tuhoe 11 geulanggang cut IMG_2802(Dok. JKMA Aceh)

tuhoe | Aceh Jaya - Perjalanan menuju Aceh Jaya beberapa bulan lalu atau tepatnya 11 November 2009 telah menyisakan beberapa catatan penting bagi saya berkaitan dengan persoalan tanah ulayat. Hal ini baik dalam hal rekleming maupun dalam persoalan pembuatan amdal sebuah perusahaan HGU yang seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya.

Berdasarkan keterangan Imum Mukim Panga Pasie, Yunus AR, Gampông Glee Putoh dimasuki PT Boswa Megapolis, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan HGU tahun 1998. “Namun, rentetannya kami semua juga tidak tahu persis. Yang jelas, sejak tahun 1998, dampak dari masuknya PT Boswa Megapolis mulai terasa,” papar imum mukim.

Yunus menjelaskan, pada awal masuknya PT Boswa Megapolis, masyarakat tidak diperbolehkan menebang kayu di sekitar Gampông Glee Putoh karena kayu dalam gampông tersebut masuk dalam areal PT Boswa. Hanya pihak PT Boswa saja yang berhak melakuan penebangan kayu, kala itu. “Kayu di belakang rumah kami saja tidak boleh ditebang. Tapi, kalau mereka (PT Boswa-red) boleh-boleh saja menebang di bagian mana saja,” keluh imum mukim.

Masyarakat pernah mencoba untuk menyanggah larangan tersebut. Namun, karena yang datang kepada masyarakat menyampaikan larangan tersebut berpakaian militer, warga pun hanya dapat mengusuk dada. “Anehnya, PTBoswa tidak dilarang oleh militer itu,” pungkas Imum Mukim Panga. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang identitas militer tersebut, ia tidak dapat menjelaskan.

Lain lagi halnya dengan kayu-kayu di pinggir kampung. Kata imum mukim, pernah suatu kali masyarakat memotong kayu di pinggiran kampung mereka untuk membuka lahan, tapi itu pun dilarang. “Lahan cabai saja, masyarakat hanya bisa menikmati hasilnya sekali. Sifatnya sementara. Sedangkan tanahnya, tidak bisa jadi milik masyarakat,” ungkap imum mukim.

Persoalan yang amat menyedihkan lagi, menurut Imum Mukim Panga itu, sampai saat ini pihak PT Boswa tidak pernah mendatangi geuchik atau kepala dusun setempat untuk menentukan batas wilayah hak guna usaha. Jadi, katanya, berdasarkan perkiraan masyarakat, pengukuran batas wilayah PT Boswa tersebut hanya diakukan dari udara saja sehingga ada beberapa rumah yang masuk dalam ‘jajahan’ PT Boswa.

Untuk membenarkan justifikasi tersebut, imum mukim mencontohkan soal keberadaan sejarah Gampông Glee Putoh. “Gampông tersebut telah berdiri selama 134 tahun lamanya. Tanaman seperti durian sudah sangat besar-besar di sana. Batangnya saja kalau mau dipotong, mesti pakai chainsaw. Demikian juga dengan rambutan dan karet. Semua itu sudah ada sejak zaman Belanda. “Namun, semua itu jadi milik PT Boswa karena dalam tapal batas mereka tidak mengukurnya dengan benar,” pungkasnya.

Sejak dalam penguasaan PT Boswa, lanjutnya, masyarakat tidak pernah melakukan perlawanan karena takut bakal berhadapan dengan orang sewaan PT tersebut.

tuhoe 11 geulanggang cut IMG_2808(Dok. JKMA Aceh)

Politik Belanda

“Tanaman yang biasa ditanam oleh penduduk di wilayah kemukiman kami adalah karet, durian, langsat, dan rambutan. Tanaman-tanaman ini telah lama ada, sejak berdirinya kampung kami. Memang, sampai saat ini, Gampông Glee Putoh belum digarap oleh PT Boswa meskipun menurut peta mereka wilayah gampông kami masuk dalam area mereka. Hingga saat ini, PT Boswa baru menggarap lahan mereka sebelah gunung,” papar Imum Mukim Panga.

