Banyak alasan yang menjadikan tuhoe memilih makam sebagai tempat kunjungan akhir tahun. Di antaranya sebagai mengingat bukti sejarah, sebab situs sejarah serupa di bawah ini terkesan diabaikan oleh pemerintah. Padahal, mereka adalah pahlawan dan bukti bahwa di Aceh pernah terjadi sejarah teramat dahsyat. Kemudian, penetapan kuburan sebagai kunjungan akhir dan awal tahun ini tuhoe pilih sekaligus hendak mengingatkan kita, bahwa di sanalah (kuburan) tempat kunjungan itu bermuara.

Kuburan Masal Korban Tsunami (Dok. JKMA Aceh)

Kuburan Massal Korban Tsunami

Tak ada nisan satu per satu selayak pekarangan pekuburan laizimnya. Di sana yang ada hamparan tanah luas, sedikit membukit memang. Tak ada taburan bunga atau pohon jarak. Hamparan luas itu dikelilingi pagar bertiang beton. Sekelilingnya pula dihiasi dengan 99 nama Allah. Di sanalah bukti sejarah duka akhir tahun 2004 di Serambi Makkah. Ratusan manusia dikuburkan satu liang di sana sehingga disebut dengan kuburan massal korban bencana alam gempa dan tsunami.

Akhir tahun 2007 lalu, tepatnya pada tanggal yang sama dengan kejadian tsunami tiga tahun silam, 26 Desember 2004, banyak orang berkunjung ke sana. Mereka berzi­arah sekaligus bertamasya. Tak salah bila tuhoe mengajak pembaca berwisata ke sana, ke kuburan massal korban tsunami, sebagai pertanda di sini, di ranah peradaban duka ini pernah terjadi bencana tsunami. Kuburan massal itu bisa Anda dapati di beberapa tempat, di antaranya, di Ulee Lheue, Lambaro, Krueng Raya Mari berwisata sambil berdoa di sana!

Makam Sultan Iskandar Muda (Dok. JKMA Aceh)

Makam Sultan Iskandar Muda

Dialah raja yang adil, dijuluki bijaksana dalam memimpin. Salah satu yang membuktikan hal itu, dia rela sekaligus tega merajam anak kandungnya sendiri, Meurah Pupok, karena berzina. Di tangannya Aceh mengalami masa kejayaan. Sultan Iskandar Muda, demikian orang menyebutnya, sedang nama kecilnya adalah Perkasa Alam. Dia lahir di Aceh, 1593 dan mangkat pada 27 Desember 1636. Dia dimakamkan di Komplek Gedung Meuseum Aceh atau disebut juga Kandang Meuh. Patut sekali berziarah ke sana, karena dialah raja yang membawa Aceh kepada masa gemilang.

Kerkhoff Peucut (Dok. JKMA Aceh)

Kerkhoff Peucut

Sebagaimana diketahui bahwa Kerajaan Aceh dan rakyatnya sangat gigih melawan Kaphé Beulanda. Rakyat Aceh mempertahankan Negerinya den­gan harta dan nyawa. Perlawanan yang cukup lama mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Bukti sejarah kini dapat ditemukan adalah berupa pekuburan Belanda. Kuburan Belanda yang ada di Blower, Banda Aceh, itu disebut juga dengan Kerkhoff. Di sana dikuburkan kurang lebih 2000 serdadu Belanda, sebaliknya tidak terhitung pula banyaknya rakyat Aceh yang meninggal dalam mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Namun, tidak diketahui di mana kuburan mereka. Kuburan Belanda hanya secuil kisah penaklukan penjajahan, tapi kubur pahlawan Aceh, tentu masih tanda tanya bagi kita, di mana mereka dikuburkan?

Makam Syiah Kuala (edratna.files.wordpress.com)

Makam Syiah Kuala

Makam Teuku Syiah Kuala terdapat di Desa Alue Naga, tepatnya dekat muara Krueng Aceh. Untuk sampai ke sana tidak terlalu jauh dari pusat kota Banda Aceh. Menurut sebuah sumber sajarah, gelar Teuku Syiah Kuala itu milik Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansyuri As-Singkili, yaitu seorang ulama Aceh yang banyak mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan dan pembinaan masyarakat. Makam Syiah Kuala juga menjadi sebuah saksi keganasan tsunami. Kabarnya, dari makam ini pernah muncrat air ke per­mukaan sebagai tanda akan terjadi musibah besar (tsunami). Wallahhualam.

Makam Cut Nyak Dhien

Aneh memang berkisah tentang Makam Cut Nyak Dhien. Pasalnya, makam Cut Nyak Dhien bukan di Aceh, meskipun dia seorang pahlawan Aceh. Makam Cut Nyak Dhien terletak di tanah Jawa, persisnya di Kota Sume­dang, Jawa Barat. Di kota inilah, Cut Nyak Dhien dikebumikan. Namun, dia merupakan keturunan Aceh. Hal ini terjadi karena Cut Nyak Dhien menghabiskan hari-hari terakhir dalam hidupnya hingga wafat di kota itu, yaitu pada masa pembuangan oleh kolonial Belanda. Sehingga, tidak aneh jika kemudian ia dimakamkan di kota yang bukan kampung kelahirannya sendiri. Namun demikian, tak salah kiranya jika kita, anak Aceh atau siapa saja yang ingin kenal pelopor pergerakan perempuan di Aceh ini, berkun­jung ke makamnya di Jawa. Apalagi, sekedar berlibur di akhir tahun. Cut Nyak Dhien sangat patut kita kenal, kendati lewat makamnya, sebab dialah sesungguhnya yang menggebrak gender di Aceh atau bahkan Melayu secara luasnya. Jika R. A. Kartini, hanya berceramah lewat bukunya ten­tang hak-hak perempuan, Cut Nyak Dhien, langsung melakukan sendiri, membuktikan bahwa perempuan berhak memimpin perang, memimpin rapat, mengangkat senjata, dan sejenisnya seperti kaum Adam. Dialah yang membelah hutan, mendaki gunung, dan mengajari perempuan Aceh untuk berani berkata “LAWAN!” terhadap semua bentuk penjajahan.

Makam Teuku Umar

Pahlawan Aceh satu ini dilahirkan pada 1854 (tanggal dan bulan tidak disebutkan dengan pasti) di Meulaboh, Aceh Barat. Dia pernah memimpin perang gerilya Aceh pada tahun 1873 hingga 1899. Dialah geuchik termuda sepanjang sejarah Aceh. Umurnya saat itu baru menjelang 19 tahun, tapi dia sudah dipercayai menjadi geuchik, sekaligus ikut berperang. Umar gugur di Gampông Mugo, pedalaman Meulaboh, 10 Februari 1899. Pada makamnya terpancang sebatang kayu yang hidup (konon tak pernah layu). Menurut sahibul, itu adalah tongkat Teuku Umar. Dari tongkat itu, katanya keluar air. Banyak yang berziarah dan berdoa di sana, mengapa tidak seka­rang giliran tuhoe mengajak Anda. Mari ke sana.

Masih banyak lagi tentunya makam-makam pahlawan Aceh yang dapat di­kunjungi. Namun, edisi kali ini tuhoe hanya dapat memaparkan lima makam di atas. Semoga di lain kesempatan kita dapat mengunjungi makam lainnya sebelum makam kita yang dikunjungi orang, sebelum kita yang dikunjungi Izrail.

tuhoe | Banda Aceh – Ruangan itu ber-AC. Sekelilingnya berdinding kaca yang tembus pandang hingga ke sebelah. Hampir seratus orang terdapat di dalamnya. Mereka duduk rapi dan apik memandang ke depan. Di depannya terdapat tiga orang ditambah seorang moderator duduk berdampingan.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi dengan undang-un­dang nomor 5 tahun 1979 yang menapikan keberadaan mukim dan gampông. Dengan hadirnya UUPA, keberadaan mukim dan gampông sekarang mulai diperhatikan kembali,” sebut salah seorang dari tiga yang di depan itu.

Badruzzaman Ismail, demikian nama lelaki itu. Menurut lelaki yang sekarang menjadi Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) itu, terhadap segala peraturan yang hadir di Aceh sekarang ini, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir, karena semuanya demi Aceh dan masyarakat Aceh.

Hal itu ditegaskannya saat salah seorang dalam ruangan itu bertanya, “Mengapa terlalu banyak peraturan di Aceh. Padahal, Aceh sudah jelas negeri syariat Islam. Jika semuanya bersendikan Al-Quran dan Al-Hadist, mengapa mesti lahir lagi istilah ini itu, seperti Perda dan qanun.”

