Istilah Kehutanan diterjemahkan dari forestry dan telah dike­nal oleh para rimbawan sejak Kongres Kehutanan Dunia ke VI tahun 1962 di Seattle. Namun, persepsi rimbawan tentang penyelamatan hutan masih sangat kurang, sebab tidak semua rimbawan mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Masih banyak para rimbawan yang bekerja pada perusahaan Hak Penguasaan Hutan dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Pemahaman para rimbawan tentang persoalan kehutanan masih beragam. Bentuk operasionalnya yang merumuskan ben­tuk suatu sistem yang mengutamakan kayu sebagai pengelolaan primadona tidak mengalami perubahan, maka hutan tropis Aceh tinggal kenangan bagi generasi penerus. selengkapnya »

Pulo Aceh yang memiliki sumber daya hutan patut dijaga.

tuhoe | Banda Aceh – Hutan merupakan bagian integral penyangga dan penopang kehidupan makhluk hidup. Belakangan ini kita mendengar hutan tidak lagi menjadi penopang hidup manusia, tetapi malah menyakiti manusia. Hewan-hewan liar di hutan pun ikut menjadi musuh manusia. Mengapa demikian?

Tidak hanya itu, iklim yang kita ra­sakan pun saat ini sangat panas dan hutan sebagai fluktuasi cuaca dan iklim tentunya menjadi pertanyaan. Sudah hilangkah mar­wah hutan sebagai pelindung manusia?

Semua bermula pada manusia itu sendiri. Mereka melakukan hal yang seharus­nya tidak boleh dilakukan terhadap hutan dan sebenarnya mereka sudah diketahui segala akibat perbuatannya. Namun, kesadaran yang masih kurang menjadikan manusia ber­tindak galak-galak lôn (semau gue). selengkapnya »

Sesuai dengan salah satu “mimpi” gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang ingin mewujudkan ekonomi masyarakat di kalangan bawah secara merata, diskusi tentang kemandirian ekonomi masyarakat adat adalah suatu itikad baik.

Hal itu dikemukan oleh Kepala Bappeda NAD,  Abdurrahman Lubis, dalam salah satu sarasehan yang diadakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh pada kongres II JKMA Aceh di Blang Mee, kecamatan Lhoong (23/4) lalu. selengkapnya »

Ruangan itu memuat sekitar lima puluhan kursi tamu. Di depannya terdapat dua buah meja panjang yang diberi alas batik warna coklat. Suasana sejuk oleh air conditioner yang dipasang di sekeliling ruangan. Di dinding bagian depan terdapat sebuah sepanduk putih betuliskan “Roundtable Discussion: Penataan Ulang Pemerintahan Mukim dan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Hari itu, Kamis, 15 Februari 2007. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengadakan sebuah seminar lokakarya membahas draft qanun penataan pemerintahan mukim dan gampông di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini merupakan sebuah diskusi untuk menindaklanjuti UU no. 11 tahun 2006. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu Abdurrahman, S.H., M.Hum., Dr. Iskandar A. Gani S.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dan Candra Wijaya dari LOGICA dan IRE.

selengkapnya »