Ketidakjelasan batas wilayah tata kelola PT Boswa dengan Gampông Glee Putoh mengundang kekhawatiran warga gampông dan imum mukim di sana. Mereka khawatir jika persoalan ini tidak segera diatasi, lama kelamaan-kelamaan akan terjadi politik Belanda Tanam Labu (Bolanda pula labu). Pasalnya, perkebunan PT Boswa terkesan merambah ke lahan-lahan warga sekitar. “Inilah yang kita takutkan,” kata imum mukim.

Sejarah Glee putoh

Gampông Glee Putoh sudah berdiri sejak masa Belanda, tepatnya tahun 1875. “Umurnya sekitar 134 tahun. Hanya saja mendapat status sebagai gampông baru pada 1947. Saat ini sudah ada geuchik, kala itu baru ada petua seunebok sebagai pemimpin masyarakat petani,” kisah Imum Mukim Panga.

Menurut tetua adat setempat, masyarakat gampông itu juga pernah menghadapi Belanda. Generasi yang ada sekarang tidak lain sisa generasi pejuang melawan Belanda dulunya. Karena itu, tegas Imum Mukim Panga, apa pun yang terjadi, masyarakat akan mempertahankan lahannya. “Kami akan merebut kembali tanah kami dari tangan PT Boswa. Kampung ini sudah duluan lahir daripada PT Boswa,” pungkasnya tegas.

Komitmen itu, menurutnya, sudah menjadi kesepakatan masyarakat gampông secara keseluruhan. Pasalnya, sejak kedatangan PT Boswa, masyarakat Panga tidak dapat lagi bercocok tanam, membelah kayu, dan menghidupi perekonomian seperti dulu.

“Kalau ada masyarakat yang menebang kayu, dianggap pencuri. Kalau PT Boswa yang melakukannya, tidak apa-apa. Akhirnya, kehidupan warga di sini hanya menggantungkan nasib pada buruh upahan,” paparnya.

Dampak Erosi

Imum Mukim Panga juga menyinggung bahwa sejak hadirnya PT Boswa yang menebang hutan Panga sembarangan, masyarakat menjadi hidup was-was. Kalau musim hujan, air mudah tergenang. Di sisi lain, kata dia, jika sebelumnya PT Boswa datang, air sumur nyaris memenuhi cincin sumur. Akan tetapi, sejak PTitu tiba, sumur-sumur warga pun kekeringan.

Geuchik Glee Putoh, Samsul Bahri, memaparkan, warganya berjumlah 244 jiwa (data 2009). Pekerjaan warga, selain bertani sawah, juga menderes karet. Sebagian ada bertani nilam dan palawija. “Masalah sekolah, tidak semuanya memiliki ijazah SMA,” kata geuchik. Sedangkan dalam aturan pekerja di PT Boswa, harus berijazah SMA.

Dalam hal kepemilikan tanah, menurut dia, karena mulanya wilayah tersebut belantara dan warga membuka lahan sendiri, sudah banyak yang menjadi kepemilikan pribadi. Semua itu sudah ditempuh dengan cara adat. Bukti kepemilikan, lanjutnya, kalau dulu seseorang yang masuk membuka lahan kemudian memperkuatnya dengan meminta keabsahannya kepada geuchik atau imum mukim melalui surat yang berbentuk segel. “Sertifikasi tanah memang belum pernah ada,” ungkap gechik.

Di kemukiman Panga Pasie terdapat empat gampông yang diklaim oleh PT Boswa Megapolis menjadi milik mereka. Keempat gampông itu adalah Batee Meutudong, Alue Padee, Glee Putoh, dan Batang Krueng. Sedangkan di Kemukiman Panga Pucok, gampông yang diklaim sebagai wilayah PT Boswa adalah Gampông Babah Cepan dan Gampông Alue Raya. [Amrisaldin]

tuhoe 11 geulanggang cut kecil bgPeta Ala PT Boswa

15 Hektare di Kecamatan Setia Bakti

PT Boswa telah menanam sawit mulai dari gunung wilayah Aceh Jaya hingga merambah ke sekitar gampong. Hal ini dikemukakan oleh Anwar, Ketua Asosiasi Mukim Aceh Jaya, beberapa waktu lalu.