“Benar, semuanya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang namanya manusia tetap membutuhkan sistem yang dapat men­gatur relnya yang sangat banyak di dunia ini. Perda dan qanun itu pun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist,” tegas Badruzzaman.

Hal itu diungkapkannya pada saat seminar “Masyarakat Adat Aceh” oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh di Ge­dung AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh.

Dalam seminar akhir Desember 2007 itu, ternyata banyak masyarakat yang menanyakan tentang “berserabutnya” peraturan di Aceh pascatsunami. Namun, Badruzzaman mengatakan, “Itulah ma­nusia. Semuanya membutuhkan peraturan dan adat merupakan salah satu peraturan. Tak perlu takut dengan peraturan kalau memang tak ada niat melakukan pelanggaran.”(her’N)

Foto: Dok. JKMA Aceh

tuhoe | Aceh Singkil

Adanya kerajaan kecil Aceh Singkil dapat dibuktikan dari pen­inggalan sejarah dan cerita rakyat. Peninggalan sejarah dimaksud sep­erti sejumlah situs sejarah, kuburan pahlawan, peralatan makan, per­lengkapan pertanian, adat istiadat. Hal ini menunjukkan adanya struktur masyarakat berlapis yang membuk­tikan adanya raja dan masyarakat biasa.

Dari cerita rakyat, tersebut pula adanya Syech Abdul Rauf As-Singkili dari daerah ini. Kepadanya tempat masyarakat kala itu merujuk hukum agama atau hukum syara’. Akhirnya, tersebutlah wilayah ini den­gan sebutan Aceh Singkil.

Mulanya Aceh Singkil meru­pakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dia terdapat di bagian ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bergabungnya Singkil ke dalam tubuh Aceh Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan Indone­sia oleh Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Sedangkan sebelumnya, daerah ini masih daerah tak bertuan (de jure). Namun, sebagian masyarakat Singkil yang pada masa itu di bawah jaja­han Jepang ada yang melaksanakan proklamasi sehingga dengan dibantu oleh Organisasi Massa dan Komite Nasional Indonesia, jadilah Singkil bagian dari Indonesia yang berse­langkangan dengan Aceh Selatan dengan Ibukota Tapak Tuan.

Setelah Jepang meninggal­kan Singkil, daerah ini membentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAPKOS). Adapun tujuannya meminta bebas dari Aceh Selatan sehingga mereka menjadi daerah tingkat dua secara otonom. Hal itu dikarenakan Singkil jarang tersentuh oleh Pemda Aceh Selatan.

PAPKOS mengirimkan delegasi anggotanya ke Tapak Tuan untuk membicarakan aspirasi rakyat Singkil yang selanjutnya diteruskan ke Gubernur Aceh. Namun, tuntutan itu “adem ayem”.

Kendati demikian, kegigihan masyarakat, aktivis, dan tokoh adat di sana tidak mengenal kata meny­erah. Seperti kata orang bijak, hana batee, kayee pih jeut, hana papeun, bleuet pih keumah, yang peunténg na teumpat keu ta timbôn tamah. Tidak berhasil menjadi daerah tingkat dua secara otonom, mereka membangun kantor penghubung Bupati Aceh Selatan dengan Aceh Singkil guna mangakomodir keperluan rakyat Singkil.

Setelah perjalan perjuangan yang panjang, kebebasan Aceh Sing­kil dari Aceh Selatan terwujud juga dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Ditambah Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 se­bagi peraturan pelaksana perundang-undangan tersebut, DPR melahirkan undang-undang nomor 14 tahun 1999, yang pada tanggal 20 April 1999 memutuskan dan menetapkan Aceh Singkil menjadi Daerah Tingkat II (kabupaten) dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peresmian Kabupaten Aceh Singkil secara simbolis dilakukan pada 14 Mei 1999 oleh Gubernur NAD di Lapangan Sultan Daulat Sing­kil. Kepala pemerintahan pertama di Aceh Singkil pada saat itu dijabat oleh Makmursyah Putra, S.H.

Kantor Bupati Aceh Singkil (FLICKR.COM | MASAMRI-1)

Sistem Pemerintahan

Pada masa Kolonial Be­landa, sistem pemerintahan Aceh Singkil merupakan onderrafdeel­ing (kewedanan) yang dikepalai oleh controleur. Onderrafdeeling ini membawahi empat landschap (keca­matan), yaitu Singkil, Pulau Banyak, Simpang Kiri, dan Simpang Kanan. Masing-masing kecamatan tersebut dikepalai oleh seorang “Zelfbestuur­der” (camat) yang juga membawahi empat kemukiman. Setiap kemuki­man dikepalai seorang imum mukim. Mukim juga membawahi beberapa kepala gampông di kemukimannya. Onderrafdeeling pada masa Indone­sia merdeka berganti nama menjadi Pembantu Bupati Wilayah Singkil.

Pada masa pemerintahan Jepang, sistem onderrafdeeling di­ganti nama menjadi gun dan landsc­hap diganti nama menjadi son. Pada dasarnya sistem pemerintahan ini sama saja, hanya beda bahasanya. Gun dan son dalam bahasa Jepang berarti kewedanan dan kecamatan.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, sistem pemerintahan di Aceh Singkil pascakemerdekaan Indonesia adalah sentralisasi. Setiap kebijakan berada di tangan pusat. Dalam hal ini, gampông dan mukim dalam wilayah Aceh Singkil selalu patuh dan tunduk kepada Kabupaten Aceh Selatan. Peran tetua gampông dan instansi adat di tingkat mukim/ gampông tidak berfungsi.

Secercah harapan dimiliki Aceh Singkil ketika wilayah itu men­jadi daerah yang berdiri sendiri. Akan tetapi, sebagai wilayah tingkat II Ka­bupaten Aceh Singkil, peran lembaga adat di tingkat bawah tetap tunduk kepada Bupati Singkil. Selayaknya daerah Aceh lainnya, peran lembaga adat tingkat bawah kembali berfungsi di Aceh Singkil saat disahkannya UUPA Nomor 11 Tahun 2006.

Beragam dan berlikunya kehidupan di Aceh Singkil tentu men­jadi menarik bila dilihat kependudu­kannya. Yang sangat menarik lagi, pada masa konflik Aceh, masyarakat Singkil terkesan bukan bagian dari masyarakat Aceh. Menurut sebuah sumber, ini sudah berlangsung sejak lama.

Hal itu dibuktikan sebagian orang Aceh yang mengunjungi Aceh Singkil, mulai wilayah Jambo Dalem hingga Subulussalam dan Rimo. Orang yang berkunjung ke sana ser­ing dihadapkan dengan pertanyaan, “Bagaimana keadaan di Aceh seka­rang?”

Pertanyaan serupa itu aca­pkali terdengar dari masyarakat di sana saat bertemu dengan rakyat Aceh lainnya. Tentu saja ini memberi kesan seolah Singkil bukan wilayah Aceh.

Masa itu telah berlalu. Bisa jadi ungkapan itu timbul dikarena­kan beberapa faktor, seperti letak Aceh Singkil yang paling ujung—berdekatan dengan Medan, sehingga mengira dirinya bagian dari Medan. Lalu, oleh karena wilayah Aceh Singkil yang kala itu masih bagian dari Aceh Selatan, tapi kurang disentuh oleh Pemda Aceh Selatan. Berdasarkan itu, barangkali mereka mengira bahwa Aceh Singkil bukan penduduk Nang­groe Aceh Darussalam.

Di samping itu, masyarakat Aceh Singkil, sebagian besar kurang dapat berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Hal ini mengesankan mereka seakan menjadi etnis tersendiri. Namun demikian, agar tidak terjadi timpang tindih pengertian dan demi kedamaian, tuhoe mencoba mengkaji etnis yang berkembang di Aceh Sing­kil, berdasarkan sejumlah data, baik dari situs Pemda NAD, Wikipedia, dan beberapa artikel yang pernah ditulis orang tentang Aceh Singkil.

Secara garis besar ada beberapa etnis awal yang mendiami wilayah Aceh Singkil, yaitu etnis Aceh, etnis Batak, etnis Minangkabau, dan etnis Nias.

Etnis Aceh

Etnis Aceh terkelompok dalam komunitas wilayah tertentu di Aceh Singkil, di antaranya di Kuala Baru. Kelompok ini pada za­man dahulu dipimpin oleh seorang berwibawa dan terpandang (sauda­gar/ ulama). Pemimpin di sini bukan yang absolute, tapi dia hanya men­gurus masalah adat yang sangat erat hubungannya dengan pemerintahan, ekonomi, politik, dan sejumlah uru­san kemasyarakatan lainnya. Keadaan tersebut memungkinkan adanya kerajaan kecil di Singkil.

