MAJELIS Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar menilai dalam proses penyusunan RTRWA, Pemerintah Aceh tidak melibatkan mukim sebagai salah satu pemangku kepentingan. Juru Bicara MDPM, Asnawi Zainun, Selasa (02/4/2013) mengatakan selain tidak dilibatkan, informasi yang berkaitan dengan dokument tata ruang Aceh pun tidak sampai ke Aceh.

Di Zakir Cafe, siang tadi, Ia menjelaskan RTRWA yang sedang disusun oleh Pemerintah Aceh ini harus dapat mensejahterakan, menyelamatkan sumber penghidupan, keseimbangan alam dan harmonisasi sosial. “RTRWA harus lebih berpihak kepada masyarkat daripada untuk segelintir orang,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Ia mengingatkan Pemerintah Aceh agar keberadaan mukim yang sudah diakui harus dipertegas wilayah kedudukannya dalam RTRWA. Kemudian dalam RTRWA harus ditegaskan pengakuan keberadaan wilayah kelola mukim didaratan maupun di perairan, seperti hunian, sawah, hutan, rawa, kebun rakyat, kawasan padang pengembala, pasar dan pantai.

RTRWA juga harus mengakui pengakuan terhadap hak kelola mukim atas wilayahnya yang meliputi hak kepemilikan, hak akses dan pemanfataan, hak pengaturan. Semua proses tata ruang diharapkan oleh MDPM harus melibatkan mukim sehingga masyarakat dapat diberi kewenangan untuk menyatakan boleh atau tidaknya atas penggunaan wilayah kelola mukim oleh pihak luar.(acehterkini/001)

Sumber: acehterkini.com