Data yang ada pada dirinya, PT sudah mengambil hasil dari tanah masyarakat seluas 2000 ha. PT Boswa masuk ke Mukim Panga sejak 1988. “Mulanya mereka membuka lahan dan melakukan land clearing untuk menanam sawit,” jelas Anwar.

Di Gampong Glee Subak, tambah Anwar, sudah ada kebun sawit mereka yang berbuah sebanyak 15 ha. Warga yang memetik buah sawit itu, diselkan oleh PTBoswa. Padahal, PT tersebut sudah berjanji memberikan hak masyarakat terhadap kebun selas 15 hektare itu.

“Kemudian, pada 10 November 2009 lalu, warga kembali duduk meminta agar PT Boswa melepaskan kembali lahan tersebut,” paparnya.

Pokok masalah yang sangat rumit, menurutnya adalah soal tapal batas. Saat dilakukan pengecekan batas lahan PT Boswa, ternyata di dalamnya termasuk wilayah perumahan masyarakat.[]

Rumah Geuchik Panggong Masuk Jajahan Boswa

Imum Mukim Kreung Sabe, Syarifuddin, menyebutkan, di wilayahnya terdapat lima gampông berhasil dijajah PT Boswa dari 11 gampông yang ada. Kelima gampông tersebut adalah Rantau Panyang, Panggong, Curek, Buntha, dan Alue Thoo.

“Di antara itu, Gampông Panggong yang paling banyak terkena imbas jajahan Boswa, termasuk rumah geuchiknya. Kalo di Gampông Buntha, Gampông Curek, dan Gampông Rantau Panyang, yang diklaim hanya perkebunan dan tanah pertanian penduduk,” papar Syarifuddin.

Menurut dia, sebenarnya sebagian masyarakat sudah tahu lahan mereka masuk dalam klaim PT Boswa. Namun, masyarakat tidak dapat berkutik. Hal ini diakui juga Risman, Geuchik Panggong. “Rumah saya tiba-tiba sudah masuk dalam batas lahan jajahan PTBoswa. Pasalnya, dalam proses pembuatan peta tapal batas, warga tidak dilibatkan,” ujarnya.

Risman mengisahkan sekilas awal mula gampông yang dipimpinya sebagai bukti bahwa sudah duluan ada permukiman penduduk baru Boswa menjelajah. “Sebelum merdeka, Gampông Panggong dijadikan tempat pertemuan, makanya bernama Panggong. Di sini orang muslim awalnya lari dari kejaran Belanda. Pernah ada kuburan Teuku Sabe atau raja di kaki gunung sana. Penduduk pesisir lari ke gunung dan Teuku Sabe kemudian mendirikan perkampungan ini yang dulunya dipimpin oleh Seuneubok yang maksudnya pemimpin dalam berocok tanam,” paparnya.

Ia juga menyebutkan Gampông Panggong pernah mendapatkan bantuan rumah korban konflik dari BRR karena pada masa konflik Gampông Panggong menjadi wilayah konflik. Namun, setelah damai, PTBoswa mulai masuk ke Panggong dan mengklaim wilayah Panggong sebagai milik PT tersebut. “Secara adat terdapat bukti-bukti seperti tanaman-tanaman keras, pohon duren, yang sudah diklaim oleh PT Boswa. Semuanya diperkirakan sekitar 6000 ha. Izin prinsip dari BPN kabupaten dijadikan dasar pembuatan peta. Sayangnya, perkebunan penduduk Gampông Curek dan Gampông Alue Thoo disebut sebagai kekuasaan PT Boswa,” keluh geuchik.

Pada 10 November 2009, terjadi pertemuan antara masyarakat setempat dengan PT Boswa Megapolis yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh Jaya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh bupati setempat, Dandim, Kapolres, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPN Aceh Jaya, termasuk calon pembeli PT Boswa yang baru. Salah satu hasil rekomendasi pertemuan tersebut adalah izin HGUPTBoswa Megapolis tidak dicabut. Namun, PTitu berkewajiban untuk mengeluarkan areal masyarakat yang selama ini termasuk dalam klaim wilayah PT Boswa. Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman, dalam pertemuan itu, juga berjanji akan membentuk tim bersama pengukuran yang di-SK-kan melalui SK Bupati.[]


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XI, Desember 2009