Sistem kemasyarakatan dalam etnis ini adalah menurut garis keturunan ayah dan ibu. Perpaduan patrilinial dan matrilinial ini me­nyebabkan terjadinya pembaruan etnis Aceh dengan etnis lainnya sehingga terjadi asimilasi.

Etnis Batak

Adanya etnis Batak di Aceh Singkil diawali dengan terjadinya perpindahan (migrasi) dari Sumatera Utara ke Aceh. Sebagai wilayah Aceh yang sangat dekat dengan Sumatera Utara (Medan), Singkil merupakan wilayah sentuhan pertama awak Me­dan.

Migrasi yang dilakukan etnis Batak ke Singkil secara berkelom­pok. Kemudian mereka mendiami suatu wilayah sehingga menjadi huta (gampông). Tradisi di Batak, marga yang duluan menempati wilayah itu (membuka huta), dialah yang menjadi penguasa wilayah tersebut. Maka menetaplah mereka di Singkil sehing­ga menjadi etnis tersendiri di sana.

Etnis Minangkabau

Etnis ini berasal dari Sumat­era Barat. Karenanya, lazim disebut dengan etnis Orang Padang. Migrasi etnis Minangkabau sering pula dis­ingkkat dengan etnis Minang. Migrasi etnis ini didorong oleh faktor dagang. Tak bisa dipungkiri, etnis minang hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang jalan, kita selalu diperkenalkan dengan masakan Minang. Demikian halnya dengan di Singkil. Etnis ini juga bermula dari dagang.

Halnya etnis Batak, etnis Padang dalam bergaul juga tidak menonjolkan marga atau suku asal­nya, meskipun mereka juga memiliki marga layaknya suku Batak. Garis keturunan yang menganut matrinilial pada etnis ini membuat asimiliasi adat dan budaya di Singkil sehingga di sana juga terdapat bahasa Padang yang sudah mengalami perbauran dengan bahasa daerah lain di Sing­kil. Bahasa itu mereka sebut dengan bahasa Jamee atau bahasa Aneuek Jamee.

Etnis Nias

Etnis ini mempunyai bahasa sendiri yang mereka sebut dengan bahasa Nias. Etnis Nias bermigrasi ke wilayah Singkil melalui laut dengan menggunakan perahu layar. Karena itu, etnis ini terkenal kuat melaut. Letak etnis ini di sebelah barat daya wilayah Singkil. Dari segi fisik, etnis ini umumnya berkulit kuning langsat.

Etnis Lainnya

Di samping etnis yang domi­nan di atas, juga terdapat etnis lain­nya yang memiliki kuota lebih kecil dari etnis di atas. Etnis itu antara lain Bugis, Jawa, Cina, Arab, dan Keling. Rata-rata migrasi mereka ke Singkil berlatar belakang dagang.

Adanya etnis Bugis di Singkil dapat dibuktikan dengan adanya nama-nama yang sama dengan ba­hasa Bugis, seperti “Dendang Bugis” yang mereka sebut dengan “Den­dang Singkil”.

Etnis Jawa banyak terdapat di perkebunan karet, wilayah Simpang Kanan. Perkebunan itu disebut den­gan Perkebunan Lae Butar. Perpin­dahan etnis Jawa sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda.

Etnis Cina dibuktikan den­gan adanya nama Kampong “Cina” di Singkil, kendati saat ini tidak lagi dihuni khusus oleh orang Cina. Se­dangkan etnis Arab ditandai adanya nama-nama yang menyerupai nama orang Arab, seperti Said, Syarifah.

Etnis Keling disebut juga dengan etnis India. Etnis ini ditandai dengan Kampung Keling yang dahulu di wilayah itu terdapat penjual susu murni.

Beragam etnis di Singkil menunjukkan kayanya khazanah adat dan budaya di sana. Hal ini sekaligus menunjukkan rasa persatuan dan perdamaian yang tinggi di daerah tersebut, sebab kendati ramai ber­suku-suku, belum pernah terdengar pertengkaran antarsuku di tanah Syech Abdul Rauf As-Singkili itu.(her’N)

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi IV, Desember 2007

Istilah

Masih banyak para rimbawan yang bekerja pada perusahaan Hak Penguasaan Hutan dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Pemahaman para rimbawan tentang persoalan kehutanan masih beragam. Bentuk operasionalnya yang merumuskan ben­tuk suatu sistem yang mengutamakan kayu sebagai pengelolaan primadona tidak mengalami perubahan, maka hutan tropis Aceh tinggal kenangan bagi generasi penerus.

Dibandingkan dengan bentuk pengelolaan lahan lainnya, ke­hutanan sebenamya tampil menentukan dengan timber extrac­tion (pemungutan kayu). Akhimya, pengelolaan hutan untuk menghasilkan kayu (timber management) yang didasarkan pada prinsip kelestarian (sustained yield principle) dirumuskan dengan baik oleh Heinrich Von Cotta, pada tahun 1812 dalam bukunya Anweisung zum Waldbau.

Pada tahun 1710 Hans Carl Von Carlowwitz menulis buku “Silvikulturtl Ekonomika” yang menjadi pedoman dalam pen­gelolaan hutan (Supriyanto 1994). Bahkan, Osmaston (1967) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan yang teratur sudah dimulai di Prancis sejak keluarnya Ordonansi hutan (Ordon­nance de Melun) oleh Raja Luis XIV tahun 1376. Di England, setelah keluarnya Undang-Undang Kehutanan (Forest Acts) pada 1482 dan 1543, Timber Management sudah dilakukan dengan teratur di daerah Tharandt (Jerman). Di tempat ini berdirinya akademi kehutanan yang bertema dunia. Cotta terpi­lih sebagai direktur. Dia merupakan salah seorang murid Georg Ludwig Hartings, pengajar monokultur pertama, tahun 1791.

Pada saat sistem pengelolaan hutan mulai dirumuskan, perso­alan sosial ekonomi masyarakat belum terakomodir oleh para rimbawan kehutanan.Yang tersirat dalam kebijakan pemerintah adalah hutan dikelola oleh pengusaha untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran di seluruh pelosok hutan nusantara. Maka terjadilah perubahan sangat pesat terhadap kehutanan.

Timbul kerusakan kawasan hutan tropis di semua pulau besar dan kecil di Indonesia. Termasuk di Aceh.

Kerusakan hutan di Aceh dahulunya disebabkan kebijakan pusat (Jakarta). Namun, sekarang yang menghancurkan hutan tropis Aceh adalah para pengambil kebijakan di Nanggroe Aceh Darussalam sendiri. Mereka menghancukan hutan daerahnya sendiri. Ungkapan ini tercetus pada pelaksanaan salah sebuah acara KP RUU PSDA di Nanggroe Aceh Darussalam. Keru­sakan itu antara lain terjadinya saat pembangunan jalan Ladia Galaska, Illegal logging. Kini timbul lagi rencana Menhut untuk mengaktifkan kembali beberapa HPHdi Hutan Tropis Aceh. Padahal, semua kita tahu bagaimana sepak-terjangnya para pengusaha HPHmemorakporandakan hutan alam tropis Aceh sejak dekade 70-an, tanpa bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang.

Apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa hutan Aceh Tenggara akibat kebijakan itu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Bireuen, Pulau Simelue, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Hampir semua wilayah Aceh menerima musibah dari kehancuran hutan di daerahnya.

Sedangkan para pengusaha HPH, pengambil kebijakan, tidak pernah merasakan bencana banjir, longsor, sebagaimana yang dirasakan masyarakat di wilayah tadi.

Secara umum, pembabatan hutan di Aceh sangat tinggi. Masyarakat sadar bahwa kemerosotan kualitas lingkungan akan membawa malapetaka pada seluruh alam Aceh dan Sumatera Utara. Mereka juga sadar bahwa penebangan hutan secara liar dapat membunuh makhluk hidup, termasuk manusia. Ke­hancuran hutan alam tropis Aceh juga turut mempengaruhi perubahan iklim global dan kehilangan keanekaragaman hayati yang akan berpengaruh pada daya jual isu-isu kelestarian di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Le­user ke dunia internasional.

