Aceh sebelum dan sesudah tsunami 26 Desember 2004 (Dok. JKMA Aceh)

tuhoe | Banda Aceh - Tiga tahun musibah itu te­lah berlalu. Suka, duka, jerit, tangis, dan air mata, masih membayang juga. Ombak setinggi pohon kelapa melumatkan segala yang ada; rumah, gedung, gubuk, kebun, hewan, pohon, juga manu­sia. Maka, yang tersisa di Seuramoe Seribu Satu Bencana ini hanya nestapa.

Namun, tuhoe tidak ber­maksud mengungkit semua itu jika hanya menambah duka-lara di hati kita. tuhoe mencoba merefleksi dari semua kehancuran akibat ie beuna tersebut sehingga menjadi sebuah nasihat, pembelajaran, dan iktibar bagi semua. selengkapnya »

Cap Sikeureung, lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempoe doeloe.

tuhoe | Banda Aceh – Membicarakan masalah kepemerintahan Aceh merupakan hal menarik dan tak pernah habis-habisnya. Mulai masa Pemerintahan Iskandar Muda sampai dengan masa Irna (Irwandi-Nazar), Aceh mengalami gejolak panjang dan berliku dalam tatanan kepemerintahannya.

Masalah kepemerintahan Aceh tidak dapat terlepas dari kultur dan nilai-nilai ke-Acehan. Hal ini sudah hidup sejak masa kesultanan, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Keberhasilan SIM pada saat menerapkan sistem kepemerintahan Aceh, baik segi politik, ekonomi, maupun sosial bu­daya tidak terlepas dari ajaran Islam sebagai pedoman hidup.

Menurut Sani Usman dalam bukunya, “Nilai Sastra Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Qanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin” (Malaysia-Selangor: Mal­indo Printers, 2005:26 dalam acehinstitute. org) dijelaskan bahwa pada masa kepemer­intahan SIM, aturan hukum dan tatanegara dibagi menjadi empat bagian, yaitu; hukum, diserahkan kepada Syaikul Islam dan Qadhi Malikul Adil, adat-istiadat, diserahkan kepada kebijaksanaan sultan dan penasihat, reusam, urusan panglima, dan qanun, kebijakan Pu­troe Phang sebagai permaisuri sultan. selengkapnya »

Kongres Ka Abéh, Hasee pi Jaya

Salah satu kontingen peserta kongres dari wilayah

Kongres Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh merupakan forum tertinggi dalam tubuh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh. Oleh karena itu, dalam struktur JKMA Aceh, sesuai statuta, tiga tahun sekali digelar kongres. Kongres II JKMA Aceh, pelaksanaannya dilakukan di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar.

Seperti apakah perjalanan kongres II JKMA Aceh selama lebih kurang lima hari itu (22-26 April 2007)? Di balik kongres yang bertemakan “Menegakkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Kemandirian Ekonomi, Budaya, dan Politik” itu ternyata tersimpan beragam cerita, mulai dari suka hingga duka serta peluk haru penuh warna. selengkapnya »

Rapat Persiapan Kongres II JKMA Aceh

Musyawarah sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Aceh sejak lampau. Sebagai sebuah jaringan masyarakat adat, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Musyawarah dalam masyarakat Aceh acap kali dikatakan dengan duek pakat.

Pada bulan ini, JKMA Aceh akan mengadakan duek pakat rayeuk. Duek pakat rayeuk di sini maksudnya adalah kongres Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh II yang selanjutnya disingkat dengan kongres JKMA II. Kongres ini akan berlangsung di kemukiman Blang Mee, kecamatan Lhoong, Aceh Besar, pada tanggal 22  sampai dengan 26 April 2007. Dalam duek pakat ini nantinya akan diadakan perombakan struktur kepengurusan JKMA Aceh. selengkapnya »