yang memaparkan wilayah hutan adat, sementara daerah lain belum. Menurut Tjoetra, hal ini juga terkait dengan hak publik untuk tahu batas-batas wilayah hutan adat mereka.

Untuk itu, Tjoetra mengajak JKMA Aceh agar dapat bersama-sama mengawal informasi publik, terutama sesuai dengan visi misi JKMA Aceh terkait kedaulatan masyarakat dan wilayah adat.

“Komisi Informasi Aceh juga memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, terutama terkait dengan keterbukaan publik. Tahun ini ada 75 sengketa yang sudah ditangani oleh KIA,” papar lelaki asal Aceh Selatan yang baru saja menyelesaikan studi doktoral di Malaysia tersebut.

tuhoe xx10 Geulanggang Rayek DSC_8063-----Kondisi Hutan Aceh

Jika Afrizal Tjoetra menyorot keterbukaan publik terkait pengelolaan hutan adat di Aceh, Agung Dwi Nurcahya memaparkan kondisi hutan di Aceh, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Sejauh ini, kata Agung, daerah di Aceh yang memiliki hutan terluas adalah Gayo Lues, disusul Aceh Tenggara dan Aceh Selatan. Selanjutnya, kawasan Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Adapun wilayah yang mengalami kerusakan hutan terparah terdapat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues.

Agung mengatakan ada beberapa fungsi hutan, antara lain kawasan suaka alam atau pelestarian alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dikonversi. “Berdasarkan fungsinya, hutan lindung memiliki kawasan paling luas,” tegas Agung.

Menurut Agung, sekarang lebih mudah mengetahui kawasan dan kondisi hutan di mana saja. Kecanggihan teknologi telah memberikan dampak positif bagi setiap lembaga dan individu memantau kawasan kerusakan hutan.

“Dengan Google Earth, semua data tentang kawasan muka bumi ini bisa dilihat. Dengan menggunakan aplikasi Forest Watcher, data-data tersebut bisa kita ketahui di tangan kita sendiri, yakni melalui smartphone yang kita miliki,” paparnya.

Agung juga menyinggung bahwa lebih dari 20 ribu hektare kawasan hutan di Aceh rusak sebelum tsunami. Pascatsunami, ternyata kerusakan tersebut terus bertambah. Untuk itu, ia mengimbau JKMA Aceh dan JKMA Wilayah beserta semua masyarakat adat agar turut mengawal dan mengawasi bersama kawasan hutan adat di Aceh.

 

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017