Mesti diketahui sudah banyak dana dunia internasional Uni Eropa mengalir ke Indonesia melalui pemerintah dan LSM/NGOuntuk menjaga kelestarian hutan di kawasan Hutan Tropis Alam Indonesia, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser. Tahun 2001 dan 2002 dana reboisasi sebesar Rp1,7 milyar un­tuk Aceh Tengah, Rp2,1 milyar untuk Aceh Tenggara dan Aceh Selatan. Namun, realisasinya di lapangan tidak jelas. Padahal, kesadaran masyarakat adat lokal selalu menuntut Menhut sejak tahun 1999 agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kehutanan. Pada tahun 1999 masyarakat adat lokal beraliansi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ikut ter­libat dalam melahirkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Namun, setelah ini apakah masyarakat adat masih diberi peluang oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpengaruh besar bagi masyarakat?

Menyempitnya wilayah adat/ ulayat mempengaruhi praktik-praktik kearifan adat, bahkan konflik horizontal antar anggota masyarakat adat lokal dengan pengusaha HPHsemakin terjadi.

Nilai-nilai kearifan adat mulai luntur dan eksistensi adat teran­cam. Karena itu, peluang keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan sangat perlu. Laju kemerosotan posisi tawar masyarakat adat sudah temarginal dengan kebi­jakan pemerintah memberikan konpensansi HPHsecara besar-besaran kepada pengusaha.

Selain itu, masyarakat juga menyaksikan sangat lemahnya para penegak hukum terhadap kebijakan yang telah ada dalam UU Kehutanan No. 41 dan Qanun Aceh No. 14 tentang Pengaturan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk menyelamatkan hutan alam tropis Aceh ke depan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, mengutamakan pemetaan kembali pengelolaan hutan oleh pemerintah bersama masyarakat adat di setiap daerah dalam Provinsi NAD. Kedua, melakukan peninjauan kembali atas kebijakan-kebijakan pen­gelolaan sumber daya hutan yang selama ini berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip RUU PA. Ketiga, mengikutser­takan elemen-elemen masyarakat dalam proses pcngambilan keputusan secara proporsional sejak dari perencanaan, pelaksa­naan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Keempat, di dalam peraturan perundang-undangan perlu dijelaskan peran, hak, dan kewajiban pemerintah, masyarakat adat, pengusaha, serta batas wewenang pusat dan daerah dengan porsi terbesar pada daerah yang betul-betul menjamin kelestarian hutannya.■

Mendulang Senyum dari Tamiang

“Jangan Takut dan Menangis, Bencana Ini Kita Sendiri yang Membuatnya!”

tuhoe | Aceh Tamiang - Hampir seluruh daerah di Nanggroe Aceh Darus­salam punya cerita dan kenangan tersendiri, mulai dari yang menggembirakan hingga menyedihkan. Demikian halnya dengan Aceh Tamiang. Jika tsunami akhir Desember 2004 menjadi cerita Aceh secara keseluruhan, di Tamiang, mereka memiliki cerita lain yang punya kemiri­pan dengan tsunami sebagai kisah duka akhir tahun selain tsunami itu sendiri.

Kisah yang tepatnya terjadi pada 21 Desember 2006 itu menjadikan hampir sebagian wilayah Aceh Tamiang tenggelam oleh banjir bandang. Sejumlah infrastruktur kepemerintahan, sarana dan prasarana pendidikan, luluhlan­tak diterjang arus. Namun, masyarakat Tamiang bukanlah masyarakat cengeng. Sebagai bangsa Aceh, mereka men­coba mengais sampah mengumpul ranting (karena kayu besar habis ditebang), lalu membangun gubuk untuk tempat berteduh.

Sekarang, masyarakat korban mulai mendulang senyum, hasil dari musibah akhir tahun. Lantas apa kata masyarakat dan kearifan di sana?

Seorang masyarakat Aceh Tamiang, Uria, men­gatakan, sesuatu tidak akan datang jika tidak diundang, demikian dengan musibah. Bencana ini, kita sendiri yang membuatnya,” ungkap Uria kepada aktivis JKMA Aceh saat bertemu di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.

Kebijakan yang dimaksudkan Uria adalah pembe­rian Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Jakarta. Masyarakat di bawah rezim Soeharto kala itu dengan bebas terang-terangan mengurus HPHuntuk dapat menggilas hasil hutan, tanpa peduli imbas yang akan diperoleh masyarakat daerah.

Namun, sejak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, men­gatakan kebijakan moratorium logging (jeda penebangan), kebahagiaan akan hutan KEL pun terbersit. Uria menilai ke­bijakan itu patut mendapat sambutan mesra dari masyarakat. Akan tetapi, dia masih mengeluh akan apa yang sedang berlaku di wilayahnya. Dihapuskannya HPH, masyarakat di sana mendapatkan kebijakan lain, yakni koperasi.

“Lahan di sini kembali akan dibuka, artinya hutan kembali akan ditebang. Koperasi itu sebanding atau seim­bang dengan pembukaan lahan di sini. Ini berarti pembu­kaan lahan sesuai data-data koperasi,” bebernya sembari enggan menyebutkan nama koperasinya.

Yang sangat disayangkan oleh Uria adalah pembu­kaan lahan atas nama koperasi itu dilakukan dengan tanda tangan palsu dan tanpa musyawarah dengan masyarakat setempat. Masyarakat kembali dijadikan objek proyek yang akan memperoleh imbas dari kebijakan sepihak. Masyarakat, oleh agen proyek dan agen kebijakan, hanya ditempatkan dalam proposal sebagai kata “Kerja Sama” bukan “Peran-Serta.” Artinya, masyarakat diajak bekerja sama untuk menyukseskan sejumlah proyek agen dengan satu tindakan, yaitu DIAM. Sedangkan harapan masyarakat dapat berperan serta agar sesuatu hasilnya dapat dirasakan bersama hanya menjadi wacana pemanis kata.

Tentang kebijakan koperasi itu, Uria mengungkap­kan, “Untuk menutupi data-data, mereka (pihak koperasi-red) terlebih dahulu membuka lahan di sini. Berdasarkan informasi dari Koperindag, mereka ingin membuka pola PIR, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu.”

Terkait itu, Uria sangat berharap kepada pemerintah Aceh Tamiang untuk tidak tutup mata. Menurut dia, jika Pemda tidak membuat program pembangunan berdasarkan wawasan bencana, pembangunan signifikan yang sering dikoar-koarkan Pemda tidak akan tercapai. Setiap tahunnya Pemda hanya membuang-buang dana pembangunan, tapi hasilnya nihil.

Dia mengharapkan kepada Pemda tiga Kabupaten, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, untuk masalah hutan KEL ini, mesti menjalin kerja sama.

“Selama mereka, ketiga kabupaten itu, tak ada sink­ronisasi untuk melakukan reboisasi secara bersama, maka Aceh Tamiang akan tenggelam setiap tahunnya. Sebab, Tamiang merupakan daerah paling rendah dari tiga kabu­paten tadi, mungkin juga dari seluruh kabupaten di Aceh,” cetusnya.

Menilai itu, dia menambahkan, adalah percuma pemerintah ikut-ikutan masyarakat bersedih melihat bencana yang terjadi, sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan air mata pejabat, tapi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Karena itu, saya katakan kepada masyarakat, tak perlu takut. Dan kepada pejabat tak perlu sedih. Bencana ini kita sendiri yang membuatnya,” tandas Uria.(her/gun)

Laporan Bestari Raden. Aktivis Lingkungan, dan mantan Koord. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi IV, Desember 2007

Foto: Dok. JKMA Aceh

Ilustrasi

Balai desa di kemukiman Lamjajah sudah sesak. Masyarakat dari gampông-gampông dalam lingkun­gan kemukiman Lamjajah sudah berkumpul di balee yang mereka beri nama “Aneuk Mulieng” itu. Ba­lee itu diberi nama “Aneuk Mulieng” karena bentuk kubahnya runcing bagai pelor senjata api. Dalam bahasa awak gampông di sana, menyebut pelor atau peluru sering dikatakan dengan “Aneuk Mulieng”, sebab itu pula balee musyawarah mukim itu diberi nama “Aneuk Mulieng”.

Masyarakat yang paling ban­yak berkumpul di sana adalah dari Gampông Lamgasien dan masyarakat Gampông Asoekrak. Untuk kedua nama gampông itu, tentu mereka punya sejarah pula mengapa dinamakan demikian. Namun, yang terpenting seka­rang adalah mengetahui mengapa mereka menyesaki balee tersebut. Balee itu biasanya akan ramai pada waktu-waktu tertentu seperti kanduri tingkat mukim, misalkan kanduri trôn u blang, kanduri laôt, dan sejenisnya. Jika kanduri ini di­laksanakan, tujuh gampông yang di bawahi Kemukiman Lamjajah akan berkumpul di sana, tapi hari ini hanya disesaki dari dua gampông.

Semua bermula dari Dolah (ten­tang nama lelaki ini pun punya sejarah tersendiri di gampông mereka. Dolah adalah singkatan dari nama Abdullah, tapi orang-orang gampông itu memanggilnya dengan Dolah. Tentang perubahan nama ini, akan kita ceritakan lain waktu, karena masih banyak hal seperti ini di sana. Misalkan saja Ma’e dari Ismail, Bedon dari Abdul, Abdul Kahar menjadi Do Kaha, Abdul Karim menjadi Do Karim, dan sebagainya).

Dolah adalah pemuda Gampông Asoekrak yang memiliki hubun­gan khusus dengan Tiawa yang sebenarnya bernama lengkap Sitti Hawa. Dolah hanya pemuda biasa yang hanya bekerja di bengkel milik ayahnya, sedangkan Tiawa anak seorang berada di Gampông Lamgasien. Dia seorang mahasiswa. Karena itulah jalinan kasih mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ayah Tiawa tidak setuju hubungan anaknya dengan seorang pemuda bengkel. Pernah suatu kali Tiawa membela Dolah dengan menga­takan setiap pekerjaan, asalkan halal, tak ada yang salah, semuanya diridhai oleh Allah.

“Apa kau tak pernah dengar pepa­tah yang mengatakan, berteman dengan ulama kita akan shaleh, berteman dengan orang meurabèe akan menjadi perabèe pula kita, berteman dengan tukang emas akan keciprat emas pula, berteman dengan tukang las akan kena tahi besi. Ayah tak mau anak ayah men­jadi tukang tempel ban. Percuma kau kukuliahkan sampai pucôk u, jika hanya menjadi tukang pegang besi kotor,” demikian jawab ayah­nya panjang lebar. Sejak itu, Tiawa jarang bertemu Dolah.

Namun, suatu ketika Dolah ber­papasan dengan Tiawa di jalan pinggir sungai. Dolah yang baru selesai mengantarkan kerbaunya ke lapangan saat pulang melihat Tiawa sedang menuju sungai sambil membawa kain cucian. Setelah saling tegur sapa, Dolah meminta waktu kepada Tiawa agar sudi mendengarkan isi hatinya. Dolah mengajak Tiawa singgah di gubuk reot yang terdapat di pinggir jalan, gubuk bekas pos tentara yang tak pernah digunakan lagi sejak mereka ditarik kembali ke pusat (Jakarta).

Dalam gubuk itulah Dolah mengaku di hadapan Tiawa akan menjual dua ekor kerbau ayahnya untuk melan­jutkan pendidikan ke bangku kuliah. “Ayahku sudah mengatakan kalau aku sudah boleh kuliah. Kemarin ayah menundanya terlebihdahulu, karena ibuku baru saja mening­gal. Ayah takut kalau aku kuliah, pikiranku masih terganggu dengan kepergian ibu. Tapi, sekarang ayah sudah mengizinkan aku kuliah. Bah­kan, ayah sendiri yang menawarkan akan menjual dua ekor kerbau kami untuk kuliah saya,” ungkap Dolah seraya menggenggam jemari tan­gan Tiawa.

Mendengar tutur Dolah, Tiawa me­nitikkan air mata. Entah sadar atau tidak, mereka saling meremas jari, tanpa menyadari dua pasang mata sedang melihat adegan tersebut. Dua lelaki yang kebetulan lewat di depan gubuk tua itu menyaksikan Tiawa menangis, sedang mimik Dolah sayu penuh harap.

Dua lelaki tadi segera mening­galkan tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka kembali dengan lima lelaki lainnya, salah seorang di antaranya ayah Tiawa.

“Kurang ajar! Kau apakan anakku?!” pekik Pawang Ma’un, ayah Tiawa sambil menarik kerah baju Dolah. “Kau apakan anakku sehingga dia menangis!”

Sebuah tamparan pun mendarat ke pipi Dolah. Ayah Tiawa serta be­berapa lelaki lainnya mengira Dolah telah melakukan perbuatan tak senonoh kepada putrinya sehingga Tiawa menangis.

Terang saja Dolah menolak tuduhan tersebut. Namun, apa hendak dika­ta, bekas merah lima jari dibawa pulang Dolah ke rumah sehingga ketahuan oleh ayah dan pemuda Gampông Asoekarak.

“Sudah ayah bilang, dia bukan jodoh yang cocok untukmu,” sahut ayah Dolah lemah.

Pemuda Gampông Asoekrak tidak menerima perlakuan Pawang Ma’un terhadap Dolah, seorang lelaki yang dikenal baik pekerti di gampông mereka. Para pemuda Asoekrak mendatangi rumah Tiawa sambil meminta pertanggungjawaban ayah Tiawa terhadap tuduhan dan tamparan kepada Dolah. Perteng­karan antarpemuda gampông pun tak dapat dielakkan, sebab bersama ayah Tiawa hari itu turut serta lima pemuda Gampông Lamgasien.

Bentrok antarpemuda gampông pun terjadi dan masalah tersebut tercium oleh polisi kecamatan. Lima pemuda dari masing-masing gampông digiring ke kantor polisi, juga Tiawa, Pawang Ma’un, dan Dolah.

Mendengar kabar itu, imum mu­kim dan tokoh adat dari kedua gampông mendatangi kantor polisi. Mereka minta masyarakatnya dilepaskan. Tentu saja pihak kepoli­sian tidak mau. Perang debat pun berlangsung di kantor polisi.

“Tindakan pemuda-pemuda ini ber­bahaya. Main hakim sendiri. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Juga Pawang Ma’un yang menurut sumber kami main tampar saja,” jelas Kapolsek. “Kami juga punya aturan dan hu­kum sendiri yang tak akan merugi­kan pihak mana pun. Kami akan selesaikan masalah orang gampông kami sesuai hukum dan adat yang berlaku di gampông kami,” jawab imum mukim menjelaskan.

“Saya tidak begitu yakin Bapak- Bapak dapat menuntaskan perkara ini. Saya tidak mau masyarakat di bawah badan hukum saya resah akibat tindakan pemuda anarkis ini. Bapak tenang saja, pihak kepolisian akan menelusuri kasus ini hingga tuntas. Percayalah kepada polisi.”

“Kami percaya polisi akan menemu­kan titik masalahnya. Lantas, setelah ketahuan siapa yang salah, dia dipenjara kan? Lalu, dalam penjara dia disiksa, makan seadanya, jauh dari keluarga. Kemudian, sekeluar dari penjara dia akan membawa aib penjara. Dia akan ditertawakan teman-temannya. Siapa bisa jamin kalau sekeluarnya dari penjara, yang bersalah tadi tidak akan men­gulangi perbuatannya? Apa Bapak yakin dengan ditertawakan orang dia tidak akan melempari orang tersebut dengan batu, lalu berkelahi lagi, lalu Bapak tangkap lagi?” ketus Geuchik Asoekrak.

“Biarkan kami yang menyelesaikan masalah gampông kami, Pak,” mo­hon Geuchik Lamgasien.

“Bapak-Bapak harap tenang. Mohon bertindaklah dengan arif. Ini kantor hukum, kita punya kitab undang-undang yang akan menyelesaikan segala kasus…” jawab Kapolsek.

“Arif, Bapak bilang? Kitab undang-undang?,” ketus imum mukim. “Dengar Pak ya, hukum kami lebih kuat dan arif, sanksi kami tak dapat dibeli pakai tarif. Jika kami dapat berdamai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, mengapa kami harus pakai hukum polisi. Kami janji polisi tak akan kecewa dengan hukum dan adat kami. Mereka orang gampông kami, biarkan kami yang menyelesaikan. Kami janji mereka tak akan mengganggu polisi.”

Singkat kisah, semuanya dilepaskan polisi. Kapolsek memandang kagum terhadap keyakinan serta kegigihan imum mukim dan tokoh adat kedua gampông itu.

Dari sanalah bermula cerita men­gapa Balee Aneuk Mulieng hari ini dipadati orang gampông. Lembaga adat mukim dan gampông setem­pat pada hari ini sedang melakukan musyawarah mukim untuk menda­maikan perkara tersebut.

Tak akan ada yang dirugikan, demikian kata imum mukim. Keduanya dikenakan sanksi adat sesuai hukum adat gampông mereka. Ayah Tiawa dikenakan denda berupa menyembelih seekor kerbau. Kerbau itu digunakan untuk kenduri gampông dalam acara perdamaian. Masyarakat di kedua gampông diminta hadir dalam acara kenduri tersebut, juga disaksikan tokoh adat di lembaga adat mukim dan gampông. Semua perkara bumbu-bumbu dan beras untuk kenduri dibebankan kepada pihak Dolah, sedangkan pengerjaan kenduri dilakukan oleh pemuda kedua gampông.

Hari ini, Balee Aneuk Mulieng sesak oleh penduduk yang menikmati kenduri. Semuanya menikmati ken­duri tersebut. Dan kepada kedua belah pihak didamaikan dengan beberapa poin MoU, di antaranya, tidak akan pernah lagi bertengkar. Barangsiapa yang duluan memu­lai pertengkaran, akan diusir dari Kemukiman Lamjajah.

Kesepakatan terakhir, Dolah dan Tiawa dinikahkan sesuai hukum adat gampông tersebut, sebab ked­uanya sepakat untuk nikah. Pawang Ma’un tak dapat berkata apa-apa, sebab dia mahfum tanggung jawab sebagai orang tua membahagiakan anak, bukan memaksakan kehendak si bapak. Amanlah Mukim Lamjajah tanpa terjajah hukum yang berlabel KUHP (Kasih Uang Habis Perkara).

Oleh Herman RN.
Alumnus Bahasa dan Sastra Indonesia Unsyiah, dan Redaktur Pelaksana media adat “tuhoe”.

Hikayat Malem Dagang merupakan epos tertua warisan za­man keemasan tradisi sastra Aceh. Hikayat ini diciptakan oleh Chik Pante Geulima, yang selesai pada 8 Jumadil Awal 1309 H (1889 M). Hikayat Malem Dagang sebuah karya yang tergolong panjang, terdiri dari 2280 bait syair. Ketika karya ini ditulis, Perang Sabil sedang berkecamuk di Aceh.

Hikayat Malem Dagang dimulai dengan susunan baris-baris kalimat pujian kepada Allah swt. Pengarang membuka syairnnya dengan,

“Bismillahirramanirrahim. Alhamdulillah segala puji, semua kembali kepada Rabbana
Segala puji kepada Tuhan, salawat, tuan, untuk Saidina
Setelah salawat atas Muhammad, keluarga dan sahabat, muhajirin, ansar
Kuminta tolong kepada Allah, semoga lancar saya mencipta”.

Hikayat ini merupakan ungkapan kisah yang terjadi pada masa pe­merintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Sebuah hikayat yang melukiskan perjalanan perang Sultan Iskandar Muda ke pesisir Utara dan semenanjung Melaka. Hikayat ini digolongkan para pe­neliti pada hasil karya yang bermutu tinggi. Hal ini melihat bahasa yang digunakan punya daya estetika yang indah dan pelukisannya sangat tajam. Dialognya cukup menarik.

Dalam syairnya akan ditemukan sejumlah tokoh yang berpengar­uh di Aceh. Tokoh utamanya adalah Sultan Iskandar Muda yang memimpin Armada Cakra Donya ke Melaka. Di samping itu, juga dikisahkan tentang Putri Pahang, permaisuri Sultan Iskandar Muda, seorang putri dari Istana Pahang. Kemudian, Raja Raden, saudara Raja Si Ujud dan Raja Si Ujud sendiri yang membuat onar di Aceh. Selain itu, juga ada Ja Pakeh, seorang ulama yang mendapat pendidi­kan militer di Turki, ahli strategi, penasehat Sultan Iskandar Muda.

Malem Dagang adalah seorang Laksamana muda, diangkat menjadi Panglima Armada Cakra Donya. Lakon sebagian tokoh-tokoh terse­but tampak pada cuplikan (ditulis dalam bahasa Aceh) berikut ini. Mari kita ikuti petikannya, terjemahan Imran Teungku Abdullah:

Kembali dari Banang menjumpai putri,/ dibawa kemari bersama raja/ Tuan Putroe Phang dan Raja Raden,/ Tiada yang lain Paduka Meu­kuta// Kalau begitu wahai Bujang,/ baliklah sekarang ke bahtera/ Suruh masuk Kuja Bantan,/ sekalian dengan Anda// Ketika menden­gar demikian sabda/ berjalan segera menghadap panglima/ Begitu bertemu disampaikan/ Baginda panggil kini Anda//

Hikayat Malem Dagang juga menceritakan permusuhan Si Ujud, Pangeran Melaka yang melawan pelindungnya Sultan Iskandar Muda. Dikisahkan, Si Ujud bersama adiknya, Raja Raden, datang ke Aceh diterima dengan cara kebesaran. Antara Raja Raden dan Sultan Iskandar Muda segera terjalin persaudaraan sehingga pangaren itu masuk Islam, lalu menyerahkan putri Raja Pahang. Sebagai gantinya, Raja Aceh memberinya salah seorang istri Raja Aceh.

Terhadap sikap Raja Raden, Si Ujud tak setuju, dia mencemoohkan sikap adiknya itu. Dilukiskan, Si Ujud sangat marah sehingga ma­tanya berwarna merah. Ia menyalahkan Raja Raden, karena Putroe Phang yang cantik diambil Sultan Iskandar Muda. Bentrok antara Si Ujud dan Raja Raden semakin meruncing digambarkan dalam syair berikut ini.

Si Ujud berang dan amarah/ Matanya merah bak biji saga// “Ka­kanda senang di negeri ini/ Sampaikan bini dirampas raja/ Putroe Phang jelita diambil orang/ Kakanda digantikan yang mirip biawak/ Baru diberikan putri Aceh/ Runduk tersengeh dengan raja”// “Men­ gapa adik berkata demikian/ Kukira takkan binasa”/ “Hentikan tu­turmu hai tua asu/ Tak tahu malu raja Melaka”.// “Mengapa adik aku kau maki/ Tak kau takuti kualat timpa?”/ “Hentikan bicaramu hai ja­lang/ Sempat kupedang raja Melaka”// Sakitlah hati Raja Raden/ Tak mampu menegur saudaranya// “Mampuslah kau anak jalang/ Besok siang kusuruh sula”/ “Siapa pula akan menyulaku/ Lebih kutakuti asu ketimbang raja Anda”//

Dikisahkan, tokoh Si Ujud melanjutkan kemarahan dengan tindakan. Si Ujud melakukan perjalanan ke laut lepas. Si Ujud mengambil be­gitu saja harta rakyat. Barang-barang rakyat yang terdapat di pasar di rampas, Ladong dan Krueng Raya dibakar. Hal itu tergambar da­lam ungkapan;

Berbalik surut kita semua/ Kini Si Ujud ke laut berlepas/ Rakyat diram­pas semena-mena/ Barang pasar habis dirampas/ Ladong dibakar dengan Krueng Raya/ Betapa baginda diberi malu / Rumah seribu kuta / Delapan pukat telah tertawan/ Lima puluh nelayan dibawa serta/ Dua orang pawang dibunuhnya/ Mayat digantung di tebing kuala/ Ada yang dikaitkan kail di punggung/ Terkadang di lekum di rahan juga//

Raja Raden yang tetap setia kepada Sultan Iskandar Muda menyam­paikan kesediaannya untuk menyerang Si Ujud. Disiapkannya ekspe­disi besar puluhan ribu kapal untuk segera berangkat. Maka dilaku­kan perjalanan menyusuri pantai Utara dan Timur.

Setiba di Pahang, Raja Pahang sangat gembira sekali bertemu menantunya, Sultan Iskandar Muda dan bekas menantunya, Raja Raden. Raja Pahang mendoakan agar rombongan Sultan Iskandar Muda mencapai kemenangan.

Dari Pahang rombongan ke Johor Lama, lalu ke tempat Si Ujud, di­lanjutkan ke Johor Bali. Diceritakan, tanpa susah payah Sultan mem­peroleh kemenangan. Berikut kita ikuti dalam baris-baris syair hi­kayat.

Sekali meriam ditembakkan/ Tujuh buah tenggelam kapal raja/ Si Ujud berdiri di haluan/ Hendak menerjang Cakra Donya// Tujuh buah tenggelam kapal si Ujud/ Hendak dituntut pada panglima/ “Tu­juh buah kapalku karam/ Kini kuhadang Malem panglima”//

Si Ujud memang kalah, tapi dia tak bisa dibunuh, kendati sudah di­gunakan berbagai cara. Sampai suatu ketika ia sendiri mengatakan rahasia dirinya. Hal itu dapat kita ikut dalam syair berikut ini.

Tak diketahui cara membunuh Si Ujud/ Kafir kuyut tak beragama/ Betapa lagi digergaji/ Beribu cara ditimpakan siksa/ Begitupun tiada mendatangkan mati// Dibuka sendiri rahasia ajalnya/ “Hamba tu­anku jangan diazab/ Jangan teramat tuan siksa”/ Betapapun diper­lakukan/ Tiada padam nyawa hamba/ Leburkan timah barang sebe­langa/ Curahkan ke rangkung supaya fana.//

Siapa Teungku Chik Pante Geulima

Demikian indah dan meusyara’ syair itu. Patutlah kita mengenal so­sok pengarangnya. Teungku Chik Pante Geulima lahir tahun l839 di Gampông Pante Geulima. Pernah belajar pada pusat pendidikan Is­lam, Dayah Pante Geulima, yang dipimpin ayahnya sendiri, Teungku Chik Ya’kub. Chik Pante Geulima pernah juga mengikuti pendidikan militer pada pusat aksar Aceh yang bernama Makhad Baital Makdis.

Hikayat Malem Dagang ditulisnya sebagai karya yang bernafas perang. Sedikit banyak ini sesuai dengan pengalaman pengarang sendiri pada waktu itu, di Aceh pada sedang berkecamuk perang. Teungku Chik Pante Geulima ikut mendidik dan melatih pemuda-pemudi Aceh untuk menjadi laskar. Maka di Dayah Pante Geulima pun telah menjelma menjadi salah satu pusat pendidikan laskar di kawasan Pidie.

Akhir hidup pengarang dicatat sebagai pahlawan Kuta Batee Iliek. Dia gugur dalam satu pertempuran sengit di Bate Iliek, pada hari Jumat tahun l904 M, dalam usia 66 tahun. Dia dimakamkan di Gampông Meurandeh Alue, Kecamatan Banda Dua.

Oleh: L. K. Ara. Penyair asal Dataran Tinggi Gayo Takengon.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi IV, Desember 2007

Gambar: Buku Sejarah Aceh

Suku

Lam Kabupaten Aceh Selatan na limong boh kecamatan pen­duduk jih suku Aneuk Jamee. Kecamatan Tapaktuan 90%, Kecamatan Samadua 85%, Kecamatan Labuhanhaji Timur 99%, Kecamatan Labuhanhaji Tengah 95%, Kecamatan Labu­hanhaji Barat 70%, seulaen nyan na lom di Daerah Kluet ngon Kecamatan Bakongan, yakni di Seuleukat.

Meunyo di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aneuk Jamee di Ke­camatan Susoh 90% di Kecama­tan Manggeng 40%. Awak nyan banmandum mantong geu­ seutot adat ngon tradisi yang kaleuh na seujak pon bak indatu gobnyan, yang meuasai dari tanoh Minangkabau Sumatera Barat. Ureueng Minangkabau nyan jak u Aceh nyoe geuseu­tot pejabat Kerajaan Aceh yoh masa nyan tinggai di Minang­kabau. Geujak keuno jak mita buet meutani. Seujak masa nyan keuh teuka sabe awak Aneuk Jamee u Aceh. Bak masa nyan, awak Aneuk Jamee ka jeut keu saboh suku dalam Nanggroe Aceh, nyang ka geupeukong ni­bak masa Sultan Iskandar Muda jeut keu Raja/ Sultan Aceh.

Seubeuna jih ureueng Aneuk Jamee jeut diakui seubagoe saboh suku di Aceh nyoe na­keuh awak nyan ka ditinggai seubagian adat tradisi gob nyan, miseue jih hana lé geun­gui marga, hana lé geuseutot sistem pemerintahan awak Minang. Bandum nyan geungui peupatah Minang yang geu­peugah:

Di mano bumi dipijak, di situ langik dijunjuang
Di mano tambilang dihantak, di situ tanaman tumbuah
Di mano rantiang dipijak, di situ bunyi badarak

Seubab lhee boh kalimat nyan keuh, awak Aneuk Jamee bagah “Sahoe langkah sabe linggang, sapeue keun saboh hate” ngon awak Aceh asli, peu lom awak nyan agama jih sabe, yakni Islam.

Lam suku Aneuk Jamee seu­beuna jih rab saban ngon suku Aceh dalam acara meukawen. Bah meunan, pathot tapeugah bacut lam tulesan nyoe meu­bagoe corak meunikah atawa meukawen lam suku Aneuk Jamee.

1. Nikah Lari; nakeuh sidroe aneuk dara ngon aneuk bu­jang keumeung meukawen hana geurestu bandua pihak ureueng chik jih. Awak nyan dua geuplueng, nikah bak wali hakim.
2. Nikah Gantuang; nakeuh aneuk dara ngon aneuk bujang leuh meutunangan, seubab keumeujak trep tugas, miseu jih jak sikula. Maka bandua ureueng chik jih geupeugatiep dilee, teu­makot linto nyan tuwoe bak tunangan di gampông.
3. Nikah Karipuak; nakeuh sidroe aneuk bujang ngon aneuk dara geupeugatiep le ureueng chik ban dua blah pihak geupeusak, geupeu­crok, ngon hana geureun­cana, bah meunan. Bandua blah wareh sabe-sabe geure­stu bak gatiep nyan. Maksud ureueng chik ban dua geu­peucrok nyan nakeuh aneuk agam bek dimita judo bak dara laen. Umum jih meu­gatiep lagee nyan na hubun­gan taloe wareh bandua.
4. Nikah Mamanjek; meugatiep ngon cara geupeucrok droe. Seulawet nyoe aneuk agam (linto) hantom na meu­gah na maksud keumeung meugatiep ngon aneuk dara nyan. Ngon cara geupeusak droe aneuk agam nyan jak u reumoh aneuk dara lake meugatiep. ‘Oh ka seudia meuh ngon peng yang le, padum mantong geula­kee jiname ngon peng, ek geupeuasoe le agam nyan. Sigohlom geupeugatiep le ureueng chik dara baro nyan, gobnyan han ditem weh di rumoh. Agam nyan jak u rumoh inong ngon dikawai limong droe ureueng nyang kaha ngon teuga.
5. Nikah Tapakso; nakeuh meugatiep ngon geupaksa. Seubabjih aneuk agam ngon aneuk dara ka teudrop basah geupubuet maksiet atawa geupubuet zina. Meunan cit diteume le masyarakat dua-duaan bak teumpat teusom.
6. Nikah Elok-Elok; nakeuh ureueng meugatiep/ meu­kawen ngon cara get, yakni pakriban ureueng meukawen nyang kayem geupeuget seucara normal. Ureueng meukawen elok-elok bandum syarat nyang na meunurot agama, adat, ngon tradisi. Bandum geu­peuna, miseujih seulangke, meulakee (meminang), meuduek wali, meuduek ramee, meugatiep, kanduri (meukeureuja) meukawen. Meunyo bak Suku Aneuk Jamee na adat kusus nyang hana lam adat Aceh. Aturan nyan nakeuh meunyo lam adat aceh nyang meukuasa lam keluarga nakeuh wali, lam keluarga Aneuk Jamee nyang meukuasa lam meuke­ureuja nakeuh ninik mamak, yakni aduen atawa ado dari nang (mak) linto baro/ dara baro, wali cuma dipeureulee seubago jok wali mantong. Ninik mamak lam suku Aneuk Jamee yang tanggong jaweub banbandum nyang geupeureulee lam acara peu­kawen aneuk nyan.

Oleh: Muhammad Umar (EMTAS). Penulis buku “Peradaban Aceh (Tamadun)”.

Kisah lôn rawi meuganto thôn Dari Millenium phôn lôntuan calitra
Hana that panyang kisah nyo ampôn Meu’ah awai phôn keu ulôn beuna

Thôn dua reubèe Millenium phôn Ureueng gampông jiplueng u gunong
Agam inong abéh mat seunjata Bak dua reubèe sa darurat teuka

Dua reubèe dua operasi meunasah Ureueng dayah abéh keunong pèh
Bak dua reubèe lhèe teuka JSCDungon HDCkaru siat wèh

‘Oh lheuh nyan karu lom teuma Agam ngon dara ka keunong paleut
Dua reubèe pheut tsunami teuka Bansigom donya mata pih teubleut

Dua reubèe limong janji perdamaian Dua reubèe nam karu jipiyôh
Dua reubèe tujôh meugantoe pimpinan Seusama rakan mantong na riyôh

Mantong na karu sabé keudroe-droe Pimpinan anggroe tuwoe keu jasa
Nyang keunong beudé nyang keunong gilhö Teutiek lam sagoe soe hiroe hana

Nyang gadöh aneuk nyang gadöh lako Keu bakông sugoe than meupat mita
BRR raya jimeu’ap keudroe Peulayeu moto kijang Inova

Akhé dua reubèe lapan BRR pinah Tugas geulimpah bak peumeurintah
Dua ribèe sikureung piléh lom waki Jiba lom janji angèn syiruga

Aceh tasayang goh teuntèe aman Meunyo meunan cara peunguasa
Awak luwa jiba pantauan Aceh nyo rakan karu lom teuma

Keudéh bak Allah talakèe do’a Aceh beujaya lagèe harapan
Do’a kamo beusama-sama Dari staf JKMAsampoe pimpinan

Keu bandum rakan lôn lakèe meu’ah Kadang na salah bak tutôran
Maklum lôntuan mantong sikula Aneuk miet that paja bak peundidikan

Dua reubèe tujôh jinoe ka abéh Seulamat waréh dua reubèe lapan teuka
Jinoe haba ulôn peu-abéh Meu’ah e cut téh ubiet ngon raya

Peurada, 11 Desember 2007

Lé: Herman RN. Redaktur Pelaksana tuhoe.

Sebagai sebuah masyarakat yang Islami, strata dan sistem organisasi dalam masyarakat Aceh dibangun berdasarkan konsep pemerintahan yang bernuansa Islami, bersyariat, dalam hal ini syariat Islam. Karena itu, sejak dahulu sudah ada ungkapan, “Nanggroe meusyara’, lampôh meupageue, umong meuateueng, ureueng meunama.” ‘Negeri bersyarak, kebun berpa­gar, sawah berpematang, orang bernama’.

Hadih maja ini menyiratkan bahwa sebuah komuni­tas mestilah memiliki kaidah, hukum, konvensi, dan batasan-batasan tertentu. Hal ini sangat berguna dalam rangka membangun sebuah kehidupan yang harmonis.

Dalam konteks yang lebih luas, negara atau kera­jaan, keharmonisan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam distribusi kekuasaan antarelit da­lam komunitas tersebut. Bukankah sejak dahulu kita sudah sangat akrab dengan hadih maja Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana. Atau Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara.

Hadih maja di atas secara tersurat menyebutkan bahwa persoalan adat-istiadat, sistem pemerin­tahan, hendaklah disesuaikan dengan konvensi para raja dan diserahkan sepenuhnya pada raja, Poteu Meureuhôm. Namun, Persoalan hukum diatur oleh ulama, Syiah Kuala. Karenanya, tidak berlebihan kalau para raja (masa lalu ataupun saat ini) berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan, menghidup­kan kembali, dan takut sekali melanggar adat (walau kadang bertentangan dengan syariat Islam). Sikap ini merupakan pengejawantahan pemikiran bahwa adat-istiadat yang ada dalam masyarakat idealnya dipertahankan, tidak diubah, sesuai dengan maksud hadih maja, “Boh malairi ie paseueng surôt, adat datôk nini beutaturôt” ‘buah malairi air pasang surut, adat nenek moyang hendaklah diturut’.

Ungkapan ini memang mengisyaratkan anjuran agar seseorang tidak menggugat ataupun merusak adat-istiadat yang berkembang dalam masyarakat, karena adat tersebut merupakan warisan nenek moyang, datôk nini.

Akhir-akhir ini, Aceh didera oleh multikirisis seh­ingga usaha untuk mempertahankan adat-istiadat tampak mulai berjalan pincang. Ritual kehidupan beradat-istiadat hanya mungkin dilakukan oleh ang­gota masyarakat yang kehidupan sosial ekonominya relatif mapan. Sebaliknya, dalam masyarakat bawah, masyarakat yang tidak memungkinkan melak­sanakan persyaratan keadatan secara penuh, mulai terjadi penafsiran-penafsiran. Mereka berusaha menyesuaikan dan memenuhi persyaratan keadatan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali, kemuda­han yang diisyaratkan dalam ungkapan “Adat jeuet beuranggahoe takông, hukôm h’an jeuet barangga­hoe takieh”, ‘adat dapat seenaknya didobrak, hukum tak dapat seenaknya dikiaskan’ digunakan sebagai dasar pembenaran untuk itu. Adat, dengan demiki­an, menjadi suatu yang fleksibel, sesuatu yang dapat disesuaikan.

Hal yang kontradiktif justru terjadi dalam persoalan kepatuhan terhadap hukum. Satu hal yang patut diacungi jempol dalam kehidupan sosial masyarakat kelas bawah di Aceh masa lalu hingga hari ini ialah kepatuhan mereka terhadap hukum. Ungkapan di atas mengisyaratkan bahwa adat dapat saja dilang­gar, tetapi hukum tidak dapat seenaknya ditafsirkan atau diputarbalikkan. Hukum bagi masyarakat kelas bawah dimaksudkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang direlai oleh Allah, berkeadilan, dan harmoni.

Akan tetapi, akhir-akhir ini kita sering membaca atau mendengar kabar tentang lemah dan porak-poran­danya hukum di tangan penguasa. Kecanggihan penguasa dalam menafsirkan dan memanfaatkan titik-titik lemah hukum telah menyebabkan mereka bertindak sewenang-wenang, lupa diri, dan tak lagi berperikemanusiaan. Hukum sudah menjadi ko­moditas dan ditafsirkan sesuai dengan keperluan. Itu sebabnya, barangkali, sejak dahulu nenek moyang kita mengingatkan agar hati-hati dalam memberikan kekuasaan pada seseorang. Sebab, “Meuri-ri urot taikat beunteueng, meuri-ri ureueng tabôh keu raja.”

Dalam hadih maja yang lain disebutkan secara rinci karakteristik seorang raja atau pemimpin ideal. Seorang pemimpin yang ideal bukanlah orang yang tayue jak di keue jitôh geuntôt, tayue jak di likôt jisi­pak tumèt, tayue jak bak teungoh jimeusingkèe. jika demikian, pane patôt jeuet keu pangulèe.

Di samping itu, pimpinan beserta rakyat yang dip­impin harus memiliki tatakrama atau manajemen kepemimpinan yang baik. Rakyat dan pemimpin harus sejalan, saling mendukung, dan mencegah ter­jadinya berbagai hal yang merugikan. Hal ini antara lain terungkap dalam “Paléh tanoh cot teungoh kureueng asoe, paléh inong jiteumanyong ‘oh jiwoe lakoe, paléh agam sipat kuwah bileung asoe, paléh rakyat jimeu-upat rata sagoe, paléh raja jideungo haba baranggasoe.”

Pola pandang yang khas terhadap sistem kepemimpinan dan kehidupan sosial dalam masyarakat Aceh di atas tentu saja dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disharmoni, ketak­seimbangan, kekacauan dalam masyarakat. Kar­ena, bagaimanapun, menjadi pemimpin itu adalah amanah untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk selama-lamanya. Yang kekal hanyalah kehidupan dan kekuasaan Allah. “Raja donya h’ana meugantoe, raja nanggroe meutuka-tuka.” Demikian dinukilkan ureueng Aceh dalam kearifannya.

Oleh: Mukhlis A. Hamid. Sastrawan dan Dosen PBSID Unsyiah.

Mantong teubayang kisah uroe nyan
Tanggai 26 tsunami teuka
Bak uroe Minggu jeum poh lapan
Kisah uroe nyan han sagai lupa

Leupah that seudeh tsunami watee nyan
Poma lon tuan ka ie raya ba
Kamoe mumat jaroe nibak uroe nyan
Watee ji hantam ayah ngon poma

Han ek lon pike han ek lon bayang
Keuheundak tuhan ka geubri bala
Na nyang meurateb nibak watee nyan
Na syit nyang azan pujoe rabbana

Wahe e poma wahe e ayah
Uloen neukeubah sidroe lam donya
Droe neuh ban dua neuwoe bak Allah
Keunong musibah tsunami teuka

Yatim piatu udep lon susah
Keuhendak Allah sidroe lam donya
Keuneuk meungadu tampat lon peugah
Hana le ayah seureuta poma

Oh noe keuh dilee haba lon peugah
Kisah seujarah tsunami geumpa
Meu nyoe na umu geubri lee Allah
Mantong lee kisah yang jeut neubaca

Oleh: Grup Dalail Khairat Gampong Baro